DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 Nomor 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, menjelaskan pada Dinas atau Badan Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar telah dikonsultasikan pada Gubernur sesuai dengan surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 061/1712/ORG-2017 tanggal 29 September 2017 perihal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menjelaskan pembentukan UPTD Pengelolaan Pasar memenuhi syarat untuk dibentuk sebagai UPTD;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
UU Nomor 12 Tahun 1956; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; Permendagri Nomor 12 Tahun 2017; Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016; Perbup Tanah Datar Nomor 45 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan yang memuat Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas; Tata Kerja; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2018.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan No. 8 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
Dalam rangka meyelenggarakan pemerintahan daerah yang bertujuan unruk mewujudkan keamanan, ketentraman dan perlindungan terhadap masyarakat, khususnya untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum berlakunya peraturan daerah.
Pasal 18 Ayat (6) UUD RI Th 1945; UU No 8 Th 1981; UU No 12 Th 2011; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah dengan UU No 9 Th 2015; PP No 27 Th 1983 yang telah diubah dengan UU No 92 Th 2015; PP RI No 43 Th 2012; PP RI No 12 TH 2017; Pemendagri No 12 Th 2017; Pemendagri No 11 Th 2009; Pemendagri No 31 Th 2009; Pemendagri No 53 Th 2011; Pemendagri No 54 Th 2011; Perda Kota Cilegon No 3 Th 2016; Perwal Kota Cilegon 72 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan, Tugas dan Wewenang; 3. Hak dan Kewajiban; 4. Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian ; 5. Sumpah/Janji dan Pelantikan; 6. Kode etik PPNS; 7. Kartu Tanda Pengenal; 8. Pakaian dan Atribut; 9. Sekretariat PPNS; 10. Pembinaan dan Pengawasan; 11. Pembiayaan; 12. Sanksi Administrasi; 13. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2018.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumenep Nomor 8 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2019 NOMOR 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2019
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang
Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Sumenep tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Kabupaten Sumenep Tahun 2019.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019; 5. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 21 Tahun 2018
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sumenep.
Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Kabupaten Sumenep Tahun 2019 mengatur:
a. kegiatan;
b. sasaran;
c. fokus; dan
d. jadwal pelaksanaaN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2019.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2018
Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional NO. 8, BN 2017/ NO 673; https://jdih.batan.go.id/ : 4 hlm.
Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 214/KA/XI/2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Badan Tenaga Nuklir Nasional
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2017.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang Nomor 8 Tahun 2020
TATA CARA PENGANGGARAN - PENATAUSAHAAN - PERTANGGUNGJAWABAN - BELANJA TAK TERDUGA
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 8, BD Tahun 2020/No. 8
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penganggaran, Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Kota Serang
ABSTRAK:
Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
UU No 17 Th 2003; UU No 24 Th 2007; UU No 32 Th 2007; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 12 Th 2019; Perpres No 4 Th 2020; Permendagri No 20 th 2020; SK Bersama Mendagri dan Menkeu tahun 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2021 NOMOR 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Muna Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Kerja Inspektorat Kabupaten Muna
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 79 ayat {1}
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentarlg
Perubahan atas Peraturan Femerintah N*mor 18 Tahun
20i6 tentang Perangkat Daerah, maka perlu melakukan
pe*yesuaian terhadap Peraturan Bupati Muna Nomor 14
Tahun 20i6 tentang Kedudukan, Susunan Crganisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tat+a Iterja Inspektorat Kabupatel'r
Muna;
b. hahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud"
pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Muna tentang Kedudl"rkan, Susunan Organi*asi,
Tuga* dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten
Muna.
1" Pasal 18 ayat (6) Undang*LJndang Dasar Negara Republik
indonesia Tahun i945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1q5q tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
?ambahan lembaran Negara Republik Indonesi.a Nomor
1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peratura.n Perundang-Undangan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 82,
Tambahan Lemtraran Negara Republik indonesia Nomor Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nornor 12 Tahun 2A1.1 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan {Lemharan Negara
Republik indonesia Tahun 2019 Nomor 1"83, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 63BgJ;
4" Undang-Und.ang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
?014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Reputrlik
Indonesia Nomor 5a9a);
5. Undang*Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2A74 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
teiah cliubah beberapa kali terakhir deng*n Undang-
Undang Nomor I Tahun 9CI15 tentang Perubahan K*dua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20i4 tentang
Pemerintahan Daerah ilembaran Negara Republik
Indonesia Tehun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2S16 tentang
Ferangkat Daerah {l,ernbaran Negara Repu}:lik Indoneeia
Tahun 2016 Nomor 114, Tan:bahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nsmsr 5887) sebagairnana telah
diubah d*ngan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentareg Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zALg Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 64A2l;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2A17 tentang
Manajemen Fegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nsmor 6037);
8. Peraturan Femerintah Nomor 1? Tahun ?Aff tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Peny*lengsaraan
Pemerintahan iLembaran Negara Republik Indone*ia
Tahun 20i? N*mor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6061]; g. Pera.turan Menteri Dalarn Negeri Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2O15 ?entang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun
20i5 Nomor 83); sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang
Pembent ukan Produk Hukum Daerah {Berita Negara
Republik lndonesia Tahun 20.lB Nomor 157i;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia
Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur
Inspektorat Daerah Provinsi rJan l{abupaten/Knta iBerita
Negara Repr-rblik Indonesia Tnhun 2017 Nonror 1605):
1 1. Peraturan Daerah Kabuparen Muna Nclmerr 06 Tahun
2016 tentang Pembentukar: dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Muna (L,embaran Daerah I(airupaten
Muna Tzlhun 2416 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Muna Nomor 6).
Ketentuan Pasal 4 ayat 1, dan ayat (3) diubah
Ketentuan Fasal 12 ayat 1, dan ayat 2 diubah
Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan satu 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 13A Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB KETENTUAN
PERALIHAN yakni BAB VIA, dan di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal dalam BAB VIA yakni Pasal 22.A
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2021.
PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MUNA
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
ABSTRAK:
a. bahwa agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, maka dipandang perlu untuk menetapkan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Perjalanan Dinas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008
KETENTUAN UMUM
Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat dengan SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil untuk melaksanakan perjalanan dinas
MAKSUD DAN TUJUAN
#dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan perjalanan dinas yang menggunakan APBD
#bertujuan memberikan penjelasan dan tata cara dalam melaksanakan perjalanan dinas
PERJALANAN DINAS
#Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, PNS dan Non PNS, dapat melakukan perjalanan dinas
#Perjalanan dinas terdiri atas :
a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah/Dalam Kota/Tetap/Paket Meeting Dalam Kota;
b. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi/Perjalanan Dinas Biasa/Paket Meeting Dalam Kota;
c. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi/Perjalanan Dinas Biasa/Paket Meeting Luar Kota; dan
d. Perjalanan Dinas Luar Negeri
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2021.
23
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
