Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Konawe Utara
ABSTRAK:
a. bahwa
dalam rangka
meningkatkan
kualitas,
efektifitas
dan
pemerataan pelayanan kesehatan
masyarakatdi Kabupaten Konawe Utara,dipandang
perlu memperkuat efektifitas penyelenggaraan program
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
b. bahwa
pelaksanaan program Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) di Kabupaten Konawe Utaramasih
diperhadapkan pada
beberapa kendala teknis di
lapangan yang karenanya memerlukanoptimalisasi
peran aktif Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku
kepentingan terkait (stakeholder) pada tingkat daerah;
c. bahwa sehubungan dengan kondisi sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan bdi atas, dipandang perlu
menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang
Pedoman Pelaksanaan Program jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) di Kabupaten KonaweUtara
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4456);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara
Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4689;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan
Sosial
(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran
Negara Tahun2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,)sebagaimana
telah diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua UU Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012
tentang Penerima BantuanIuran Jaminan Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5372)
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor29) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun
2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 255);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan
Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013
tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan
Kesehatan Nasional;
12. Peraturan DaerahKabupaten Konawe Utara Nomor 3
Tahun
2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Konawe Utara Tahun 2009 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor
20 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan Gratis (Lembaran Daerah Kabupaten
Konawe Utara Tahun 2012 Nomor 44;
BAB I Ketentuan Umum
BAB II Maksud dan Tujuan
BAB III Ruang Lingkup
BAB IV Kepesertaan jaminan Kesehatan
BAB V Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana
BAB VI Tarif Pelayanan
BAB VII Pertanggung Jawaban, Pengawasan dan Pengendalian
BAB VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2016.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH
ABSTRAK:
bahwa sistem penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah Kabupaten Sanggau telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah
UU No.27 Tahun 1959, UU No.40 Tahun 2004, UU No.36 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.24 Tahun 2011, Uu No.23 Tahun 2014, Perpres No.12 Tahun 2013, PP No.58 Tahun 2005, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permenkes No.71 Tahun 2013, Permendagri No.80 Tahun 2015
dalam peraturan bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; peserta program jamkesda; peserta non integrasi; peserta integrasi ke program jaminan kesehatan nasional; pendanaan; PPK; Unit Penyelenggara Jamkesda; Pengendalian dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2016.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang No. 10 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Kesehatan Kab. Sampang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya melalui upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat perlu penataan rujukan pelayanan kesehatan;
b. bahwa pelaksanaan rujukan pelayanan kesehatan sebagaimana huruf a, perlu memenuhi mutu pelayanan kesehatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan pelaksanaan rujukan pelayanan kesehatan di Kabupaten Sampang dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan pelaksana Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Kesehatan Perorangan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/ 786/ KPTS/013/2013 tentang Pelaksanaan Regional Sistem Rujukan Propinsi Jawa Timur;
Tujuan dari peraturanpelaksanaan sistem rujukan kesehatan, yaitu:
a. tertatanya alur sistem rujukan secara berjenjang dan berkesinambungan;
b. meningkatkan akses dan cakupan sistem rujukan secara merata serta menyeluruh(cakupan semesta); dan
c. adanyakepastian hukum bagi fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2016.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat No. 10 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tarif Layanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hasabuddin Damrah Manna
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan:
a. bahwa dengan telah ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka dipandang perlu diatur pola tarif pelayanan kesehatan pada RSUD Hasanuddin Damrah Manna ;
b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 59 pertauran daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Restribusi Jasa Umum-Tarif Restribusi Jasa Umum di tinjau kembali paling lama 3 tahun sekali dengan memperhatikan index harga dan perkembangan perekonomian yang ditetapkan dengan peraturan Bupati;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan.Tentang Pola Tarif Layanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hasanuddin Damrah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.
Dasar Hukum: UU Drt 4/1956; UU 9/1967; UU 36/2009; UU 44/2009; UU 12/2011; UU 23/2014; PP 23/2014; PP 58/2005; PP 38/2007; Permendagri 61/2007; Keppres 40/2001; Permendagri 13/2006; Permendagri 53/2011; Permendagri 80/2015; KepMenKes 582/Menkes/SK/VI/1997; Perda bengkulu Selatan 9/2010; Perda bengkulu selatan 9/2010; dan Perbup Bengkulu Selatan 17/2014.
Materi Pokok: Objek Tarif adalah pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang diberikan oleh RSUD Hasanuddin Damrah. Wajib Tarif adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran tarif pelayanan kesehatan di RSUD Hasanuddin Damrah Manna. Pelayanan kesehatan pada RSUD Hasanuddin Damrah Manna diberikan dalam instalasi pelayanan dan dilakukan oleh tenaga medis, tenaga perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2016.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka satuan dan besaran tarif jasa distribusi pelayanan kesehatan khusus pada RSUD Hasanuddin Damrah Manna, sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 (ayat 2) Peraturan daerah nomor 2 Tahun 2011 tidak berlaku lagi.
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 20 PP No.23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan ketentuan pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.10 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, Uu No.44 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, Perpres No.54 Tahun 2010, PMK No.08/PMK.02/2006, Permendagri No.61 Tahun 2007, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perda No.10 Tahun 2007, Perda No.13 Tahun 2011.
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pelaksanaan pengadaan Barang dan/atau jasa; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2016.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rayonisasi Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan dan Penunjukan Rumah Sakit Rujukan dalam Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka membangun sistem rujukan pelayanan kesehatan perseorangan di Kabupaten Brebes diperlukan rayonisasi sistem rujukan pelayanan kesehatan
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012;Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013;Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013;Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2011
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Rayonisasi sistem pelayanan kesehatan dan penunjukan rumah sakit rujukan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2016.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Utara Nomor 9 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PROGRAM SUBSIDI PELAYANAN KESEHATAN GRATIS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AEK KANOPAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA BAGI PENDUDUK KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang No. 9 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Sampang perlu adanya peran serta masyarakat;
b. bahwa peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan dilaksanakan melalui upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat secara terpadu;
c. bahwa peran serta masyarakat melalui upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat terpadu sebagaimana di maksud pada huruf a dan b perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
Tujuan pengaturan adalah :
a. menjamin hak masyarakat dalam upaya peningkatan derajat kesehatan; dan
b. terselenggaranya tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan kesehatan.
Maksud dari penyusunan peraturan ini adalah untuk menjamin terlaksananya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2016.
11 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
