TUNTUTAN PERBENDAHARAN DAN TUNTUTANGANTI KERUGIAN DAERAH
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2013/NO.28
Peraturan Daerah (PERDA) tentang TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAN DAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
ABSTRAK:
Keuangan daerah harus dikelola secara bertanggungjawab dan professional dalam rangka mendukung penyelenggaranan pembangunan daerah dan kepercayaan masyarakat; Pegawai, Pejabat dan Pihak Lainnya ternyata melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan kelalaian yang berakibat terjadinya kerugian daerah wajib menyelesaikan kerugian daerah yang timbul; untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat maka diperlukan pengaturan tentang tata cara penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntututan ganti kerugian daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahDaerahTingkat II di Sulawesi
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tatacara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
23. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
MENGATUR TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAN DAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2013.
26 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Binjai Nomor 13 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Seruyan
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan
Daerah Air Minum dalam Pelayanan kepada
masyarakat perlu dilakukan penataan Organ dan
kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Seruyan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 ; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun
2004; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun
2006; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun
2008
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
ORGAN PDAM;
BAB III
PEGAWAI;
BAB IV
DANA PENSIUN;
BAB V
ASOSIASI;
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2016.
a. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2010 tentang
Ketentuan Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten
Seruyan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
b. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2010 tentang Gaji dan
Biaya Perjalanan Dinas Pegawai Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Seruyan dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku lagi.
29 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2019 terjadi Perubahan Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendanaan Alokasi Umum tambahan bertujuan untuk memberi dukungan pendanaan kepada Pemerintah Daerah, Kabupaten/ Kota dalam memenuhi kewajiban Penganggaran bagi Kelurahan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasaranan Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; Bahwa berdasarkan pasal 160 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah, Pergeseran Anggaran dapat dilaksanakan dengan melakukan Perubahan Atas Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sambil menunggu Perubahan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 46 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 48 Tahun 2018.
Materi Pokok terdiri atas 6 Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2019.
Mengubah Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
Terdiri dari 6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangli No. 13 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Batas Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Tahun 2011
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya menjaga stabilitas ketersediaan dana pada kas daerah Kabupaten Bangli maka perlu membatasi jumlah Surat Permintaan Penyediaan Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Ketentuan Batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU ditetapkan dalam peraturan kepala daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangli tentang Ketentuan Batas Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008;
KETENTUAN BATAS SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) TAHUN 2011
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2011.
-
-
2
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 13 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah; Mengingat bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak T erduga untuk tanggap darurat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom or 13 T a hun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 ;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Prosedur Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Bentuk Tujuan Dan Sasaran Pemberian Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat; Ruang Lingkup; Prosedur Pengajuan Dan Pencairan Dana; Pertanggungjawaban;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2011.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BAGIAN HUKUM KABUPATEN SUMBAWA
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGALOLAAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA DESA
ABSTRAK:
Sesuai dengan ketentuan pasal 98 yata (1) peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintah kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kepada desa. Untuk tertib administrasi dan akuntabilitas pemberian bantuan keuangan kepada desa, perlu mengatur pedoman pengelolaan bantuan keuangan kepada desa, perlu mengatur pedoman pengelolaan bantuan keuangan pemerintah daerah kepada desa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan peraturan bupati tentang pedoman pengelolaan bantuan keuangan pemerintah daerah kepada desa.
Undang-Undang nomor 69 tahun 1958, Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2015
Ketentuan umum, Maksud dan Tujuan, Ruang lingkup dan jenis, Prinsip pengelolaan, Sumber, Sasaran, Mekanisme pengelolaan, Sisa dana, Monitoring dan evaluasi, Pembinaan dan pengawasan, Ketentuan tambahan, Sanksi administrasi, Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2019.
-
-
27
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong Nomor 13 Tahun 2020
PEMBERIAN BANTUAN BEA SISWA STRATA 1 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2020 Nomor 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Strata 1 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di kabupaten Lebong perlu diadakan pemberian bantuan beasiswa S1 di Lingkungan Kabupaten Lebong sesuai jalur pendidikan formal yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Lebong;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 9 Tabun 1967
2. Undang-Undang Nomor 20 Tohun 2003
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968
9. Peraturnn Pemcrintah Nomor 25 Tahun 2000
10. Pcraturan Pcmerintah Nomor 19 Tahun 2005
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011
15. Peraturan daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2019
17. Peraturan Bupati Lebong Nomor 56 Tahun 2019
MENGATUR MENGENAI EMBERIAN BANTUAN BEA SISWA STRATA 1 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH, DIATUR JUGA TERKAIT JENIS DAN SASARAN PENERIMA BEASISWA, PERSYARATAN, KOMPONEN BEASISWA, PEMBERIAN BEASISWA, MONITORING DAN EVALUASI, SUMBER DAN PENEMPATAN DANA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Strata 1 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggerang
ABSTRAK:
a. bahwa petunjuk teknis pelaksanaan Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penerimaan dan pembayaran untuk transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, maka peraturan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah untuk disesuaikan.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2017; Intruksi Presiden No. 10 Tahun 2016; Permenkeu No. 190 Tahun 2012; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda kabtang No. 02; Perda Kabtang No. 11 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2018.
Peraturan Bupati Tangerang Nomor 72 Tahun 2017
Peraturan Bupati tangerang Nomor 13 tahun 2018
5 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
