Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2014 Nomor 162
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Keterbukaan Informasi Publik
ABSTRAK:
Dalam rangak memberikan pelayanan memenuhi tuntutan masyarakat atas informasi publik di berbagai bidang pembangunan di wilayah Kota Tidore Kepulauan, doperlukan kerterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Untuk mewujudkan hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara transparan dan efektif, diperlakukan partisipasi langsung maupun tidak langsung dari masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan guna percepatan pembangunan di Kota Tidore Kepulauan. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk membangun kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat, secara bersama-sama bertanggungjawab terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerntahan dan pembangunan di Kota Tidore Kepulauan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik.
UU No. 9 Tahun 1998; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 40 Tahun1999; UU No. 6 Tahun 2000; UU No. 1 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 61 Tahun 2010; Permendagri No. 35 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Asas dan Tujuan, Prinsip Penyelenggaraan Badan Publik, Hak dan Kewajiban Penyelenggara Badan Publik, Hak dan Kewajiban Pemohon dan Pengguna Informasi Publik, Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan, Informasi yang Dikecualikan, Mekanisme Mendapatkan Informasi, Komisi Informasi, Keberatan dan Penyelesaian Sengketa, Ketentuan Pidana.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2014.
19 Halaman, Penjelasan: 4 Halaman.
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak No. 1 Tahun 2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2008/NO.1, TLD No.1, LL KOTA PONTIANAK : 44 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
Bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kota Pontianak, perlu dilakukan pengaturan tentang administrasi kependudukan.
UU No. 27 Tahun 1959, UU. No. 1 Tahun 1974, UU. No. 8 Tahun 1981, UU. No. 9 Tahun 1992, UU. No. 10 Tahun 1992, UU. No. 39 Tahun 1999, UU. No. 23 Tahun 2002, UU. No. 10 Tahun 2004, UU. No. 32 Tahun 2004, UU. No. 33 Tahun 2004, UU. No. 12 Tahun 2006, UU. No. 23 Tahun 2006, UU. No. 34 Tahun 1975, UU. No. 27 Tahun 1983, PP. No. 31 Tahun 1994, PP. No. 37 Tahun 2007, PP. No. 38 Tahun 2007, PP. No. 41 Tahun 2007, Perpres. No. 1 Tahun 2007, Keppres No. 88 Tahun 2004, Perda No. 2 Tahun 1987.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, Dan Ruang Lingkup, Kriteria, Hak, Dan Kewajiban Penduduk, Pelaksana Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Data Dan Dokumen Kependudukan, Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Saat Daerah Atau Negara Atau Sebagian Negara Dalam Keadaan Darurat Dan Luar Biasa, Sistem Informasi Dan Administrasi Kependudukan, Perlindungan Data Kependudukan Dan Catatan Sipil, Ketentuan Penyidikan, Sanksi Administratif, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2008.
Ketentuan Peralihan menyatakan bahwa semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Peraturan Daerah ini.
44 Halaman dengan 12 Halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Maksimal Jumlah Pengajuan Dana Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati ini.
Dasar hukum peraturan ini : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2020; PERDA No. 9 Tahun 2008; PERDA No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 2 Tahun 2017; PERDA No. 10 Tahun 2020; PERBUP No. 75 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, batasan uang persediaan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2021.
4 hlm, Lampiran : 1 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
b. bahwa kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, globalisasi dan gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani, maka petani membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan;
c. bahwa mendasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagai arah dan landasan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya perlu menetapkan strategi dan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang Undang Nomor 16 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2019, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2017.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, tujuan dan ruang lingkup, perencanaan, perlindungan petani, pemberdayaan petani, pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani, pembiayaan, pengawasan, peran serta masyarakat, sanksi adminsitratif dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2020.
40 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Kelompok Staf Ahli
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengoptimalkan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bupati perlu dibentuk Staf Ahli Bupati; bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 8 Tahun 1974; UU No 43 Tahun 1999; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; PP No 25 Tahun 2000; PP No 8 Tahun 2003; Kepmendagri No 21 Tahun 2001; Perda Kab tegal No 4 Tahun 2003; Perda Kab Tegal No 15 Tahun 2004; Perda Kab tegal No 16 Tahun 2004; Perda Kab Tegal No 17 Tahun 2004; Perda Kab Tegal No 18 Tahun 2004; Perda Kab Tegal No 19 Tahun 2004 Kep Pim DPRD Kab Tegal No 7 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, jumlah dan bidang staf ahli, kepegawaian, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2005.
