Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 2/PMK.01/2016
Statuta Politeknik Keuangan Negara STAN
MATERI POKOK PERATURAN
AbstrakMETADATA PERATURAN
Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Keuangan Negara STAN
T.E.U.
Indonesia, Kementerian Keuangan
Nomor
2/PMK.01/2016
Bentuk
Peraturan Menteri Keuangan
Bentuk Singkat
PMK
Tahun
2016
Tempat Penetapan
Jakarta
Tanggal Penetapan
13 Januari 2016
Tanggal Pengundangan
14 Januari 2016
Tanggal Berlaku
14 Januari 2016
Sumber
BN.2016/NO.51, jdih.kemenkeu.go.id : 59 hlm.
Subjek
PENDIDIKAN - STANDAR/PEDOMAN
Status
Tidak Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Kementerian Keuangan
Bidang
Halaman ini telah diakses 925 kali
UJI MATERI
Belum Tersedia
FILE-FILE PERATURAN
STATUS PERATURAN
Dicabut dengan :
-
PMK No. 223/PMK.01/2020
tentang Statuta Politeknik Keuangan Negara STAN
Diubah dengan :
-
PMK No. 189/PMK.01/2016
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 tentang Statuta Politeknik Keuangan Negara STAN
Mencabut :
-
Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP998/MK/5/7/1976 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1 976, sepanjang yang mengatur mengenai Sekolah Tinggi Akun tansi Negara -
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sepanjang yang mengatur mengenai Sekolah Tinggi Akuntansi Negara -
Peraturan Menteri Keuangan Nomor l/KMK/1977 tentang Peraturan Dasar Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan
Badan Pemeriksa Keuangan