Peraturan Bupati (Perbup) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2023 Nomor 542
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Perhubungan
Nornor 1 7 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak
Lalu Lintas, dipandang perlu membuat Penyelenggaraan Analisis
Dampak Lalu Lintas;
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Ayat (1) Peraturan
Daerah Kabupaten Kon awe Utara Nomor 8 Tahun 2017 ten tang
Penyelenggaraan Perhubunga.n, bahwa Setiap pembangunan atau
pengembangan suatu kawasan kegiatan yang menimbulkan
tarrkan dan bangkitan lalu Iin ta s perlu dilakukan Analisis
Darnpak Lalu Lintas;
c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan huruf b, peIu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen
dan Rekayasa Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan
Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5221);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5594);
6. Peraturan Pernerin tah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5594);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 287);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 26 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
(Berita Daeran Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 26);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008
tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara
(Lembaran Daerah Kab. Konawe Utara Tahun 2008 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun
016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran
Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 8 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2017 Nomor 96).
BAB I Ketentuan Umum
BAB II Maksud dan Tujuan
BAB III Ruang Lingkup
BAB IV Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas
BAB V Tata Cara Analisis Dampak Lalu Lintas
BAB VI Dokumen Andalalin
BAB VII Penilai Andalalin
BAB VIII Tim Evaluasi
BAB IX Penilaian dan Tindak Lanjut
BAB X Sanksi Administrasi
BAB XI Ketentuan Peralihan
BAB XII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2023.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 23 Tahun 2023
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah - Lalu Lintas, Jalan
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD Kabupaten Madiun Tahun 2023 Nomor 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN ALAT PENERANGAN JALAN DI JALAN KABUPATEN DAN JALAN DESA PADA WILAYAH KABUPATEN MADIUN
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mendorong perkembangan kemajuan wilayah dan menjalankan kegiatan pembangunan perlu didukung adanya infrastruktur perkotaan berupa Alat Penerangan Jalan yang merupakan perlengkapan jalan untuk menunjang keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
b. bahwa agar pemasangan Alat Penerangan Jalan di Jalan Kabupaten dan Jalan Desa pada wilayah Kabupaten Madiun memenuhi syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab, maka perlu mengatur Pengelolaan Alat Penerangan Jalan di Jalan Kabupaten dan Jalan Desa pada wilayah Kabupaten Madiun;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Madiun tentang Pengelolaan Alat Penerangan Jalan di Jalan Kabupaten dan Jalan Desa pada Wilayah Kabupaten Madiun.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 16 tahun 2020;
Peraturan Bupati Madiun Nomor 22 Tahun 2021.
Pengelolaan APJ di wilayah Kabupaten Madiun bertujuan:
a. untuk menghadirkan Penerangan Jalan agar memberikan keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pemakai jalan dan masyarakat disekitarnya;
b. agar pemakai jalan dapat menggunakan jalan dengan tenang, aman dan nyaman; dan
c. termeterisasinya semua APJ di wilayah Kabupaten Madiun dan tidak ada lagi APJ illegal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2023.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kampar Nomor 16 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan pasal 4 dan pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2017 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas maka untuk pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan Menimbultan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan/atau kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengen Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Deerah Kabupaten Kampar No 25 Tahun 2009; Peraturan Menteri Delam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2017;
Dalam Peraturan ini berisi 10 (sepuluh) bab dan 15 (lima belas) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Kualifikasi Penyusun Dokumen Andalalin; Keanggotaan Dan Tugas Tim; Peninjauan Kembali Dokumen Andalalin; Pengawasan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2019.
