Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Hospital Bylaws Rumah Sakit Umum Daerah Banten
ABSTRAK:
bahwa Rumah Sakit Umum Banten sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memiliki peran strategis dalam mempercepat derajat kesehatan masyarakat dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang bermutu, terjangkau dan bermartabat pada seluruh lapisan masyarakat; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, setiap rumah sakit wajib menyusun dan melaksanakan Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Baylaws)
UU Nomor 23 Tahun; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 44 Tahun 2009; UUNomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 32 Tahun 1996; PM Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004; PM Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; PM Kesehatan Nomor 49/MENKES/PER/VII/2013; PM Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014; PerdaProvinsi Banten Nomor 1 Tahun 2013; Pergub Banten Nomor 74 Tahun 2015
1. Ketentuan Umum; 2. Pola Tata Kelola; 3. Peraturan Internal Rumah Sakit (Hos[ital By Laws); Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staf By Laws); 5. Pengelolaan Keuangan; Akuntansi, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban; 6.Pengelolaam Sumber Daya Lain; 7. Pengelolaan LingkunganbDan Limbah; 8. Kerahasian Informasi Medis; 8. Kebijakan, Pedoman Dan Prosedur; 10. Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi, Dan Penilaian Kinerja; 11. Ketentuan Lian-Lain; 12. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2016.
36 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 35 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL SEBAGAI PERSIAPAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN BOGOR
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 35 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang– Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012; Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kawasan tanpa rokok meliputi : fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutanumum, tempat kerja dan tempat umum. Selain itu diatur juga mengenai hak, kewajiban danlarangan, tempat khusus untuk merokok, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2018.
Peraturan Menteri Kesehatan NO. 35, BN.2022/No.1208, peraturan.go.id: 9 hlm.
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Evaluasi Kompetensi Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 35 Tahun 2020
KesehatanBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Tatanan Normal Baru Yang Produktif Dan Aman Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Pesawaran
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Tatanan Normal Baru Yang Produktif Dan Aman Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Pesawaran
ABSTRAK:
1. Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak pada kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya serta kesejahteraan masyarakat, sehingga dipandang perlu adanya pendekatan dan upaya yang strategis serta komprehensif dari berbagai aspek yaitu kesehatan, sosial, maupun ekonomi untuk memutus mata rantai penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
2. Untuk memastikan terwujudnya kepatuhan masyarakat, baik individu maupun badan hukum dalam menjalankan protokol kesehatan perlu meningkatkan sanksi, yang bertujuan memberikan efek jera, sehingga Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 26 Tahun 2020 perlu di revisi;
3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Tatanan Normal Baru Yang Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Pesawaran.
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Tatanan Normal Baru Yang Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Pesawaran.
Ketentuan Pasal 1 diubah, ditambahkan 4 (empat) angka yaitu angka 18, 19, 20 dan 21.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2020.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN ADAPTASI TATANAN NORMAL BARU YANG PRODUKTIF DAN AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN PESAWARAN
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 35 Tahun 2021
PERBUP Kab. Rembang No. 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 62 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Pemeriksaan Laboratorium Corona Virus Disease (COVID-19) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang
Mengubah :
PERBUP Kab. Rembang No. 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Tarif Layanan Pemeriksaan Laboratorium Corona Virus Disease (Covid-19) Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 62 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Pemeriksaan Laboratorium Corona Virus Disease (COVID-19) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran
Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3843/2021
tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan Reserve
Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR), Peraturan
Bupati Rembang Nomor 62 Tahun 2020 tentang Tarif
Layanan Pemeriksaan Laboratorium Corona Virus Disease
(Covid 19) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno
Rembang perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 62
Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Pemeriksaan
Laboratorium Corona Virus Disease (Covid 19) pada Rumah
Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2009; Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2009; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017; Peraturan Bupati Rembang Nomor 62 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 5.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2021.
Peraturan Bupati Rembang Nomor 62 Tahun 2020 diubah.
4 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 35 Tahun 2019
Kesehatan - Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 35, BD Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 35/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK KOTA MADIUN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memastikan seluruh warga Kota Madiun terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelakasanaan Jaminan Kesehatan Nasional, Pemerintah Kota Madiun memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui pembayaran premi jaminan kesehatan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
b. bahwa agar pembiayaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud huruf b dapat dilaksanakan secara tertib administrasi, efektif dan efisien, perlu ditetapkan pedoman pelaksanaannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kota Madiun dalam rangka pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
1. UU Nomor 1 Tahun 2004;
2. UU Nomor 40 Tahun 2004;
3. UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
4. UU Nomor 36 Tahun 2009;
5. UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;
6. UU Nomor 24 Tahun 2011;
7. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
8. PP Nomor 58 Tahun 2005;
9. PP Nomor 12 Tahun 2017;
10. PP Nomor 101 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 76 Tahun 2015;
11. Perpres Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 111 Tahun 2013;
12. Inpres Nomor 8 Tahun 2017;
13. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Permenkes Nomor 01 Tahun 2012;
15. Permenkes Nomor 71 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Permenkes Nomor 5 Tahun 2018;
16. Permenkes Nomor 9 Tahun 2014;
17. Permenkes Nomor 76 Tahun 2016;
18. Permenkes Nomor 21 Tahun 2016;
19. Permenkes Nomor 52 Tahun 2016;
20. Permenkes Nomor 4 Tahun 2018;
21. Kemenkes Nomor : Hk. 01.07/Menkes/659/2017 sebagaimana telah diubah dengan Kemenkes Nomor : Hk.01.07/Menkes/707/2018;
22. Pergub Jawa Timur Nomor 37 Tahun 2017;
23. Perda Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016;
24. Perda Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2017;
25. Perda Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017.
Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi penduduk Daerah dalam rangka pelaksanaan JKN bertujuan memberikan perlindungan dan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat di Daerah yang belum memiliki jaminan kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2019.
20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 35 Tahun 2022
Kesehatan - Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD Kabupaten Lumajang Nomor 35 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir serta untuk menurunkan kasus komplikasi pada ibu bersalin dan nifas;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam lampiran BAB I huruf B huruf d Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022.
1. Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. UU Nomor 12 Tahun 1950; 3. UU Nomor 17 Tahun 2003; 4. UU Nomor 1 Tahun 2004; 5. UU Nomor 15 Tahun 2004; 6. UU Nomor 25 Tahun 2004; 7. UU Nomor 36 Tahun 2009; 8. UU Nomor 12 Tahun 2011; 9. UU Nomor 23 Tahun 2014; 10. UU Nomor 1 Tahun 2022; 11. PP Nomor 55 Tahun 2016; 12. PP Nomor 12 Tahun 2019; 13. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; 14. Permenkes Nomor 2 Tahun 2022; 15. Perda Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021.
Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman Pelayanan Jaminan Persalinan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2022.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Tenggara No. 35 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMANFAATAN ATAS PENERIMAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONLA PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PERIODE JANUARI-APRIL TAHUN 2014
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 35 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghapusan Piutang Daerah Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah, tata cara penghapusan piutang
ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penghapusan Piutang pada Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Kebumen;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 14 Tahun 2005; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Kab Kebumen No. 2 Tahun 2007; Perda Kab Kebumen No. 7 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang Penghapusan Piutang Pada Badan Layanan Umum Daeah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2019.
7 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
