Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BAITUL MAL KABUPATEN SIMEULUE
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 59 ayat (6) dan Pasal 64 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal maka perlu menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Baitul Mal Kabupaten Simeulue.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 48 Tahun 1999; UU No. 41 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 42 Tahun 2006; PP Nomor 14 Tahun 2014; PP Nomor 72 Tahun 2019; Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014; Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 58 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Organisasi; BAB III Tugas, Fungsi dan Kewenangan; BAB IV Pengangkatan dan Pemberhentian; BAB V Tata Kerja; BAB VI Hubungan Kerja; BAB VII Pembiayaan; BAB VIII Pelaporan dan Pertanggungjawaban; BAB IX Peran Serta Masyarakat; BAB X Ketentuan Lain-lain; BAB XI Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2019.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Simeulue Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
32 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wajo Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
ABSTRAK:
Memperhatikan ketentuan dalam pasal 5 ayat (5) , pasal 6 ayat (2), pasal 26 ayat (5), dan pasal 28 ayat (2), Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Zakat, maka perlu membentuk Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Zakat di Kabupaten Wajo dalam rangka optimalisasi, dan pembinaan pengelolaan zakat yang lebih profesional, akuntabel, dan transparan
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi Selatan; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif; Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota; Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota; Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah
Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Zakat pada Kabupaten Wajo
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2019.
Pengelolaan Zakat
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 261
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Jumat Berkah di Kabupaten Konawe Utara
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan program pemerintah dalam pemerataan pembangunan di Kabupaten Konawe Utara, diperlukan langkah-langkah strategis, inofatif, dan tepat sasaran yang dapat menjangkau semua wilayah daerah terutama di daerah pelosok yang ada disetiap Kecamatan; bahwa salah satu langkah strategis serta inovatif yang dilsiksanakan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan ditetapkannya Program Jum'at Berkah yang pelaksanaan kegiatannya dilaksanakan setiap bulan pada satu Desa dalam wilayah Kecamatan di Kabupaten Konawe Utara; bahwa Jum'at Berkah dilaksanakan Pemerintah Daerah dengan melibatkan semua unsur Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Daerah untuk melakukan kegiatan yang bersifat sosial
emasyarakatan sebagai upaya menciptakan sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan masyarakatnya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf
b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe Utara.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4^ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689); 5_ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahim 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintsihan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5_ Peraturan Presiden Nomor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; 7^ Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008 Nomor 1); 8_ Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2009 Nomor 8); 9, Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT-RW) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 Nomor 43).
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
BAB III PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI
BAB V PEMBINAAN
BAB VI PENDANAAN
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2019.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 25 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah
ABSTRAK:
zakat, infaq dan sedekah merupakan amal ibadah yang memiliki peran penting dalam kesejahteraan umat, menjalin persaudaraan dan mewujudkan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat; dalam rangka perlindungan, pembinaan, pelayanan, dan pengawasan, serta untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dari dan untuk kepentingan masyarakat; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah.
UU No. 23 Tahun 2011.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang P Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah c.Objek Zakat, Infaq, Sedekah, Muzakki, dan Mustahiq d.Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pelaporan e.Pembiayaan Baznas dan Penggunaan Hak Amil f.Pembinaan dan Pengawasan g.Peran Srta Masyarakat h.Larangan i.Sanksi j.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2019.
12 Halaman; Lampiran: 6 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2019
penugasan - pelayanan - kesehatan - pemeriksaan - kesehatan - calon - jamaah - tahap - kedua - atau - lanjutan - kepada - pusat - kesehatan - masyarakat - pada - dinas - kesehatan - di - kabupaten - bogor
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD 2019/23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENUGASAN PELAYANAN KESEHATAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON JEMAAH HAJI TAHAP KEDUA ATAU LANJUTAN KEPADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN DI KABUPATEN BOGOR
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (6) Perda kb. Bogor No. 16 Tahun 2010 berdasarkan ketenuan Paal 6 ayat (3) Permen Kes No. 15 tahun 2016 dalam rangka optimalisasi pelayanan kesehatan pemeriksa kesehatan calon jamaah haji tahap kedua atau lanjutan serta meleksanakan ketentuan Permen Kes sebagaimana dimaksud dengan Huruf b maka perlu membentuk Perbup tentang Penugasahan Pelayanan Kesehatan Pemerikasaan Kesehatan Calon Jamaah Haji Tahap Kedua Atau lanjutan Kepada Pusat Kesehatan Masayarakat pada Dinas Kesehatan di Kab. Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 4 Tahun 1984; UU No.13 Tahun 1998; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009;UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2014; UU No. 23 tahun2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhi dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 36 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permen Kes No. 75 Tahun 2014; Permen Kes No. 13 Tahun 2015; Permen Kes No. 15 Tahun 2016; Perda Kab. Bogor No. 8 tahun 2009; Perda Kab. Bogor No. 16 Tahun 2010; Perda kab. Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup bogor No. 48 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 52 Tahun 2017.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Penugasan, Tarif Retribusi, Penatausahaan Keuangan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2019.