Lamp III
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggara Rambu Lalu Lintas, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Marka Jalan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang aman ,
tertib dan disiplin dalam berlalu lintas diperlukan upaya dari
pemerintah daerah melalui penyelenggaraan lalu lintas;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan , Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara , Kabupaten Lamandau , Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang 38 Tahun 2004 tentang Jalan
Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan ;
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah ;
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak serta Manajemen
Kebutuhan Lalu Lintas ;
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014
tentang Rambu Lalu Lintas ;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014
tentang Marka Jalan ;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018
tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi
ABSTRAK:
bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peranan yang strategis dalam mendukung pembangunan sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum dan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, lancar, tertib dan berkeselamatan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; sebagaimana telah telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun2015; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021;
Dalam Peraturan ini berisi 13 (tiga belas) bab dan 15 (lima belas) pasal diantaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Ruang Lingkup; Fungsi Dan Kelas Jalan; Fungsi Trotoar; Jenis Dan Fungsi Kendaraan Bermotor; Pengoperasian Kendaraan Bermotor Angkutan Barang; Kewajiban Dan Larangan; Penertiban, Pengendalian Dan Pengawasan; Sanksi; Ketentuan Lain–Lain; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023 NOMOR 4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah : a. bahwa akibat dari perkembangan dan pertumbuhan ekonomi diberbagai sektor jasa usaha, mengakibatkan timbulnya berbagai permasalahan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan; b.bahwa untuk mengatasi permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan koordinasi dan keterpaduan antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dengan pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah ; 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang
Jalan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 7.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan; Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor :
1274/V/TAHUN 2020 tentang Pembentukan Forum
Kelompok Kerja dan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jalan
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Bupati, Pemerintah Daerah, Kepala Kepolisian Resor, Perangkat Daerah,Instansi, Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Asosiasi Perusahaan Angkutan Umum, Lembaga Swadaya Masyarakat ,Pemerhati lalu lintas dan angkutan jalan, Tenaga ahli, Kelompok Kerja.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III RUANG LINGKUP
BAB IV PEMBENTUKAN FORUM LLAJ
BAB V STRUKTUR ORGANISASI, SEKRETARIAT DAN POKJA FORUM LLAJ
BAB VI TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG FORUM LLAJ
BAB VII KRITERIA, MEKANISME DAN PROGRAM KERJA
BAB VIII PENDANAAN
BAB IX MONITORING DAN EVALUASI
BAB X KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2023.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 003
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum Milik Pemerintah Kabupaten Rote Ndao
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi dan memberikan landasan serta kepastian hukum diperlukan pengaturan mengenai pemberian nama jalan dan fasilitas umum milik Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;
b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum Milik Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2018.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Maksud dan Tujuan; Bab 3. Jenis Jalan dan Fasilitas Umum; Bab 4. Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum; Bab 5. Pembiayaan; Bab 6. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2023.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 315 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Program Gerakan Memelihara Jalan Bersama Dunia Usaha
ABSTRAK:
Bahwa jalan merupakan sarana yang sangat penting dalam kehidupan dunia usaha terutama dalam bidang yang meliputi sarana transportasi, dalam ketersediaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya sangat terbatas, sehingga dalam pelaksanaan penyelenggaraan belum mencapai hasil optimal, agar penyelenggaraan sarana infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dapat mencapai daya guna dan hasil guna diperlukan keterlibatan dunia usaha melalui Pelaksanaan Program Gerakan Memelihara Jalan Bersama Dunia Usaha dalam Kabupaten Kuningan yang perlu dibentuk Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 38 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 34 Tahun 2006; Permen PUPR No. 27 Tahun 2020; Perbup Kuningan No. 165 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang Program Gerakan Memelihara Jalan Bersama Dunia Usaha, yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Mekanisme Program; Pembiayaan; Sosialisasi; Perencanaan; Pelaksanaan; Pengawasan, Pelaporan dan Evaluasi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2022.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 38 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 99 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Melalui Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menurunkan dan menekan angka
kecelakan lalu lintas di Kabupaten Semarang, perlu
dilakukan peningkatan keselamatan lalu lintas dan
angkutan jalan;
bahwa peningkatan keselamatan lalu liuntas dan
angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dilakukan melalui pengujian kendaraan bermotor;
bahwa untuk memberikan arahan, landasan, dan
kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat
dalam peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan
jalan melalui pengujian kendaraan bermotor diperlukan
pengaturan mengenai peningkatan keselamatan lalu
lintas dan angkutan jalan melalui pengujian kendaraan
bermotor;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan
Keselamatan Lalu Lintas Melalui Pengujian Kendaraan
Bermotor;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Melalui Pengujian Kendaraan Bermotor yang meliputi Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pengujian Kendaraan Bermotor, Pengawasan Dan Pemerikasan Kendaraan, Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2022.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 88 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 88, BD Tahun 2022 Nomor 88
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021; Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini mengatur ruang lingkup meliputi Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas Pokok dan Fungsi; Kepegawaian dan Jabatan; Tata Kerja; Tunjangan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
7 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
