Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 18.725 peraturan dalam 0,064 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2004

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Izin Gangguan

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

2004_18.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2020

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan oleh Inspektorat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

BD_Perbup_18_2020 ttg Ped...erintahan Daerah.pdf

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN - INSPEKTORAT DAERAH

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2020/NO.18

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan oleh Inspektorat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu adanya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; b. bahwa agar dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan secara efektif dan efisien perlu adanya pedoman; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan oleh Inspektorat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016.
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Perencanaan; Pelaksanaan; Pelaporan; Tindak Lanjut; Sanksi; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2020.
Jumlah halaman: 8 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 18 Tahun 2016

PEDOMAN UMUM PENGANGKATAN, PEMNDAHAN, PEMBERHENTIAN DAN DISIPLIN TENAGA HONORER/KONTRAK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP_18_2016.pdf

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2020

Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Fisik Tahun Anggaran 2020 Bidang Pasar Menu Kegiatan Pengembangan Kemampuan Pelayanan Tera/Tera Ulang Unit Metrologi Legal dan Penyediaan Sarana dalam Medukung Pembentukan Unit Metrologi Legal

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download file:

Permendag Nomor 18 Tahun 2020.pdf

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2019

Standar Tempat Dan Peralatan Perawatan Sarana Perkeretaapian

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara Standar/Pedoman

Download file:

PM_18_TAHUN_2019.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 18 Tahun 2021

Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download file:

perbupkkunomor18tahun2021...n2022_compressed.pdf

standar harga

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2022/NO.18, LL. KAB. KAYONG UTARA: 440 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2020
6 pasal peraturan tentang standar harga

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021.
4 halaman peraturan dan 436 halaman lampiran

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2021

Pedoman Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus

Abstrak

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

Permenkumham No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus
Permenkumham No. 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus

Download file:

18 Tahun 2021.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2015

Pedoman Teknis Pembentukan Institusi Masyarakat Bidang Keluarga Berencana Di Kelurahan / Desa

Abstrak

Desa Standar/Pedoman Keluarga Berencana

Download file:

Peraturan Bupati Karangan...or 18 Tahun 2015.pdf

INSTITUSI MASYARAKAT BIDANG KELUARGA BERENCANA - PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2015/No.18

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pembentukan Institusi Masyarakat Bidang Keluarga Berencana Di Kelurahan / Desa

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas, keluarga kecil, bahagia dan sejahtera serta peningkatan mutu pelayanan keluarga berencana dan pemerataan pembangunan keluarga sejahtera, diperlukan peran serta masyarakat secara optimal dalam wadah institusi masyarakat bidang Keluarga Berencana di Kelurahan/Desa;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pembentukan Institusi Masyarakat Bidang Keluarga Berencana di Kelurahan/Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembebanan Biaya operasional Institusi Masyarakat Bidang Keluarga Berencana di Kelurahan / Desa.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2015.
5 hal

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2013

Pedoman Penyelenggaraan Hibah di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permenhan No. 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Hibah di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Diubah dengan

Permenhan No. 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hibah di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Mencabut

Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/17/M/V/2005 tanggal 26 Mei 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hibah Barang di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Download file:

Permenhan Nomor 18 Tahun 2013.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2015

Indikator Kinerja Utama (Iku) Kabupaten Cirebon Tahun 2015

Abstrak

Kebijakan Pemerintah Standar/Pedoman

Download file:

2015 18 PERBUP IKU (Bappeda).pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2004.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2021.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2013.