Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Untuk Administrasi Operasional RT Dan RWKelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Cilacap
Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Cilacap, menyebutkan bahwa pendanaan lembaga kemasyarakatan Kelurahan bersumber dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten;
c. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dalam pelaksanaan pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan untuk administrasi operasional RT dan RW pada Kelurahan di Wilayah Kabupaten Cilacap, maka dipandang perlu menetapkan Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Untuk Administrasi Operasional RT dan RW Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Cilacap dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Untuk Administrasi Operasional RT dan RW Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2018;
1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Cilacap; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2018; 8.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8;
Mengatur tentang pemberian bantuan, sumber dana, peruntukan, bentuk bantuan dan besaran, mekanisme pencairan, dan penyaluran serta pertanggungjawaban bantuan keuangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2018.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 227 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Garut
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
APBDOtonomi Daerah dan Pemerintah DaerahPengelolaan Keuangan Negara/DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaKebijakan Pemerintah
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 106 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lain Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 235, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 71043
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lain Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 telah diatur salah satunya mengenai pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah lainnya;
b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka ketentuan mengenai pemberian bantuan keuangan dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan dan diatur tersendiri dalam Peraturan Gubernur sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lain yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 std terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 std terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda No. 12 Tahun 2014;
Peraturan Gubernur ini mengatur dasar hukum dan pedoman pemberian belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah Lain yang bersumber dari APBD yang meliputi pengajuan usulan dan penganggaran, pencairan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan; dan pertanggungjawaban dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2016.
Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sepanjang mengatur mengenai bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah Lain.
25 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 244 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 245 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 245, BD.2009/No.36 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pengobatan bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa kondisi jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Banjarnegara cukup besar sehingga tidak seluruhnya terdaftar sebagai peserta program JAMKESMAS pada anggaran Departemen Kesehatan Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 125/MENKES/SK/II/2008 tentang Pedoman Penyelengggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Tahun 2008; bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin melalui anggaran Kegiatan Kemitraan Bagi Pasien Kurang Mampu, termasuk membantu bagi masyarakat miskin yang belum terdaftar (non Quota) sebagai peserta Program JAMKESMAS;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan b di atas, dipandang perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pengobatan Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 495 Tahun 2008.
Peraturan ini menjabarkan pelaksanaan bantuan pengobatan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Banjarnegara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2009.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 247 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2022.
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 254, https://jdih.setkab.go.id; 2 hlm
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Bencana Alam Luar Biasa/Nasional Di Sangir/Talaud Sulawesi Utara
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 1966.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
