Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyempurnaan dan untuk mengakomodir standar biaya perjalanan dinas dalam negeri dan Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 perlu dilakukan perubahan. Dalam rangka pelaksanaannya, maka perlu dilakukan. Seingga berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Tanimbar tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020; dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/278/2020.
eraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 pada Kabupaten Tanimbar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2021.
Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020
Lampiran 10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa guna memenuhi kebutuhan dasar warga negara melalui pelayanan publik, Pemerintah Daerah harus menerapkan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan standar teknis pada setiap bidang pelayanan dasar sesuai ketentuan; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Mekanisme Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Kabupaten Kudus yang meliputi Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Penetapan dan Penerapan SPM, Pelaporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pembinaan dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
7 halaman
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 18 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko), perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan
Perizinan Dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Presiden Republik Indoesia Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014; Peraturan Bupati Sragen Nomor 92 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Standar Pelayanan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2023.
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Nomor: 800/2175/029/2021 dicabut.
139 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 18 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) Di Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
merupakan realisasi dari Rencana Kegiatan Tahunan
Sekolah, yang merupakan kebijakan tahunan, kegiatan,
Sasaran, Kegiatan dan belanja dalam rangka
melaksanakan tugas dan fungsi Sekolah sebagai bagian
dari seluruh sistem perencanaan penyelenggaraan
Sekolah;
bahwa dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Lampiran Huruf
A butir 4, maka guna untuk tertib penyusunan Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis
Penyusunan, Penetapan, Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Rencana Kegiatan dan Anggaran
Sekolah (RKAS);
bahwa berdasarkan kondisi tersebut, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan,
Penetapan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) di
Wilayah Kabupaten Demak;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2009;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) Di Kabupaten Demak yang meliputi Tujuan Dan Sasaran, Struktur RKAS, Sumber Dana Dan Alokasi Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS), Mekanisme Penyusunan RKAS, Penatausahaan, Perubahan Dan Pertanggungjawaban RKAS, Verifikasi RKAS, Pembinaan Dan Pengawasan, dan Sanksi Administrasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2013.
18 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2000
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2023 Nomor 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Maria Walanda Maramis
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Maria Walanda Maramis.
UU No. 33 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 79 Tahun 2018.
Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Maria Walanda Maramis
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 18 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
ABSTRAK:
Bahwa untuk memaksimalkan pelaksanaan fungsi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-Badan Daerah Untuk Penyederhanaan Birokrasi Kabupaten Seram Bagian Barat, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 8 Tahun 2017; dan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 25 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik pada Kabupaten Seram Bagian Barat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2023.
Penjelasan 1 Halaman.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi Nomor 18 Tahun 2000
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara NO. 18, BN 2013 (1249): 32 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Teknis
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk lebih meningkatkan mutu, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh Lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah, dipandang perlu menyusun pedoman pelaksanaan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan Pemerintah penyelenggara pendidikan dan pelatihan teknis.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 8 Tahun 1974; UU Nomor 32 Tahun 2004; PP Nomor 101 Tahun 2000; Kepres Nomor 34 Tahun 1972; Perpres Nomor 57 Tahun 2013; dan Keputusan Kepala LAN Nomor 193/XIII/10/6/2001.
Akreditasi Lembaga Diklat bertujuan untuk menetapkan kelayakan Lembaga Diklat dalam menyelenggarakan Diklat Teknis.
CATATAN:
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2013.
Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Kepala LAN Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Lampiran file: 32 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 32)
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
