Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan perubahan asumsi kerangka
ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta rencana
• program dan kegiatan prioritas daerah, maka Peraturan
Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 30 Tahun 2020 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Tengah Tahun 2021 perlu untuk dilakukan penyesuaian ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu
Sungai Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Hulu Sungai Tengah Nomor 30 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Tengah Tahun 2021
Dasat Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai
Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintah Daerah; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun
2005-2025; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Penanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintaha.n
Daerah Kepada Masyarakat ; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah
Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tabun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2020-2024; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020
tentang Penyusunan RKPD Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2005-2025; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2016-2021 ; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor
13 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2036; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor
11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah; Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 30 Tahun
2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Hulu Surigai Tengah Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengubah ketentuan pasal 3 dan lampiran Peraturan Bupati
Hulu Sungai Tengah Nomor 30 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Tengah Tahun 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2021.
Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 30 Tahun
2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu
Sungai Tengah Tahun 2021 (
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 30 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022
ABSTRAK:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan prioritas pembangunan Tahun 2022 yang dijabarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2022 dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
PASAL 18 AYAT (6) UUD 1945; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2004; UU NO. 23 TAHUN 2014; UU NO. 11 TAHUN 2020; PP NO. 21 TAHUN 2004; PP NO. 8 TAHUN 2008; PP NO. 18 TAHUN 2016; PP NO. 12 TAHUN 2019; PERMENDAGRI NO. 86 TAHUN 2017; PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020; PERMENDAGRU NO. 17 TAHUN 2021; PERDA PROV. KEP. RIAU NO. 7 TAHUN 2011; PERDA KAB NATUNA NO. 8 TAHUN 2011; PERBUP NATUNA NO. 47 TAHUN 2019
RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2022; RKPD Tahun 2022 merupakan penjabaran dari
RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 dan memperhatikan RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2021.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 30 Tahun 2021
PERBUP Kab. Pohuwato No. 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2022
Rencana kerja pemerintah daerah kabupaten pohuwato
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2021/NO.30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2)
dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 20 Tahun 2004; PP No. 8 Taun 2008; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda No. 1 Tahun 2011; Perda No. 8 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato termasuk didalamnya mengatur tentang ruang lingkup RKPD, sistematika RKPD, maksud dan tujuan, tahapan penyusunan RKPD, kaidah pelaksanaan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021.
Terdiri dari 11 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 30 Tahun 2021
Dasar pertimbangan: bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemda dan Pemerintahan Kalurahan perlu memacu kreativitas daerah dan kalurahan dengan melakukan inovasi; bahwa inovasi daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemda dan pelayanana publik secara optimal dengan sasaran mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah; berdasarkan ketentuan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda sebagaimana diubah terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemda berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No 15 Tahun 1950; UU No 13 Tahun 2012; UU No 23 Tahun 2014; PP No 38 Tahun 2017
Materi Pokok:: Ketentuan Umum; Prinsip, Kriteria , dan Bentuk Inovasi Daerah; Pengusulan dan Penetapan Inovasi Daerah; Tim Inovasi Daerah; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2021.
Halaman: 10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 30 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1)
Pera tu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh
rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah
diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah
untuk ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah;
bahwa berdasarkan hasil verifikasi, program, kegiatan,
sub kegiatan dan pagu indikatif Rancangan Akhir
Rencana Kerja Perangkat Daerah telah sesuai dengan
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 29 Tahun 2021
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2022 sehingga dapat ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dirnaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pemalang Tahun 2022;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 29 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2022. Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2021.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 30 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa Perangkat Daerah berwajiban menyusun dokumen
perencanaan berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun sebagai pedoman dalam
pelaksanaan kegiatan; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 142 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Rembang Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017; Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang rinciannya sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2021.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo Nomor 30 Tahun 2021
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2021
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dalam rangka memperhatikan usulan masyarakat, aspirasi dan dunia usaha, dan hasil evaluasi
pelaksanaan Rencana Kerja pemerintah sampai dengan Triwulan II serta memperhatikan perkembangan yang tidak
sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas program dan sasaran pembangunan, dan kegiatan prioritas dilakukan perubahan Daerah rencana daerah, maka perlu dilakukan perubahan rencana kerja pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021; b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten Situbondo Tahun 2021 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021, serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dilakukan penyesuaian.
Mengingat: 36. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6); 37. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor
3 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 3); 38. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rcncana Ketta PemeHntah Daerah Kabupaten Situbono Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2020 Nomor 37).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang PENDAHULUAN, EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN
BERKENAAN, KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH, SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH, RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH, PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2021.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Barat Nomor 30 Tahun 2021
Kesehatan - Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja - Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 30/E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN PUBLIC SAFETY CENTER 119
KABUPATEN BLITAR
ABSTRAK:
a. bahwa peningkatan jumlah korban/pasien yang
meninggal dan mengalami kecacatan pada
kejadian gawat darurat merupakan dampak dari
penanganan korban/pasien gawat darurat yang
kurang optimal;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat khususnya dalam
penanganan kegawatdaruratan medis maka
diperlukan suatu sistem penanganan
pasien/korban yang terpadu dan terintegrasi
dengan melibatkan pihak terkait.
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun
2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan
Kesehatan Perorangan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun
2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan; 4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun
2016 tentang Sistem Rujukan Kesehatan; 5.
Mengatur tentang pembentukan PSC 119 Kabupaten Blitar yang berkedudukan di Dinas Kesehatan beserta tugas-tugasnya sebagaimana tercantum dalam peraturan bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2021.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 30 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2021/NO.30, LL KAB. KAYONG UTARA : 9 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2021-2023
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021-2023;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.28 Tahun 1999, UU No.6 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Perpres No.81 Tahun 2010, Permenpanrb No.37 Tahun 2013, Permenpanrb No.25 Tahun 2020, Perda Kayong Utara No.5 Tahun 2009, Perda Kayong Utara No.12 Tahun 2016, Perda Kayong Utara No.3 Tahun 2019, Perbup Kayong Utara No.31 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Road Map Reformasi Birokrasi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2021.
Peraturan ini memiliki 9 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
