Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 6.772 peraturan dalam 0,043 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 170/PMK.07/2011

Pedoman Umum Dan Alokasi Prognosa Definitif Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2011

Pendidikan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
2011 PMK 170.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 197/PMK.05/2022

Tarif Badan Layanan Umum Universitas Khairun pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Badan Layanan Umum Pendidikan

Download :
197_PMK.05_2022.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 2/PMK.01/2016

Statuta Politeknik Keuangan Negara STAN

Pendidikan Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 223/PMK.01/2020 tentang Statuta Politeknik Keuangan Negara STAN

Diubah dengan :

PMK No. 189/PMK.01/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 tentang Statuta Politeknik Keuangan Negara STAN

Mencabut :

Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP998/MK/5/7/1976 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1 976, sepanjang yang mengatur mengenai Sekolah Tinggi Akun tansi Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sepanjang yang mengatur mengenai Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor l/KMK/1977 tentang Peraturan Dasar Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

Download :
PMK 2_PMK.01_2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 109/PMK.05/2017

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang pada Kementerian Agama

Badan Layanan Umum Pendidikan

Download :
PMK Nomor 109 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 246/PMK.07/2012

Pedoman Umum Dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013

APBN Pendidikan Standar/Pedoman

Download :
2012 PMK 246.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 188/PMK.01/2014

Ikatan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan dan Ganti Rugi Bagi Mahasiswa dan Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan di Lingkungan Kementerian Keuangan

Kepegawaian, Aparatur Negara Pendidikan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 184/PMK.01/2018 tentang Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Melalui Penerimaan Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara Stan Dan Mekanisme Ikatan Dinas Bagi Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara Stan

Mencabut :

KMK No. 289/KMK.014/2004 tentang Ketentuan Ikatan Dinas Bagi Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan di Lingkungan Departemen Keuangan

Download :
PMK Nomor 188 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86/PMK.02/2009

Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

APBN Pendidikan

Download :
PMK Nomor 86 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 5/PMK.05/2015

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar Pada Kementerian Kesehatan

Badan Layanan Umum Kesehatan Pendidikan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 27/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar Pada Kementerian Kesehatan

Download :
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 5-PMK.05-2015.PDF

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 420/32 Tahun 2014

Jam Wajib Belajar Peserta Didik Pada Malam Hari Di Kota Sibolga

Pendidikan

Download :
PERWAL SIBOLGA NO. 30 TAHUN 2014_ok.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 100/PMK.02/2020

Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

APBN Pendidikan Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

PMK No. 139/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Download :
100_PMK.02_2020Per.pdf

Abstrak

PENDANAAN – TATA CARA PENYEDIAAN – PERGURUAN TINGGI BADAN HUKUM

2020

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 100/PMK.02/2020, BN.2020/NO.564, https:jdihkemenkeu.go.id : 9 HLM

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

ABSTRAK:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916); PP No. 26 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 110, TLN No. 5699) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 8 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 28, TLN No. 6461); Perpres RI No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98); Permenkeu RI No. 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI No. 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745);
Dalam rangka penyediaan Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum, PTN Badan Hukum menyusun usulan kebutuhan alokasi Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Menteri Agama selaku PA, sesuai dengan jadwal dan tahapan penyusunan APBN. Dana Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum dialokasikan dalam APBN dan/atau APBN Perubahan pada Bagian Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama. Pencairan Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung dalam bentuk transfer uang ke rekening PTN Badan Hukum. Rektor PTN Badan Hukum bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum yang diterimanya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Menteri Agama selaku PA menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2020.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Lampiran halaman 13 – 20.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2014.