7 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 18 Tahun 2019
PENYELENGGARAAN - PERJALANAN IBADAH UMRAH - ATAS BIAYA PEMERINTAH - KABUPATEN MUSI RAWAS
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2019/NO.18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan
Perjalanan Ibadah
Umrah
Atas Bıaya
Pemerıntah
Kabupaten Musı
Rawas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan pembinaan,
pelayanan dan perlindungal kepada jamaah umroh
sehingga jamaah umroh dapat menunaikan ibadahnya
sesuai dengan ketentuan syariat, perlu dibuat
pedoman penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh
UU No 28 Tahun 1959;UU nO 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan UU No 9 Tahun 2015;Peraturan Menteri Agama No 8 Tahun 2018;Perda No 10 Tahun 2016;Perda No 10 Tahun 2018;Perbup No 107 Tahun 2018
Maksud dan Tujuan ,Prinsip Penunjukan Perserta Ibadah Umroh,Besaran dan Proses Penyerahan Biasya Ibadah Umroh,Kreteria Perserta Umroh dan Spesifikasi Penyelengaraan ,Rekruitmen,Pengelola Pemberangkatan perjalanan Ibadah Umroh,Penghentian Pembatalan Pemberangkatan,Pembiayaan Penyelenggaraan Ibadah Umroh
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupeti
Nomor 32 Tahun 2O18 tentang Homan Pemberangkatan Perjalansn
Ibadah Umroh Kabupaten Musi Rawes {Berita Daerah Kabupeten Muei
Rawas Tahun 2Ol8 Nomor 32) dicabut dan dtryataf(an tidak bcrlaku'
9 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 14 Tahun 2019
PERUBAHAN-ATAS-PERATURAN BUPATI-NOMOR 43 TAHUN 2017-TENTANG-TATA CARA-PEMUNGUTAN-ZAKAT PROFESI-INFAQ-DAN-SEDEKAH-DI-LINGKUNGAN-PEMERINTAH DAERAH-KABUPATEN OGAN ILIR
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2019/NO.14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Zakat Profesi, Infaq dan Sedekah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir
ABSTRAK:
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, perlu dilakukan pemotongan zakat, infaq dan sedekah menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 14 Tahun 2014; Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 2 Tahun 2014
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 meliputi ketentuan BAB II Pasal 4 ayat (1) dan (2) diubah tentang subjek dan objek zakat profesi, ketentuan Pasal 10 diubah dengan tambahan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), dan ketentuan BAB IV Pasal 11 diubah tentang ketentuan lain-lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2019.
Mengubah Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Zakat Profesi, Infaq dan Sedekah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 13 Tahun 2019
Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji - Kepegawaian, Aparatur Negara - Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN NGANJUK
ABSTRAK:
a. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam
yang mampu sesuai ketentuan agama, dengan maksud demi
terwujudnya kesejahteraan masyarakat; b. bahwa kesadaran dan keikhlasan untuk memberikan infak
dan sedekah bagi umat Islam sebagai tuntunan ajaran
agama, sangat potensial berperan aktif mewujudkan
kehidupan sosial keagamaan masyarakat lebih berkualitas
dan mempererat rasa persatuan dan kesatuan sesama
umat, sebagai modal dasar terlaksananya pembangunan
manusia Indonesia seutuhnya.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Zakat; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Peiaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Zakat; 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang
Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat
Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.
Pengumpulan zakat, infak dan sedekah berazaskan iman dan
taqwa berdasarkan ajaran agama, keterbukaan dan kepastian
hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2019.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2019
BEASISWA HAFIZH/ HAFIZHAH DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD. 2019/ No. 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA HAFIZH/ HAFIZHAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
ABSTRAK:
Bahwa untuk terarahnya pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian desa berbasis syariat Islam dan untuk mewujudkan pelaksanaan syariat Islam sebagaimana amanat Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam perlu memberikan beasiswa kepada hafizh/ hafizhah dalam kabupaten Simeulue.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 48 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016; PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/ PMK. 07/ 2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193. PMK.07/ 2018; Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Bupati Simeulue Nomor 39 Tahun 2018; Peraturan Bupati Simeulue Nomor 46 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 14 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud dan Tujuan; BAB III Kriteria Penerima Beasiswa; BAB IV Tata Cara Pemberian Beasiswa; BAB V Pendanaan dan Pelaporan; BAB Pembinaan dan Pengawasan; BAB VII Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2019.
8 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
