PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.169 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Prabumulih Nomor 21 Tahun 2022
Kawasan Tertib Lalu Lintas

Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Wali Kota Prabumulih Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 21 Tahun 2012
Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tidore Kepulauan Nomor 21 Tahun 2018
JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN KOTA

Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik Lalu Lintas, Jalan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dairi No. 21 Tahun 2008
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2002 tentang Terminal

Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 21 Tahun 2020
PEMBEBASAN DENDA KETERLAMBATAN UJI KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN MADIUN

Lalu Lintas, Jalan Kebijakan Pemerintah

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2012
Pedoman Penetapan Jalan Kabupaten Dan Jalan Desa

Desa Lalu Lintas, Jalan Standar/Pedoman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2012
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Garis Sempadan Jalan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Lalu Lintas, Jalan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan