PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 39, BD. 2020/No. 39
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
ABSTRAK:
dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019; dan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Sumatera Utara, Bupati menindaklanjuti Peraturan Gubernur dengan penerapan pelaksanaan sanksi yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 /MENKES/382/2020; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 /MENKES/413/2020; Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2020; . Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP DAN AZAS UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; PROTOKOL KESEHATAN; SANKSI; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; SOSIALISASI DAN PARTISIPASI; PENDANAAN; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2020.
8
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 39 Tahun 2018
peraturan wali kota (perwali) tentang tata cara pembayaran klaim pelayanan kesehatan kepada rumah sakit provider terhadap pasien yang tidak memiliki identitas kependudukan
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pembayaran Klaim Pelayanan Kesehatan kepada Rumah Sakit Provider terhadap Pasien yang Tidak Memiliki Identitas Kependudukan
ABSTRAK:
Bahwa Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar masyrakat di bidang pelayanan kesehatan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 28 H ayat (1) Undang - Undang Dasar 1945 ; bahwa berdasarkan pertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pebayaran Klaim Pelayanan Kesehatan Kepada Rumah Sakit Provider Terhadap Pasien yang Tidak memiliki Identitas Kependudukan.
Dasar hukum Peraturan Walikota Medan ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6) dan pasal 28 (H) ; UU No.8 Drt Tahun 1956 ; UU No.40 Tahun 2004 ; UU No.25 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2009 ; UU No.23 Tahun 2014 ; PP No.22 Tahun 1973 ; PP No.50 Tahun 1991 ; PP No.35 Tahun 1992 ; PP No.58 Tahun 2005 ; PP No.50 Tahun 2007 ; PP No.18 Tahun 2016 ; PP No.18 tahun 2016 ; PerPres No.72 Tahun 2012 ; PerPres No.12 Tahun 2013 ; PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 ; PERMENDAGRI No.22 Tahun 2009 ; PERMENKES No.71 Tahun 2013 ; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015 ; PERMENKES No.28 Tahun 2014 ; PERDA Kota Medan No.7 Tahun 2009 ; PERDA kota Medan No.7 Tahun 2009 ; PERDA Kota Medan No.4 Tahun 2012 ; PERDA Kota Medan No.15 Tahun 2016.
Peraturan Walikota Medan ini mengatur tentang Ketentuan Umum , Maksud, Tata Cara Pembayaran Klaim Pelayanan Kesehatan Kepada Rumah Sakit Provider Terhadap Pasien yang tidak memiliki identitas kependudukan, Hubungan Kerja Sama ,Pendanaan, Ketentuan Peralihan , Ketentuan Lain - Lain, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2018.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Dan Unit Cathlab Pada Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S. H. Kota Sukabumi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blitar No. 39 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Pengelolaan Dana (Kapitasi, Non Kapitasi) Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Jaringannya di Kabupaten Blitar
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 39 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TARIF LAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM KABANJAHE
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah disebutkan bahwa Badan Layanan Umum Daerah dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil perinvestasi dana untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan yang ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.
Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun tentang 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2018; Peraturan Bupati Karo Nomor 19 Tahun 2014; Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016.
Objek Tarif, Subyek Tarif, dan Jenis pelayanan medis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
35
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 39 Tahun 2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Regionalisasi Pelayanan Sistem Rujukan Dl Provinsi Bali
ABSTRAK:
a. bahwa sistem rujukan berjenjang dan sistcm rujukan balik
telah ditelapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 7
Tahun 2014 tentang Regionalisasi Pelayanan Sistem Rujukan
di Provinsi Bali;
b. bahwa Peraturan Gubernur Bali sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan sesuai dengan
kondisi dan kebutuhan hukum saat ini;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a clan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali
Nomor 7 Tahun 2014 tentang Regionalisasi Pelayanan Sistem
Rujukan di Provinsi Bali;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1171/Menkes/VI/2011
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/Menkes/Per/I/20 11
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 1 Tahun 2012
Peraturan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2014
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Bali
Nomor 7 Tahun 2014
Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2014.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 39 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD Tahun 2017/ No. 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu di Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan penanganan korban/pasien gawat darurat melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kendal sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, maka perlu mengatur Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu di Kabupaten Kendal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu di Kabupaten Kendal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 201; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 23 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup SPGDT, tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, pendanaan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2017.
12 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Nomor 39 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 39, Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 39
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Dan Pemasaran Produk Daur Ulang Sampah
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2011 ten tang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020
Nomor 5), maka Peraturan Wali Kota Padang Nomor 21 Tahun
2018 tentang Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Tahun
2018 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 40A Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Tahun 2018
Nomor 40A) perlu disesuaikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 21
Tahun 2018 tentang Nilai Perolehan Air Tanah;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tabun 2010, Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Wali Kota Padang Nomor 109 Tahun 2019
PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) INI MENGATUR TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUK DAUR ULANG SAMPAH, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT :
1. KETENTUAN UMUM
2. PENGELOLAAN PRODUK DAUR ULANG SAMPAH
3. PEMASARAN PRODUK DAUR ULANG SAMPAH
4. PELAPORAN,MONITORINGDAN EVALUASI
5. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2021.
17 HALAMAN
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
