Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
ABSTRAK:
bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan
batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan
lingkungan yang baik dan sehat yang merupakan
kebutuhan dasar manusia; bahwa Pemerintah Daerah wajib melaksanakan
pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan
kumuh dan permukiman kumuh melalui upaya
pengelolaan secara terencana, terpadu, professional,
dan bertanggung jawab, serta selaras, serasi dan
seimbang dengan pemanfaatan ruang agar
masyarakat mampu bertempat tinggal serta
menghuni rumah layak, terjangkau, sehat, aman dan
harmonis serta berkelanjutan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Pera tu ran W alikota ten tang Pelaksanaan
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru, peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, kerja sama, peran masyarakat, dan kearifan lokal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2022.
54 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 51 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman, perlu dilakukan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 2002, UU No.38 Tahun 2004, UU No.26 Tahun 2007, UU No.1 Tahun 2011, UU No.12 Tahun 2011, UU No.2 Tahun 2012, UU No.23 Tahun 2014, PP No.36 Tahun 2005, PP No.2 Tahun 2012, PP No.27 tahun 2014, PP No.88 Tahun 2014, PP No.14 Tahun 2016, Perpres No.17 Tahun 2012, Permenpr No.34/PERMEN/M/2006, Permenpr No.11 Tahun 2008, Permendagri No.9 Tahun 2009, Permendagri No.19 tahun 2016, Perda Ketapang No.3 tahun 2015, Perbup Ketapang No.47 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Prinsip, Asas dan Ruang Lingkup, Prasarana, Sarana dan Utilitas, Kriteria Prasarana, Sarana dan Utilitas yang Diserahkan, Pembentukan Tim Verifikasi, Tata Cara Penyerahan, Pencatatan Prasarana, Sarana dan Utilitas, Pensertifikatan Prasarana, Sarana dan Utilitas, Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas, Peran Serta Masyarakat, Pembiayaan, Pengawasan dan Pembinaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2020.
Peraturan ini memiliki 12 halaman dan 3 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 51 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Bengkayang Tahun 2022-2026
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan berbagai tahapan, salah satunya yaitu tahapan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Rencana Pencegahan Tumbuh Dan Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Bengkayang; Rencana Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Bengkayang; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2022.
10 halaman peraturan
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 51 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 51, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 71023
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penugasan Kepada Badan Usaha Milik Daerah Terkait Untuk Penyediaan Dan Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:
bahwa untuk percepatan pelaksanaan penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah termasuk pembiayaan perolehan rumah, perlu menugaskan Badan Usaha Milik Daerah terkait dalam penyediaan dan pembiayaan perolehan rumah yang terjangkau, tertata dan terintegrasi dengan sarana dan prasarana fasilitas umum/fasilitas sosial dengan ditetapkan PERGUB.
Dasar Hukum PERGUB ini adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 stdd Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018.
PERGUB ini mengatur mengenai penugasan, dukungan pemerintah daerah, pendanaan, penyediaan tanah, keadaan kahar (force majeure), pelaporan, dan pembinaan dan pengawasan BUMD terkait penyediaan dan pembiayaan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2019.
8 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 51 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyerahan tata cara penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan dan kawasan permukiman kepada Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat(4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman mengamanatkan bahwa setiap Prasarana, Sarana dan Utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; bahwa dalam rangka tertib administrasi dan pengelolaan aset diperlukan pengaturan mengenai mekanisme dan tata cara penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas; bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyerahan tata cara penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan dan kawasan permukiman kepada Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2013;
PERATURAN BUPATI INI MENERAPKAN TENTANG TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA,SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH DENGAN SISTEMATIKA ,KETENTUAN UMUM; PENYERAHAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DARI PENGEMBANG; SYARAT PENYERAHAN PRASARANA,SARANA DAN UTILITAS; PENETAPAN TIM VERIFIKASI; TATA CARA PENYERAHAN; PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS YANG DITELANTARKAN; PENGELOLAAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS YANG TELAH DISERAHKAN; KETENTUAN PERALIHAN DAN KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2022.
24 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buol Nomor 51 Tahun 2019
PENGELOLAAN DAN BESARAN SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2019/NO.51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Dan Besaran Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pengguna Rumah Susun Sederhana Sewa yang dikelola Pemerintah Kabupaten Buoi, pedoman pelaksanaan pengelolaannya dan retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk obyek retribusi Rumah Susun Sederhana Sewa perlu disesuaikan dengan ketentuan pelayanaan saat ini; bahwa besaran sewa Aset Daerah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan dan Besaran Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa;
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran; Jangka Waktu Berlakunya Sewa Dan Besaran Sewa; Besaran Sewa; Pengelolaan Keuangan, Pelaporan Dan Strategi Pemasaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2019.
9 halaman; Lampiran 4 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 51 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 291
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Rumah Khusus
ABSTRAK:
bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan untuk mewujudkan rumah layak huni dan pemenuhan tempat tinggal, perlu didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang serasi, teratur, terencana, dan berkelanjutan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, maka perlu menetapkan PERBUP
Dasar hukum PERBUP ini adalah UU No. 53 Th. 1999 std terakhir dengan UU No. 53 Th. 1999; UU No. 28 Th. 2002 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; UU No. 24 Th. 2007; UU No. 1 Th. 2011 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; PP No. 21 Th. 2008; PP No. 83 Th. 2014; PP No. 12 Th. 2019; Perpres No. 17 Th. 2018; Permendagri No. 19 Th. 2016; PermenPUPR No. 20/PRT/M/2017 Th. 2017; Permendagri No. 77 Th. 2020; PermenPUPR No. 7 Th. 2022; PerkaBNPB No. 15 Th. 2011; Perda Kab. Natuna No. 2 Th. 2022
PERBUP ini mengatur mengenai pemanfaatan fisik bangunan Rumah Khusus; kepenghunian; Kelembagaan; pengembangan bangunan Rumah Khusus; dan sanksi administratif pengelolaan Rumah Khusus
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2023.
15 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karo Nomor 52 Tahun 2020
pedoman penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan pemukiman di kabupaten karo
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2020/No. 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman di Kabupaten Karo
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Perrnukiman, perlu rnenetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Kabupaten Karo.
Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956; Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturar. Presiden Nonnor 50 Tahun 2017; Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2016.
Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup; Perumahan dan Permukiman; Prasarana, Sarana, dan Utilitas; Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan; Tim Verifikasi; Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Keseluruhan dan Parsial; Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Sepihak; Sanksi Administratif; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2020.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 52 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS OLEH PENGEMBANG PERUMAHAN DI KABUPATEN SAMBAS
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersedian terhadap Prasarana, Sarana dan Utilitas oleh Pengembang Perumahan; bahwa perlu dilakukan pengelolaan terhadap Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Oleh Pengembang Perumahan di Kabupaten Sambas;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 2002, UU No.26 Tahun 2007, UU No.32 Tahun 2009, UU No.1 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.36 Tahun 2005, PP No.34 Tahun 2006, PP No.64 Tahun 2016, Permendagri No.9 Tahun 2009, Perda Kabupaten Sambas No.12 Tahun 2015, Perda Kabupaten Sambas No.17 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Kewajiban Pengembang Perumahan Terhadap Prasarana Sarana Utilitas Perumahan; Tata Cara Penyerahan Lahan Fasum dan Fasos; Pemanfaatan Lahan Fasos; Kewajiban Dinas Teknis Terhadap Lahan Fasum dan Fasos; Sanksi; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2020.
7 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 52 Tahun 2016
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2016/No.52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kedudukan tugas dan fungsi, susunan organisasi, rincian tugas, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
23 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
