Biaya-Operasional-Transportasi-Pemberangkatan-Pemulangan-pemberian pelayanan-Jemaah Haji
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2019/NO.6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Biaya Operasional dan Transportasi Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Serta Pemberian Pelayanan Bagi Jemaah Haji
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 31 Tahun 2014 tentang Biaya Operasional dan Transportasi Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Serta Pemberian Pelayanan Bagi Jemaah Haji;
bahwa guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan dalam pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, sehingga perlu ditinjau kembali dan diatur dengan Peraturan Bupati yang baru;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Operasional dan Transportasi Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Serta Pemberian Pelayanan Bagi Jemaah Haji.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai biaya operasional, biaya transportasi, dan pelayanan bagi Jemaah Haji Kabupaten Purworejo
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 31 Tahun 2014 tentang Biaya Operasional dan Transportasi Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji serta Pemberian Pelayanan bagi Jemaah Haji (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 31 Seri E Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Zakat Profesi bagi Aparatur Sipil Negara yang Beragama Islam di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa zakat merupakan salah satu sumber dana untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial serta dapat meminimalisisr kesenjangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Jepara, maka perlu dilakukan berupa fasilitasi pemungutan zakat profesi, infaq/sedekah Aparatur Sipil Negara yang beragama Islam di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara; bahwa guna kelancaran pemungutan/pengumpulan zakat profesi Aparatr Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara, maka perlu menetapkan tata cara pemungutan zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara yang beragama Islam di lingkungan Kabupaten Jepara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Zakat Profesi bagi Aparatur Sipil Negara yang Beragama Islam di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Prinsip Penetapan Zakat Profesi
Bab III Subyek, Obyek dan Hisab Zakat Profesi
Bab IV Pemungutan
Bab V Hak dan Kewenangan UPZ
Bab VI Kadar Zakat Profesi
Bab VII Sedekah/Infaq
Bab VII Pelaporan
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2019.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 4 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Penghargaan Bidang Keagamaan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberdayakan pegawai, masyarakat dan pemuka agama perlu didukung dengan kegiatan yang dapat memotivasi kehidupan beragama masyarakat melalui pemberian penghargaan dalam bidang keagamaan, untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian penghargaan perlu diatur dengan Peraturan Bupati
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 13 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Agama No. 18 Tahun 2015
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan jenis penghargaan dan kriteria serta prasyaratan dalam melaksanakan peningkatan kegiatan keagamaan serta pemberdayaan pegawai, masyarakat dan pemuka agama
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2019.
Mencabut Keputusan Bupati Nomor : 503/KPTS/III/2017 tentang Penetapan Kriteria Pemberian Penghargaan Umroh bagi Aparatur dan Masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Tim Pemandu Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi
Jamaah haji kabupaten Kotawaringin Timur maka perlu
membentuk Tim pemandu Haji Daerah dan Tim Kesehatan
Haji Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6
ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelayanan Penyelenggaraan
Ibadah Haji Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012; Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012; Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor
2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1
Tahun 2018
BAB I
KETENTUAN UMUM ;
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB III
TIM SELEKSI;
BAB IV
TATA CARA DAN PERSYARATAN SELEKSI TPHD DAN TKHD;
BAB V
TUGAS TPHD DAN TKHD;
BAB IV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2019.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 3 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pelayanan Ibadah Haji
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (6) dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah
Kabupaten Kayong Utara Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pelayanan Ibadah Haji, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pelayanan Ibadah Haji
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012; Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 17 Tahun 2018;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Persyaratan Pendaftaran Calon Jemaah Haji Daerah; Panitia Pelayanan Ibadah Haji; Petugas HaJI Daerah; Manasik Haji; Pelepasan dan Penjemputan Jemaah Haji; Pembiayaan Pelayanan Ibadah Haji Daerah; Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji; Laporan Pertanggungjawaban; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2019.
10 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014; Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Syarat Zakat dan Zakat Fitrah; Tata Cara Penghitungan Zakat Mal; Tata cara Penghitungan Zakat Fitrah; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2019.
9 halaman peraturan dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersifat Khusus Untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru Ngaji Dan Peningkatan Infrastruktur Sarana Prasarana Peribadatan Di Kabupaten Cirebon
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 221 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Keagamaan
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendidikan Keagamaan menyebutkan bahwa pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan keagamaan khususnya di Kabupaten Cilacap dan sebagai pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendidikan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada huruf a agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara optimal maka perlu disusun peraturan pelaksanaannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendidikan Keagamaan.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendidikan Keagamaan.
Peraturan ini mengatur tentang :
a. pendirian pendidikan keagamaan;
b.penyelenggaraan;
c. pembiayaan;
d. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
e. pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2018.
Mnegatur Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Keagamaan
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 102 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (8) dan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2018;
Dalam peraturan ini diatur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang meliputi: Ketentuan Umum; Panitia Penyelenggara Ibadah Haji; Petugas Haji Daerah; Pelaporan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2018.
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2018
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 98 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 98, BD Tahun 2018 No.98
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Di Kabupaten Subang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
