Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 31, Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 32
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 11 TAHUN
2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan kemudahan
berusaha di daerah perlu optimalisasi peran pemerintah
daerah dengan mempercepat dan menjamin kepastian
proses bisnis layanan kemudahan berusaha di daerah;
b. bahwa untuk mengoptimalkan peran DPMPTSP, maka
beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik
perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Kediri Nomor 11 Tahun 2017 tentang tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Secara Elektronik;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 ; 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; 11. Peraturan Walikota Kediri Nomor 11 Tahun 2017
materi pokok: mengbah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 11 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Secara Elektronik: 1. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni
Pasal 11A terkait pelimpahan kewenangan
2. Ketentuan Pasal 15 diubah; 3. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni
Pasal 27A terkait pencabutan Peraturan Walikota Kediri Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Walikota Kediri Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2021.
mengubah Peraturan
Walikota Kediri Nomor 11 Tahun 2017 tentang tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Secara Elektronik;
jumlah 6 halaman
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 38 Tahun 2020 Tentang pengadaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai Untuk Kebutuhan Pelayanan Segera Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara
ABSTRAK:
Untuk menjamin kelancaran proses pemesanan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) pada waktuwaktu tertentu dimana proses pemesanan tersebut seringkali terhambat karena registrasi/penayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP) belum dapat diakses secara online.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 2020; Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 38 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Obat Dan Bahan Medis Habis Pakai Untuk Kebutuhan Pelayanan Segera Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2021.
Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 38 Tahun 2020
8 Hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 31 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Pelayanan Kebijakan Sistem Layanan Dokumen Kependudukan Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
untuk memberikan pelayanan yang prima, perlu disusun Standar Pelayanan Kebijakan Sistem Layanan Dokumen Kependudukan Kota Banjarmasin. berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Kebijakan Sistem Layanan Dokumen Kependudukan Kota Banjarmasin.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011; Undang-UndangNomor23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2014.
Peraturan ini mengatur tentang stndarr pelayanan kebijakan sistem layanan dokumen kependudukan Kota Banjarmasin dengan isi singkat sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Ruang Lingkup; 4. Komponen Standar Pelayanan; 5. Maklumat Pelayanan; 6. Penanganan Pengaduan; 7. Ketentuan Peralihan; 8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2016.
34 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 31 Tahun 2016
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Lembaga Penyiapan Publik Lokal Radio Swara Tangerang Gemilang FM Kabupaten Tangerang
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2016/N0.31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Lembaga Penyiapan Publik Lokal Radio Swara Tangerang Gemilang FM Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Tangerang Gemilang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Tangerang Gemilang FM Kabupaten Tangerang;
b. bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol dan perekat sosial, diperlukan adanya penambahan sumber daya manusia guna mendukung penyelenggaraan penyiaran radio di Kabupaten Tangerang, sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huuf a perlu dilakukan penyesuaian;
UU No 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 32 Tahun 2002; UU No 23 Tahun 2014; PP No 11 Tahun 2005; Perbup No 13 Tahun 2014.
terdapat dalam pasal 5, pasal 7,pasal 8, pasal 9
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2016.
Perbup Tentang Perubahan Nomor 13 Tahun 2016
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Barat Nomor 31 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 5 SERI D
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR 107 TAHUN 2017 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEJIRAN SETASON
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2020.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2017
Perizinan, Pelayanan Publik-Lalu Lintas, Jalan-Kebijakan Pemerintah
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 31, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 71013
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tarif Layanan Parkir, Denda Pelanggaran Transaksi dan Biaya Penderekan/Pemindahan Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya penyesuaian tarif layanan parkir dan pemberlakuan ketentuan denda pelanggaran transaksi serta biaya penderekan/pemindahan kendaraan bermotor, Peraturan Gubernur eraturan Gubernur Nomor 179 Tahun 2013 perlu disempurnakan.
Dasar Hukum PERGUB ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 stdd Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Nomor 188 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Nomor 270 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Nomor 335 Tahun 2016.
PERGUB ini mengatur mengenai tarif layanan parkir, denda pelanggaran transaksi, dan biaya penderekan/ pemindahan kendaraan bermotor.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2017.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Gubernur Nomor 179 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Parkir.
20 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 31 Tahun 2020
Penerapan Kode Etik Pelayanan Publik Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gorontalo
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2020/NO.31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Kode Etik Pelayanan Publik Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Penyelenggaraan PTSP wajib diterapkan etika pelayanan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 24 Tahun 2018; Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri RI No. 138 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penerapan Kode Etik Pelayanan Publik Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, sumpah dan janji pelayanan publik, pelaksanaan, sanksi, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2020.
Terdiri dari 29 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 31 Tahun 2019
Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pendelegasian wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Kuala.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala dirubah dan ditambahkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2019.
Mengubah Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor53 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala
4 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
