Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Sambas Tahun 2016-2036
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat yang lebih baik dan optimal, perlu dilakukan penyelenggaraan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.11 tahun 1974, UU No.25 Tahun 2004, UU No.26 Tahun 2007, UU No.32 Tahun 2009, PP No.82 Tahun 2001, PP No.15 Tahun 2010, PP No.38 Tahun 2011, PP No.43 Tahun 2014, Perda No.2 Tahun 2010, Perda No.17 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; maksud dan tujuan; sistematika RISPAM; Jangka Waktu; Pengawasan dan Pemantauan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2016.
Peraturan Bupati ini memiliki 6 halaman dan 2 halaman lampiran;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 27 Tahun 2016
PELAYANAN KEPEGAWAIAN SATU PINTU - BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2016/No.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Kepegawaian Satu Pintu Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan
kepegawaian yang cepat, tepat dan akurat perlu
diselenggarakan pelayanan kepegawaian satu pintu
berbasis teknologi informasi; bahwa penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi
dalam pelayanan kepegawaian telah menjadi kebutuhan
dan telah menjadi bagian dari percepatan reformasi
birokrasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a,
dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang
Pelayanan Kepegawaian Satu Pintu Berbasis Teknologi
Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, layanan kepegawaian satu pintu berbasis teknologi informasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2016.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 27 Tahun 2016
Standar/Pedoman - STANDAR PELAYANAN PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGrasi
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Bagian Hukum Kab. Sumbawa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR PELAYANAN PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SUMBAWA
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang ketenagakerjaan dan transmigrasi Kabupaten Sumbawa, perlu adanya standar pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa.
UU No. 69 Tahun 1958, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 65 Tahun 2005, PP No. 96 Tahun 2012, Perda Kab. Sumbawa No. 3 Tahun 2008, Perda Kab. Sumbawa No. 9 Tahun 2013, Perbup Sumbawa No. 8 Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai panduan serta pedoman penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan serta adanya kepastian hukum penyelenggaraan layanan publik pada dinas.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai: Ketentuan Umum, maksud dan Tujuan, Komponen Standar Pelayanan, Pelaksanaan dan Penerapan, Pengaduan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2016.
-
-
51
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 27 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil
ABSTRAK:
Kegiatan usaha mikro dan kecil sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Selain itu, usaha mikro dan kecil perlu diberikan kemudahan pemberian izin usaha untuk memperkuat dan mengembangkan usahanya dalam mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014.
Pada Peraturan ini diatur tentang Ketentuan Perizinan (Izin Usaha Mikro dan Kecil; Persyaratan dan Prosedur; Hak, Kewajiban, dan Larangan), Pembinaan dan Pengawasan. Pelaku Usaha Mikro Kecil (PUMK) dapat melakukan kegiatan usaha mikro kecil di seluruh wilayah daerah. Camat melakukan pendataan terhadap PUMK di wilayahnya melalui Kepala Desa. Pendataan PUMK berdasarkan identitas PUMK, lokasi PUMK yang berada di wilayah kecamatan, jenis tempat usaha, bidang usaha, dan besarnya modal usaha.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2016.
12 HLM;-
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang No. 27 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dan untuk meningkatkan Standar Pelayanan Minimal BLU – RSUD dr. Agoesdjam yang berkesinambungan dibidang kesehatan, maka Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2007 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang perlu diganti untuk dilakukan penyesuaian;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.36 Tahun 2009, Uu No.44 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.23 Tahun 2005, PP No.65 Tahun 2005, Permendagri No.6 Tahun 2007;
Dalam Perbup ini diatur tentang ketentuan umum; Maksud dan Tujuan; Manfaat; Standar Pelayanan Minimal; Pencatatan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Pembinaan dan Pengawasan; Monitoring dan Evaluasi dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2016.
Peraturan Bupati ini memiliki 14 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 26 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat di Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil, perlu mengatur Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat di Kabupaten Purbalingga yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin U saha Mikro dan Kecil Kepada Camat di Kabupaten Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang hal-hal tentang pendelegasian kewenangan pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat yang meliputi ruang lingkup, pendelegasian kewenangan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan serta pembiayaan pelaksanaan pemberian IUMK
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2016.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk No. 26 Tahun 2016
TARIP PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM daerah
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD 26/2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BLUD RSUD NGANJUK
ABSTRAK:
bahwa dikarenakan adanya beberapa tindakan pelayanan kesehatan yang belum terakomodir, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tarip Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum DaerahRumah Sakit Umum Daerah Nganjuk dengan Peraturan Bupati
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementrian Kesehatan; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/SK/VI/1997 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1165/MENKES/SK/X/2007 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Badan Layanan Umum; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nganjuk; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nganjuk; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tarip Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk;
Mengubah yang pertama Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tarip Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2016.
Pada Pasal 1 diubah, Pada lampirannya diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini
TARIP PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene No. 26 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG IZIN LINGKUNGAN
ABSTRAK:
dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Majene No.20 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan, maka untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan perlu diatur petunjuk teknis pelaksanaan.
dasar hukum: UU No.29 Tahun 1959; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.27 Tahun 2012; Perda Kabupaten Majene No.14 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Majene No.4 Tahun 2011; Perda Kabupaten Majene No.20 Tahun 2015.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai permohonan dan penertiban izin lingkungan, penilaian AMDAL dan Pemeriksaan UKL-UPL, serta masa berlaku izin.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2016.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tojo Una-Una No. 26 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewajiban Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam Pemberian Pelayanan Perizinan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una
ABSTRAK:
bahwa jaminan sosial kesehatan merupakan hak dari setiap pekerja yang dijamin oleh UUD dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial; bahwa untuk meningkatkan kepesertaan dalam BPJS Kesehatan serta memberikan manfaat bagi tenaga kerja di Kabupaten Tojo Una-Una dan memberikan kepastian perlindungan kepada tenaga kerja dalam bentuk mengikutsertakan ke dalam Program BPJS Kesehatan; bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai perlindungan kesejahteraan sosial pekerja oleh pemberi kerja dalam Program BPJS Kesehatan perlu diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Kepesertaan BPJS Kesehatan dalam Pemberian Pelayanan Perizinan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una;
UU Nomor 32 Tahun 2003; UU Nomor 24 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 tahun 2015; PP Nomor 86 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai:
a. Kepesertaan BPJS Kesehatan dalam pemberian pelayanan perizinan;
b. Pembinaan dan pengawasan;
c. Ketentuan lain-lain;
d. Sanksi administrasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2016.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas No. 26 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Satu Hari (One Day Services) Dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kapuas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendorong peningkatan iklim investasi dan iklim berusaha yang kondusif di Kabupaten Kapuas sekaligus sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang semakin baik, maka Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu melakukan inovasi pelayanan publik dalam bentuk penyelenggaraan perizinan satu hari. Dalam rangka tertib penyelenggaraan administrasi pemerintah, khususnya penyelenggaraan pelayanan perizinan satu hari di lingkungan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kapuas, perlu dilakukan penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kapuas;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Bupati Kapuas Nomor 6 Tahun 2009; Peraturan Bupati Kapuas Nomor 7 Tahun 2009
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
TUJUAN;
BAB III
JENIS PERIZINAN DENGAN PELAYANAN SATU HARI (ONE DAY SERVICE);
BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN;
BAB V
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2016.
8 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
