Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Putussibau
ABSTRAK:
bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dokter Achmad Diponegoro Putussibau merupakan rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang bertugas sebagai unit pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dengan prioritas kuratif, rehabilitiatif, promotif dan preventif
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.44 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.71 Tahun 2010, Perpres No.54 Tahun 2010, PMK No 8/PMK.02/2006, PMK No.10/PMK.02/2006
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Tujuan; Pola Pengelolaan Keuangan; Pelaksanaan Anggaran; Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Dewan Pengawas; Remunerasi; Pembinaan dan Pengawasan; Evaluasi dan Penilaian Kinerja; Ketentuan dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2016.
40 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara No. 12 Tahun 2016
Kependudukan dan PerkawinanKesehatanPembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/PanitiaProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Gerakan Hati Masyarakat Terpadu Sayang Ibu, Anak, Dan Keluarga
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan ibu, anak dan keluarga karena masih tingginya angka kematian ibu, angka kematian bayi dan prevalensi gizi kurang pada balita.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 4 Tahun 1979; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PERPRES No. 72 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 7 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2011; Peraturan Menteri Kesehatan No. 65 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan No. 70 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan No. 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan No. 25 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan No. 97 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyelenggaraan Gerakan Hati Masyarakat Terpadu Sayang Ibu, Anak dan Keuarga di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara termasuk didalmnya mengatur tentang Kedudukan, Pembentukan dan Anggota Rahmat Siaga; Prinsip; Tugas, Fungsi dan Peran Rahmat Siaga; Kegiatan Rahmat Siaga; Hubungan Kerja; Pembinaan dan Pengawasan; Ukuran Kinerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati ini terdiri atas 27 Halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tojo Una-Una No. 12 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Khususnya Dokter di Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan kinerja Pegawai Negeri Sipil khususnya Dokter di Puskesmas perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) dan ayat (8) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, maka pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil khususnya Dokter di Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una;
UU Nomor 32 Tahun 2003; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 58 Tahun 2005; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Perda Kab. Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2008; Perda Kab. Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir degan Perda Kab. Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2014; Perda Kab. Tojo Una-Una Nomor 35 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai:
a. Jenis tambahan penghasilan;
b. Besaran tambahan penghasilan;
c. Mekanisme pembayaran; dan
d. Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2016.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang No. 12 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewajiban Warga Masyarakat Dan Pemberi Kerja Untuk Mendaftar Program Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN) Kabupaten Pandeglang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan derajat kesehatan masyarakatKabupatenPandeglang, perlu kiranya dukungan dari berbagai pihak untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat danpemberikerjaterhadap pentingnya jaminan kesehatan melalui asuransi kesehatan;
b. bahwa untuk kepastian terhadap jaminan kesehatan melalui asuransikesehatan,maka bagi masyarakatdanperusahaanyang belum terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), diharapkan mendaftarkan diri dalam kepesertaan jaminan kesehatan yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
UU No 23 Tahun 2000; UU No 40 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 24 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 86 Tahun 2013
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud Dan Tujuan; 3. Kepesertaan; 4. Kewajiban Dan Hak; 5. Pengenaan Sanksi; 6. Pembinan Dan Pengawasan; 7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 2016.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Parigi Moutong No. 12 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat yang tergolong miskin dan tidak mampu serta tidak terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan nasional perlu menetapkan dalam program jaminan kesehatan daerah tahun 2016; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2016.
UU No. 10 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 32 Tahun 1996; Perpres No. 12 Tahun 2013; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permenkes No. 568/Menkes/Per/VI/2009; Permenkes No. 75 Tahun 2014; Perda No. 8 Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang peserta, manfaat JAMKESDA, Pendanaan, pemanfaatan dana JAMKESDA, Pembayaran ke puskesmas pelayanan kesehatan, dan Pelayanan yang tidak dijamin.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
Perbup No. 18 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 60 Tahun 2015
5 Halaman, Penjelasan : - hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tojo Una-Una No. 11 Tahun 2016
tambahan penghasilan bagi perawat di daerah terpencil
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas bagi Pegawai Negeri Sipil Khususnya Perawat di Daerah Terpencil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan kinerja Pegawai Negeri Sipil khususnya perawat yang bertugas di daerah terpencil perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (4) dan ayat (8) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, maka pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas bagi Pegawai Negeri Sipil khususnya Perawat di Daerah Terpencil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una;
UU Nomor 32 Tahun 2003; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 58 Tahun 2005; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Perda Kab. Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2008; Perda Kab. Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Kab. Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2014; Perda Kab. Tojo Una-Una Nomor 35 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai:
a. Jenis tambahan penghasilan;
b. Besaran tambahan penghasilan;
c. Mekanisme pembayaran; dan
d. Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2016.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 11 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016 Nomor 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN LINGGA TERBILANG (JKLT)
ABSTRAK:
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN LINGGA TERBILANG SEBAGAI PENGGANTI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN LINGGA DALAM UPAYA UNTUK MEMBERIKAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT KAB. LINGGA YANG RAWAN MISKIN/KURANG MAMPU DAN BELUM MEMPUNYAI JAMINAN KESEHATAN DIMANA PEMBIAYAAN DIKELOLA SECARA MANDIRI, TERKOORDINASI DAN TERPADU
UU NO 25 TAHUN 2002; UU NO 31 TAHUN 2003; UU NO 58 TAHUN 2005; UU NO 25 TAHUN 2009; UU NO 36 TAHUN 2009; UU NO 23 TAHUN 2014; PERMENKES NO 71 TAHUN 2013; PERMENKEU NO 206 TAHUN 2013; PERMENKES NO 19 TAHUN 2014; KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NO 686/MENKES/SK/VI/2010; PERDA KAB LINGGA 1 TAHUN 2016; PERBUP LINGGA NO 2 TAHUN 2016
DENGAN DIBERLAKUKANNYA PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN LINGGA TERBILANG (JKLT) AGAR DIGUNAKAN SEBAGAI PETUNJUK TEKNIS BAGI PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA, PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN (PPK) YANG BEKERJA SAMA DENGAN PIHAK YANG TERKAIT DALAM PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN LINGGA TERBILANG
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2016.
