Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 6.772 peraturan dalam 0,033 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 95 Tahun 2019

IMPLEMENTASI ZONA PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR DI KOTA SUKABUMI

Pendidikan

Abstrak

pendidikan

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 95, BD 2019/95

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang IMPLEMENTASI ZONA PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR DI KOTA SUKABUMI

ABSTRAK:

Implementasi pendidikan anti korupsi di seluruh level jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan siswa sebagai generasi muda yang berintegritas dan bermoral anti korupsi yang dilakukan melalui insersi di mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan pada pendidikan dasar serta nilai-nilai agama dan moral pada jenjang pendidikan anak usia dini. Serta, dalam upaya menciptakan siswa yang berintegritas dan bermoral anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Implementasi Zona Pendidikan Anti Korupsi pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar di Kota Sukabumi.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2018.
Ketentuan ini mengatur tentang Implementasi Zona Pendidikan Anti Korupsi pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar di Kota Sukabumi. Terdiri atas 9 Bab dan 12 Pasal.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2019.
13 halaman.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 95 Tahun 2021

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas

Pendidikan

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas

Download :
PP Nomor 95 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum - Universitas Andalas - PTNBH

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 95, LN.2021/No.203, TLN No.6719, jdih.setneg.go.id : 58 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (4) PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan PP tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 12 Tahun 2012; dan PP Nomor 4 Tahun 2014.
PP ini mengatur mengenai penetapan Universitas Andalas sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum dan statuta Universitas Andalas (Unand).

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2021.
PP ini mencabut Permendikbud Nomor 25 Tahun 2012 dan Permendikbud Nomor 47 Tahun 2013
Penjelasan 16 hlm dan Lampiran 7 hlm.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 95 Tahun 2001

Pendirian Universitas Malikussaleh

Pendidikan

Download :
Keputusan_Presiden_no_95 TH 2001.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 95 Tahun 2019

PENERAPAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA JENJANG SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Pendidikan

Download :
Peraturan Wali Kota_95_2019.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 95 Tahun 2011

Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Pendidikan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenhub No. 86 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Mencabut :

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 522/DL.002/DIKLAT 2000 tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Semarang

Download :
pm._no._95_tahun_2011.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2017

Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta

Pendidikan Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut :

KM 77 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut,

Download :
PM_96_TAHUN_2017_FIX.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 96 Tahun 2016

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pariwisata dan Kebudayaan Pendidikan Struktur Organisasi

Download :
Peraturan Bupati Karanganyar Tahun 2016 Nomor 96.pdf

Abstrak

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 96, BD.2016/No.96

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016;
Peraturan bupati tentang kedudukan, susunan Organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja dinas Pendidikan dan kebudayaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2016.
12 hlm.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 96 Tahun 2014

Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah Di Provinsi Gorontalo

Kesehatan Pendidikan

Abstrak

PELAKSANAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH DI PROVINSI GORONTALO

2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 96, BD.2014/NO.96

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah Di Provinsi Gorontalo

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan anak usia sekolah secara terus menerus sehingga dapat mewuudkan sumber daya manusia yang sehat fisik, mental, dan sosial serta mempunyai produktivitas yang optimal.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Perda No. 12 Tahun 2013.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah di Provinsi Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang tujuan dan sasaran usaha kesehatan sekolah, ruang lingkup usaha kesehatan sekolah, pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat, baik fisik, mental, sosial, pelaksanaan, tugas dan fungsi instansi/ lembaga, pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 13 halaman dengan lampiran

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2011

Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar

Pendidikan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenhub No. 87 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar

Mencabut :

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.28/DL.002/DIKLAT 2001 tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Makassar

Download :
pm._no._96_tahun_2011.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 Tahun 2014

Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi

Pendidikan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
Permendikbud Nomor 96 Tahun 2014.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2001.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2011.