Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 972 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 30 Tahun 2015

Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Pemberdayaan Kehidupan Beragama di Desa

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Download :
PERBUP NO 30 TH 2015.pdf

Abstrak

bantuan keuangan-pemerintah desa-pemberdayaan-kehidupan beragama-desa

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2015/NO.31

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Pemberdayaan Kehidupan Beragama di Desa

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama di desa, Pemerintah Kabupaten Pati memberikan bantuan keuangan kepada Desa untuk untuk rehabilitasi/pembangunan tempat ibadah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Pemberdayaan Kehidupan Beragama di Desa.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang mekanisme penyaluran bantuan, pelaksanaan pemberian bantuan keuangan, pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan bantuan keuangan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2015.
9 Halaman

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2012

Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Embarkasi dan Debarkasi Haji

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download :
pm_no._30_tahun_2012.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 30 Tahun 2017

Pendayagunaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Pada Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Tahun 2017

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Kebijakan Pemerintah

Download :
NO.30_Tahun_Halaman_Lengkap.pdf

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji-Kebijakan Pemerintah

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 30, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 75002

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pendayagunaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Pada Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Tahun 2017

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka transparansi, efektifitas penyaluran dan pemanfaatan hasil pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) sesuai fungsi dan tujuan dengan mempertimbangkan aspirasi, kondisi dan kebutuhan nyata warga di Provinsi DKI Jakarta dan memperhatikan hasil Rapat Pleno BAZIS Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 8 Februari 2017, perlu arah dan pedoman program pendayagunaan ZIS Tahun 2017 dengan ditetapkan PERGUB.
Dasar Hukum PERGUB ini adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016; Keputusan Gubernur Nomor 121 Tahun 2002; Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2015.
PERGUB ini mengatur mengenai Program jangka panjang pendayagunaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) bertujuan untuk mewujudkan Jakarta Sejahtera, dengan program Jakarta Bertakwa, Jakarta Cerdas, Jakarta Mandiri, Jakarta Peduli, dan Jakarta Sadar Zakat.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2017.
8 hal.

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020

Pendirian Dan Penyelenggaraan Pesantren

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Pendidikan

Download :
PMA_No._30_tahun_2020.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2017

Penyelenggaraan Peribadatan bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Peribadatan bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan

Download :
No. 30 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2002

Pengelolaan Zakat Infaq Dan Shadaqah

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download :
30.Tahun 2002.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 30 Tahun 2019

TATA CARA SELEKSI TIM PEMANDU HAJI DAERAH KOTA BEKASI

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download :
Peraturan Wali Kota_30_2019.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 30 Tahun 2016

Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Hidup Beragama Dan Penyelesaian Masalah Di Kota Sibolga

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download :
PERWAL KOTA SIBOLGA NO. 30 TAHUN 2016_compare.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ternate No. 30 Tahun 2011

Pengelolaan Zakat

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download :
PERDA NOMOR 30 TAHUN 2011-Ter.pdf

Abstrak

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 30 TAHUN 2011

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 30, Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 90

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Zakat

ABSTRAK:

Bahwa dana umat Islam yang terhimpun dari kewajiban menunaikan/mengeluarkan zakat, merupakan sumber yang potensial, yang dapat didayagunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat terutama bagi masyarakat (umat Islam) yang kurang mampu di Kota Ternate dalam rangka mengoptimalkan sistem pengelolaan zakat secara lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu diatur pengelolaaannya yang meliputi perlindungan, pembinaan dan pelayanan serta pengawasan secara lebih terpadu, transparan, profesional dan akuntabel sesuai dengan syariat Islam berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Pengelolaan Zakat.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1991 dan Nomor 47 Tahun 1991, Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003, Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008.
Peraturan DAerah ini terdiri Dari 39 Pasal.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2011.
8 Halaman.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango No. 30 Tahun 2017

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download :
Perbup BonBol No 30 th 2017 ttg Pengelolaan Zakata_Pelaksana.pdf

Abstrak

PELAKSANAAN- PERATURAN- DAERAH TENTANG PENGELOLAAN- ZAKAT-PERDA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2017/NO.30

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

ABSTRAK:

Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan amanat Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Zakat
UU No. 38 Tahun 2000 ; UU No. 6 Tahun 2003 ; UU No. 17 Tahun 2003 ; UU No. 15 Tahun 2004 ; UU No. 33 Tahun 2004 ; UU No. 23 Tahun 2011 ; UU No. 23 Tahun 2014 sebagiamana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 ; UU No. 30 Tahun 2014 ; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 14 Tahun 2014; Perda Kabupaten Bone Bolango No. 11 Tahun 2012; Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 69 Tahun 2015; Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2014 ; Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 3 Tahun 2014 ; Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 2 Tahun 2016 ;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Bone Bolango, termasuk di dalamnya mengatur tentang, organisasi dan tata kerja baznas kabupaten; tata cara pemberian pertimbangan pengangkatan pimpinan baznas kabupaten; tata cara pemberian pertimbangan pemberhentian pimpinan baznas kabupaten; lingkup kewenangan pengumpulan zakat; obyek dan subjek zakat; tata cara penghitungan zakat penghasilan/ profesi; pengumpulan zakat penghasilan/profesi; pengawasan dan pelaporan zakat; sanksi; pembiayaan baznas kabupaten dan penggunaan hak amil

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2017.
-
-
Peraturan Bupati ini terdiri dari 21 halaman dengan lampiran

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2019.