MENCABUT PERATURAN BUPATI NO 4 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN LINGGA (JKL)
21
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam pasal 116 ayat (4) Permendagri No.61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.10 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, Permendagri No.53 Tahun 2007, Permendagri No.61 Tahun 2007, Permendagri No.64 Tahun 2013, Permendagri No.1 Tahun 2014, Perda No.10 Tahun 2007, Perda No.13 Tahun 2011.
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan; Standar Akuntansi Keuangan; Sistem Akuntansi Keuangan RSUD Bengkayang; Pelaporan Keuangan RSUD Bengkayang; Laporan Keuangan BLUD Untuk Tujuan Konsolidasi; Reviu dan Audit; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2016.
11 halaman dan 28 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Izin Kerja dan Izin Praktik Tenaga Kesehatan
ABSTRAK:
Sesuai ketentuan UU No.36 Tahun 2014 Pasal 46 ayat (1) tentang Tenaga Kesehatan bahwa setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin. Untuk memberikan perlindungan dan kepastian
hukum bagi Tenaga Kesehatan dalam penyelenggaraan kesehatan, diperlukan pengaturan mengenai izin kerja dan
izin praktik bagi Tenaga Kesehatan di wilayah Kabupaten Kutai Timur, maka perlu menetapkan Tata Cara Izin Kerja dan Izin Praktik Tenaga Kesehatan
UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999; UU No.29 Tahun 2004; UU No.36 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No.36 Tahun 2014; PP No.51 Tahun 2009; Permenkes No.357 /Menkes/Per/V /2006; Permenkes No.1464/Menkes/Per/X/2010; Permenkes No.899/Menkes/Per/V/2011; Permenkes No.2052/Menkes/Per/X/2011; Permenkes No.31 Tahun 2012; Permenkes No.54 Tahun 2012; Permenkes No.58 Tahun 2012; Permenkes No.17 Tahun 2013; Permenkes No.19 Tahun 2013; Permenkes No.22 Tahun 2013; Permenkes No.23 Tahun 2013; Permenkes No.24 Tahun 2013; Permenkes No.26 Tahun 2013; Permenkes No.46 Tahun 2013; Permenkes No.55 Tahun 2013; Permenkes No.80 Tahun 2013; Permenkes No.42 Tahun 2015
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Perizinan Tenaga Kesehatan; Persyaratan Izin Kerja dan Izin Praktik Tenaga Kesehatan terdiri dari Tenaga Dokter, Tenaga Keperawatan, Perawat Gigi, Perawat Anestasi, Tenaga Kebidanan, Tenaga Kefarmasian, Tenaga Teknis Kefarmasian, Tenaga Gizi, Tenaga Keterapian Fisik, Terapis Wicara, Okupasi Terapis, Tenaga Keteknisan Media, Perekam Medis, Refraksionis Optisien dan Optometris, Teknisi Gigi, Tenaga Teknik Biomedika, Radiografer, Ortotis Prostetis, Ahli Teknologi Laboratorium Medik; Hak Kewajiban dan Larangan; Tata Cara Pemberian Sanksi Administrasi; Pelaksanaan, Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup. Pada Lampiran ditampilkan Format Surat Izin Praktik Dokter, Perawat, Perawat Gigi, Perawat Anestasi, Bidan, Apoteker; Tenaga Teknis Kefarmasian, Tenaga Gizi, Fisioterapis, Terapis Wicara, Okupasi Terapis, Perekam Medis, Refraksionis Optisien dan Optometris, Teknisi Gigi, Radiografer, Ortotis Prostetis, Ahli Teknologi Laboratorium Medik
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2016.
89 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
