Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penempatan Semua Perusahaan-Perusahaan Perkebunan/Pertanian Milik Belanda di Bawah Penguasaan Pemerintah Republik Indonesia
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 1958.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 24 Tahun 2007
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Koordinasi
Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan
Provinsi Kalimantan Tengah
ABSTRAK:
A. Bahwa Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan
Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Telah Diatur Sistem
Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Yang Ditetapkan Dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006;
B. Bahwa Untuk Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Hal Tersebut, Perlu
Diatur Lebih Lanjut Mengenai Pembentukan Organisasi Dan Tatakerja Badan
Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Tengah.
Undang Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 19/4; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006.
BAB I : KETENTUAN UMUM;
BAB II : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI;
BAB III : ORGANISASI;
BAB IV : TATA KERJA;
BAB V : PEMBIAYAAN;
BAB VI : KETENTUAN LAIN-LAIN;
BAB VII : KETENTUAN PFNUTUP.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2007.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mesuji Nomor 24 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Bagian Hukum Pemkab Mesuji
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya dan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Industri Pengolahan Hasil Perkebunan Dari Bupati Mesuji Kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mesuji.
ABSTRAK:
1. bahwa usaha budidaya perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar dan usaha industri pengolahan yang berkapasitas dibawah kapasitas minimal wajib dilakukan pendaftaran oleh Bupati;
2. bahwa berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor 105/kpts/PI.400/2/2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B), dalam hal penandatanganan STD-B dan STD-P Bupati dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas yang melaksanakan urusan dibidang perkebunan di Kabupaten yang bersangkutan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/MDAG/PER/9/2007; Peraturan Mentcri Perdagangan Nomor 37/MDAG/PER/9/2007; 20. Peraturan Menteri Pertanian Nornor 98/Permentan/V.B.140/9/2013; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang
/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020
1. Perkebunun adalah segala kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Surnber Daya Manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran tcrkait tanaman perkebunan.
2. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan atau jasa perkebunan.
3. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanarn, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk
perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.
4. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemprosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
5. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
6. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
7. Perusahaan Perkebunan adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
8. Skala Tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.
9. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya, selanjutnya disingkat STD-B adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada Pekebun.
10. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Industri Pengolahan Hasil Perkebunan, selanjutnya disingkat STD-P adalah keterangan industri yang diberikan kepada Pekebun.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2021.
-
-
9
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 24 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana dan Pasal 82 huruf d Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian
Kebakaran Hutan dan Lahan, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Penyelenggaraan Penanganan Darurat
Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi
Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 ; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 ; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 289 Tahun 2013; peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 ; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4
Tahun 2016 ; Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 59 Tahun
2016 ;
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP;
BAB III
PRINSIP;
BAB IV
KRITERIA PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT
BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN;
BAB V
STATUS DAN TINGKATAN KEADAAN DARURAT
BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN;
BAB VI
PROSEDUR PENETAPAN KEADAAN DARURAT
BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN;
BAB VII
JANGKA WAKTU DARURAT BENCANA
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN;
BAB VIII SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT
BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN; BAB IX
UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM PENANGANANAN
DARURAT BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN;
BAB X
MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI; BAB XI
KEMUDAHAN AKSES; BAB XII
PEMBIAYAAN; BAB XIII
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2017.
Kehutanan dan PerkebunanLingkungan HidupJabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.36/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 585)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NO. 24, BN 2022/NO 1308; PERATURAN.GO.ID: 62 HLM
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan tentang Jabatan Dan Kelas Jabatan Di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi jabatan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu dilakukan peningkatan kelas jabatan untuk jabatan administrator, pengawas, dan fungsional serta penyesuaian terhadap nomenklatur jabatan;
b. bahwa peningkatan kelas jabatan untuk jabatan administrator, pengawas, dan fungsional serta penyesuaian terhadap nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah mendapatkan persetujuan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi berdasarkan surat Nomor: B/567/M.SM.02.00/2022 tanggal 18 Agustus 2022 perihal Persetujuan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Nomor: B/1142/M.SM.02.00/2022 tanggal 24 November 2022 perihal Persetujuan Kelas Jabatan bagi Jabatan Fungsional pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
c. bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor P.36/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/
2016 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi jabatan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu dilakukan peningkatan kelas jabatan untuk jabatan administrator, pengawas, dan fungsional serta penyesuaian terhadap nomenklatur jabatan;
b. bahwa peningkatan kelas jabatan untuk jabatan administrator, pengawas, dan fungsional serta penyesuaian terhadap nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah mendapatkan persetujuan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi berdasarkan surat Nomor: B/567/M.SM.02.00/2022 tanggal 18 Agustus 2022 perihal Persetujuan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Nomor: B/1142/M.SM.02.00/2022 tanggal 24 November 2022 perihal Persetujuan Kelas Jabatan bagi Jabatan Fungsional pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
c. bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor P.36/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/
2016 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 , Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.86/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018,Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor 26 Tahun 2021, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor 12 Tahun 2022,Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2022, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2022, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2022, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2022, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2022
Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, jabatan dan kelas jabatan, ketentuan peraloihan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2022.
62 hlm
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2021
Pers, Pos, dan PeriklananKehutanan dan PerkebunanLingkungan Hidup
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2016 tentang Jaringan Informasi Geospasial Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 429),
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NO. 24, BN 2021/NO 1387; PERATURAN.GO.ID: 27 HLM
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik
Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2021.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2020
KEPPRES No. 32 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1997
KEPPRES No. 53 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1997
Mengubah :
KEPPRES No. 40 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1991
KEPPRES No. 28 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 24, LN. 1997 No. 50, LL SETNEG : 6 HLM
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1993
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 1997.
Fidusia dan Lembaga PembiayaanKehutanan dan Perkebunan
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERPRES No. 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2016.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