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Mataram Nomor 01 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 01, Bagian Hukum Kota Mataram
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Biaya Penunjang Pengawasan Inspektorat Kota Mataram
ABSTRAK:
Dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah sebagai pelaksanaan pasal 14 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program kegiatan pembinaan dan pengawasan; Berdasarkan ketentuan pasal 380 UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2005 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, menyatakan bahwa walikota sebagai kepala daerah berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah dan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang dibantu oleh inspektorat; Sistem pengendalian intern pemerintah, menyebutkan inspektorat melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang didanai dengan APBD.
Undang-undang nomor 4 tahun 1993, UU nomot 28 tahun 1999, UU no 33 tahun 2004, UU no 12 tahun 2011, UU no 5 tahun 2014, UU no 23 tahun 2014, Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019, PP no 60 tahun 2008, PP nomor 12 tahun 2017, Peraturan menteri dalam negeri nomor 12 tahun 2007, Peraturan menteri dalam negeri nomor 28 tahun 2007, Peraturan menteri dalam negeri nomor 64 tahun 2007, Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 19 tahun 2009, Peraturan daerah kota mataram nomor 15 tahuj 2016, Peraturan daerah kota mataram nomor 4 tahun 2019
Standar biaya penunjang pengawasan adalah standar biaya per paket tugas pengawasan yang ditetapkan berdasarkan jabatan per paket tugas pengawasan yang ditetapkan berdasarkan jabatan dalam tugas pengawasan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya pengawasan, yang dibayarkan secara lumpsum. Pelaksana pengawasan adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan inspektorat kota mataram yang diberi Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan tugas pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
-
-
13
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
ABSTRAK:
A. BAHWA BERDASARKAN PUTUSAN MK NOMOR 46/PU-XII/2014 YANG DALAM AMAR PUTUSANNYA MENYAMPAIKAN BAHWA PENJELASAN PASAL 124 UU NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAN TERIBUSI DAERAH BERTENTANGAN DENGAN UUD TAHUN 1945 DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT
B. BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA HURUF A, PERLU MENETAPKAN PERATURAN DAERAH
PASAL 18 AYAT (6) UUD TAHUN 1945; UU NOMOR 17 TAHUN 1950; UU NOMOR 8 TAHUN 1981; UU NOMOR 5 TAHUN 1999; UU NOMOR 36 TAHUN 1999; UU NOMOR 32 TAHUN 2002; UU NOMOR 33 TAHUN 2004; UU NOMOR 38 TAHUN 2004; UU NOMOR 25 TAHUN 2007;
PERATURAN INI MENGATUR PENEMPATAN MENARA DI WILAYAH DAERAH, PENGAJUAN IZIN PEMBANGUNAN MENARA, BESARAN RETRIBUSI DAN SANKSI
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2017.
PERDA NOMOR 10 TAHUN 2011
14
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2020
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSi BENGKULU
2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 1, Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 1
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah
Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu, maka
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata
kerja perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur
Bengkulu
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman
Nomenklatur Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
diamanatkan untuk dilakukan penyesuaian paling lama akhir
Bulan Desember Tahun 2019 sehingga perlu diganti
1. PP Nomor 18 Tahun 2016
2. PP Nomor 16 Tahun 2018
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019
5. Perda Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016
Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi terdiri atas:
a. Sekretaris Daerah Provinsi;
b. Staf Ahli Gubernur;
c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
d. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
e. Asisten Administrasi Umum;
f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2020.
Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 56 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu
102
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2022
PEMBERIAN SUBSIDI PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING AIR MINUM BAGI PELANGGAN GOLONGAN RUMAH TANGGA A DAN GOLONGAN SOSIAL PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SALATIGA, 2022
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BD.2022/NO.1
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Subsidi Pembayaran Tagihan Rekening Air Minum bagi Pelanggan Golongan Rumah Tangga A dan Golongan Sosial Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Salatiga
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka membantu pelanggan air minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Salatiga golongan Rumah Tangga A dan golongan sosial, Pemerintah Kota Salatiga menyediakan anggaran subsidi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya landasan hukum dalam pemberian subsidi pembayaran tagihan rekening air minum bagi pelanggan golongan Rumah Tangga A dan golongan sosial;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Subsidi Pembayaran Tagihan Rekening Air Minum bagi Pelanggan Golongan Rumah Tangga A dan Golongan Sosial Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Salatiga;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2020
peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Pemberian Subsidi Pembayaran Tagihan Rekening Air Minum;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2022.
6
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
