Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2013

Menemukan 9.322 peraturan dalam 0,05 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 32 Tahun 2013

Penugasan Kepada Perusahaan Umum Bulog Untuk Pengamanan Harga Dan Penyaluran Kedelai

Pangan, Pertanian dan Peternakan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Perum Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional

Download :
Perpres No 32 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 32 Tahun 2013

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesenian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang

Kepegawaian, Aparatur Negara Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download :
PERBUP NOMOR 32 TAHUN 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah No. 32 Tahun 2013

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
No.32-thn-2013.pdf

Abstrak

RETRIBUSI-SPI

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, LD.2013/NO.32, LL KAB. MEMPAWAH: 12 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

ABSTRAK:

bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu ditetapkan Petunjuk Teknis pelaksanaan pemunggutan retribusi dengan suatuPeraturan
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No.32 Tahun 2004, Uu No.38 Tahun 2004, UU No.22 Tahun 2009, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.22 Tahun 1990, PP No.44 tahun 1993, Permendagri No.13 tahun 2006, Perda No.1 Tahun 2011;
Ketentuan umum; Objek, Subjek dan Wajib Retribusi; Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Retribusi; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan; Tata Cara Pengurangan, Kerinaganan dan Pembebasan retribusi; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 halaman dan 1 halaman lampiran

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 32 Tahun 2013

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah (APBS), Penatausahaan Keuangan Dan Aset Sekolah

Pendidikan Standar/Pedoman

Download :
BD Perwal Nomor 32 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 32 Tahun 2013

Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pajak dan Retribusi Daerah Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
PERATURAN WALIKOTA NO 32 TAHUN 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lahat Nomor 32 Tahun 2013

Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak dan Retribusi Daerah Standar/Pedoman

Download :
Perbup Lahat Nomor 32 Tahun 2013.pdf

Abstrak

pajak-bumi-bangunan-perdesaan-perkotaan

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2013/No. 32

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

ABSTRAK:

Guna melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 08 Tahun 2012 maka untuk memberikan Pedoman yang jelas dalam pelayanan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 13 Tahun 1997; UU No. 17 Tahun 2003;UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 16 Tahun 2000; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 55 Tahun 2008; PB MENEKU DAN MENDAGRI No. 213 Tahun 2010 dan No. 58 Tahun 2010; PERDA No. 16 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERDA No. 2 Tahun 2012; PERDA No. 26 Tahun 2008; PERDA No. 3 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup, pendaftaran, pendataan, dan penilaian, dasar pengenaan, tarif, dan tata cara perhitungan pajak, SPOP, SPPT, dan STTS, tata cara pembayaran, keberatan dan banding, pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan, penagihan, pelaporan, penghapusan piutang, denda dan sanksi administrasi, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2013.
Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini, mengenal pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
36 hlm, Lampiran : 20 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Sangihe No. 32 Tahun 2013

PENEMPATAN ATRIBUT KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 PADA RUANG LINGKUP DI WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 32 Tahun 2013

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Kebijakan Akuntansi

Abstrak

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2013/NO.162

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 239 yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menetapkan peraturan Kepala Daerah tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;.
Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; . Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : SE.900/079/BAKD.
Peraturan Bupati memuat tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2013.
6 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 32 Tahun 2013

Pengelolaan Belanja Hibah Berupa Uang

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan :

PERWALI Kota Yogyakarta No. 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perwali Yogyakarta No. 32 Tahun 2013 ttg Pengelolaan Belanja Hibah Berupa Uang

Mencabut :

PERWALI Kota Yogyakarta No. 49 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Belanja Hibah Berupa Uang

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong No. 32 Tahun 2013

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perbup 32 2013_.pdf

Abstrak

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kab. Lebong Tahun 2013 Nomor 32

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

ABSTRAK:

Untuk menjamin efektifitas pelaksanaan pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dan untuk melaksanakan ketentuan PP No. 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, maka perlu diatur tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Oleh karena itu perlu ditetapkan dengan peraturan bupati.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 9 Tahun 1967, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 19 Tahun 1997, UU No. 14 Tahun 2002, UU No. 39 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004,UU no. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 69 Tahun 2010, PP No. 91 Tahun 2010, Perda Lebong No. 5 Tahun 2011.
Peraturan ini mengatur tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Dimuat ketentuan umum, dasar pelaksanaan, insentif pemungutan pajak dan retribusi, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2013.
Peraturan ini terdiri atas 7 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2013

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2013.