Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2011
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.130/2/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011 mengamanatkan bahwa alokasi pupuk bersubsidi harus dirinci lebih lanjut menurut Kabupaten, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang disahkan dengan peraturan Bupati;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.12 Tahun 1992, UU No.8 Tahun 1999, UU No.10 Tahun 2004, UU No.18 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, PP No.8 Tahun 2001, PP No.38 Tahun 2007, Permentan No. 08/Permentan/SR.140/2/2007, Permentan No. 40/Permentan/OT.140/4/2007, Permendag No. 07/M-DAG/PER/2/2009, Permentan No. 50/Permentan/SR.130/11/2009, Permentan No. 32/Permentan/SR.130/4/2010, Kepmerindag No. 634/MPP/Kep/9/2002, Kepmentan No. 237/Kpts/OT.210/4/2003, Kepmentan No. 239/Kpts/OT.210/4/2003, Kepmentan No. 465/Kpts/OT.160/7/2006, Pergub Kalbar No.11 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Peruntukan Pupuk Bersubsidi, Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi, HET Pupuk Bersubsidi, Pengawasan dan Pelaporan, Sanksi, dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan ini memiliki 7 halaman dan 24 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sarolangun Nomor 12 Tahun 2011
PEDOMAN PELAKSANAAN - PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH - ELEKTRONIK
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2011/NO.12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
Dalam rangka melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sarolangun.
UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2008; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PERDA No. 4 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 8 Tahun 2009.
PERBUP ini mengatur mengenai Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Baranng/Jasa Pemerintah Secara Elektronik, meliputi: Maksud dan Tujuan; Etika Pengadaan Barang/Jasa; Pelaksanaan; Mekanisme dan Prosedur.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2011.
Pada saat Perbup ini mulai berlaku, Perbup Sarolangun No. 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9 hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2011-2014
ABSTRAK:
bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi, dan ditegakkan; bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis; bahwa tugas penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan Hak Asasi Manusia merupakan kewajiban dan tanggungjawab Negara, terutama Pemerintah, dan diperlukan partisipasi masyarakat; bahwa untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014 perlu ditindaklajuti dengan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011- 2014; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011-2014;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 6 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 23 Tahun 2011; Perda Kab.Kayong Utara No. 1 Tahun 2009; Perda Kab.Kayong Utara No. 2 Tahun 2009
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011- 2014
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2011.
4 HAL DAN 3 HALAMAN LAMPIRAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2011
perbup - TIM PEMANDU HAJI DAERAH DAN TIM KESEHATAN HAJI DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, BD.2011/No.12
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tim Pemandu Haji Daerah Dan Tim Kesehatan Haji Daerah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan lbadah Haji maka
penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan
pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya
bagi jemaah haji sehingga dapat menunaikan ibadahnya
sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam; bahwa dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka berdasarkan
PasaJ 11 Undang_ Undang Nomor 13 T ahun 2008 tentang
Penyelenggaraan lbadah Haji, Bupati dapat mengangkat
petugas yang menyertai jemaah haji, yang terdiri atas Tim
Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji
Daerah (TKHD); bahwa dengan terbatasnya quota TPHD dan TKHD
sebagaimana dimaksud dalam huruf b maka perlu pengaturan
alokasinya sehingga dapat berjalan efektif dan efisien;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tim Pemandu Haji Daerah dan Tim
Kesehatan Haji Daerah Kabupaten Banyumas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
Tim Pemandu Ha.Ji Daerah Dan Tim Kesehatan Haji Daerah Kabupaten Banyumas
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2011.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2011
Nilai-Nilai Budaya Daerah - Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Penyelenggaraan Pekan Promosi Dan Peningkatan Pelestarian
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, BD.2011/No. 12
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Penyelenggaraan Pekan Promosi Dan Peningkatan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Daerah Tahun 2011
ABSTRAK:
bahwa untuk menertibkan administrasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan
Pekan Promosi dan Peningkatan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Daerah
tahun 2011 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tega! Nomor 4 Tahun 2011
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun
Anggaran 2011, Pemerintah Daerah Kabupaten Tega! telah mengalokasikan
Bantuan Sosial Penyelenggaraan Pekan Promosi dan Peningkatan
Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Daerah Tahun 2011; bahwa dalam rangka kelancaran mewujudkan tertib administrasi penerimaan
dan pemberian Bantuan Sosial yang berdaya guna dan berhasil guna
sebagaimana huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tega! tentang Petunjuk
Pelaksanaan Bantuan Sosial Kegiatan Penyelenggaraan Pekan Promosi dan
Peningkatan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Daerah tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Bupati Tegal Nomor 38 Tahun 2010; Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang latar belakang, maksud dan tujuan, Sumber, Jenis, Bentuk Dan Sifat Bantu An Dari Pemerintah Daerah, kriteria penerima bantuan, besaran bantuan, permohonan bantuan dan mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban, monitoring dan evalusi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2011.
9 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2011
Piutang, Utang, dan Hibah Negara / DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana / Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Diubah dengan
Perbup Kab. Semarang No. 68 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Berupa Bantuan Untuk Biaya Operasional Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW) Dikabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Berupa Bantuan Untuk Biaya Operasional Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW) Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) terhadap pelayanan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan bantuan hibah kepada kelompok masyarakat berupa bantuan untuk biaya operasional Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011;
bahwa agar pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berjalan lancar, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan maka perlu disusun petunjuk teknis untuk pemberian bantuan hibah dimaksud;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor l3 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2010; Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2010
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Berupa Bantuan Untuk Biaya Operasional Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW) Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan pagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2011.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 12 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penghargaan Bagi Desa dan Padukuhan Atas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: Bahwa untuk memberi penghargaan atas prestasi Desa dan
Padukuhan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai target waktu pelunasan yang telah ditetapkan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentangt Penghargaan bagi Desa dan Padukuhan atas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
Dasar Hukum: Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003;
Materi Pokok: Penghargaan Bagi Desa dan Padukuhan atas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2011.
Mencabut Peraturan Bupati Sleman No. 18 Tahun 2010 tentang Penghargaan Bagi Desa dan Padukuhan yang Melunasi Pajak Bumi dan Bangunan
Jumlah Halaman: 3 HLM; Lampiran: 1 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 12 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Gunungkidul No. 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa retribusi izin gangguan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2010;
bahwa agar Peraturan Daerah tersebut huruf a dapat terlaksana secara
berdaya guna dan berhasil guna perlu disusun petunjuk pelaksanaannya;
Dasar Hukum: Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatblad Tahun 1926
Nomor 226 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan
Staatblad Tahun 1940 Nomor 450; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2010;
Materi Pokok: Penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah; Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Penunjukan Tempat Pembayaran; Tata Cara Pemberian Angsuran dan Penundaan Pembayaran Retribusi; Tata Cara Penagihan; Penghapusan Kedaluwarsa Penagihan; Pengurangan, Kekeringan, dan Pembebasan Retribusi; Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Retribusi dan Imbalan Bunga; Insentif Pemungutan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2011.
Jumlah Halaman: 11 HLM.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
