Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja - Air, Sistem Penyediaan Air Minum
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 604
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2021 - 2041
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketetntuan Pasal 21 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015, dan untuk menjamin pemenuhan hak setiap warga negara, yang salah satunya adalah melalui penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, serta untuk menentukan arah dan memberikan kepastian hukum dalam peunyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum diperlukan suatu pengaturan dengan menetapkan PERBUP
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Banjar Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2021.
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkam ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka untuk melaksanakan perubahan kebijakan dan strategi pemerintah serta menyesuiakan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 353 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2021 yang telah di sesuaikan dengan hasil fasilitasi Gubenur di sampaikan kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah guna memperoleh persetujuan untuk di tetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2021;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum; Undang-Undang Tahun 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020; Peraturan Bupati Banjar Nomor 38 Tahun 2020; Peraturan Dearah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011; Peraturan Dearah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013; Peraturan Dearah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Dearah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016.
Perubahan atas peraturan Bupati Banjar Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2021.
Perubahan atas peraturan Bupati Banjar Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 38).
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang Nomor 33 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2022
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 266 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 merupakan pedoman dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Aggaran 2022;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022.
Mengingat : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 25 tahun 2004; Undang-undang No. 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Sampang nomor 7 tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Sampang nomor 29 tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020
peraturan ini mengatur mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022. meliputi: ketentuan umum ; rencana kerja; sistematika penyusunan rencana kerja: (pendahuluan; gambaran umum; kerangka ekonomi; sasaran dan prioritas; kinerja penyelenggaraan; penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2021.
jumlah 9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 33 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun Perubahan RKPD apabila hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dalam Tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2021, perlu diubah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem Semesta Berencana Tahun 2021.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karangasem Nomor 38 Tahun 2020;
Peraturan ini mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah
3. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2021.
Pasal 2
Pasal 3
Isi 7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 33 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 No 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal
17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 dalam Peraturan Bupati.
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 17 Tahun 2003;
UU No 1 Tahun 2004;
UU No 25 Tahun 2004;
UU No 17 Tahun 2007;
UU No 26 Tahun 2007;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019;
UU No 6 Tahun 2014;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
PP No 6 Tahun 2008;
PP No 8 Tahun 2008;
PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;
PP No 12 Tahun 2017;
PP No 12Tahun 2019;
Perpres No 87 Tahun 2014;
PP No 13 Tahun 2019;
Perpres No 18 Tahun 2020;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Permendagri No 86 Tahun 2017;
Permendagri No 17 Tahun 2021;
Permendagri No 77 Tahun 2020;
Perda Prov Jawa Timur No 1 Tahun 2009;
Perda Prov Jawa Timur No 7 Tahun 2019;
Perda Kab. Lamongan No 1 Tahun 2006;
Perda Kab. Lamongan No 15 Tahun 2011;
Perda Kab. Lamongan No 1 Tahun 2012;
Perda Kab. Lamongan No 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 14 Tahun 2017;
Perda Kab. Lamongan No 4 Tahun 2018.
RKPD Tahun 2022 merupakan tahun kelima dan merupakan bagian tak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026, yang memuat evaluasi hasil kinerja pembangunan daerah, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 serta kaidah pelaksanaannya.
Pelaksanaan lebih lanjut RKPD Tahun 2022 dituangkan dalam RAPBD Kabupaten Lamongan tahun 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 33 Tahun 2021
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2021/NO.33, LL Kab. Kubu Raya : 5 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 48 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan Kedua Tahun 2021 dari masing~masing kegiatan serta terjadinya perubahan asumsi makro ekonomi yang telah disepakati pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 terhadap kemampuan fiskal daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 48 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020; Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 48 Tahun 2020;
Lampiran Perubahan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 48 Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2021.
26 Halaman dan 3 Halaman Penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan Nomor 33 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MAGETAN
TAHUN 2021 - 2041
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail
Tata Ruang Kawasan Perkotaan Magetan Tahun 2021-
2041.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002; 7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002; 8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; 9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; 10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ; 12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; 13. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 ; 14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; 15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; 16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; 17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009; 18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; 19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; 20. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; 21. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; 22. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 23. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011; 24. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012; 25. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 ; 26. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; 27. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 28. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019; 29. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; 30. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; 31. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; 32. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; 33. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15
Tahun 2012;
materi pokok: mengatur mengenai Rencana Detail
Tata Ruang Kawasan Perkotaan Magetan Tahun 2021-
2041 untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan Magetan sebagai
pusat pemerintahan didukung dengan kegiatan
perdagangan, jasa, dan kawasan peruntukan industri
yang ramah lingkungan. memuat antara lain: ketentuan umum; raung lingkup; lingkup materi; lingkup lokasi; tujuan; rencana struktur ruang yaitu a. Rencana pengembangan pusat pelayanan;
b. Rencana jaringan transportasi;
c. Rencana jaringan energi;
d. Rencana jaringan telekomunikasi;
e. Rencana jaringan sumber daya air;
f. Rencana jaringan air minum;
g. Rencana jaringan drainase;
h. Rencana pengelolaan air limbah;
i. Rencana jaringan persampahan; dan
j. Rencana jaringan prasarana lainnya.; pemanfaatan; pengendalian; ketentuan insentif dan disinsentif; hakdan kewajiban serta peran serta masyarakat; ketntuan lain lian; ketentuan perallihan; penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2021.
jumlah 183 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 33 Tahun 2021
MUSIM TANAM RENDENG - MUSIM TANAM GADU - RENCANA JADWAL POLA TATA TANAM DAN KEBUTUHAN AIR
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2021/NO.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Jadwal Pola Tata Tanam dan Kebutuhan Air untuk Musim Tanam Rendeng Tahun 2021/2022 dan Musim Tanam Gadu Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa Musim Tanam Rendeng Tahun 2020/2021 dan
Musim Tanam Gadu Tahun 2021 telah berakhir, guna
persiapan Musim Tanam Rendeng Tahun 2021/2022
dan Musim Tanam Gadu Tahun 2022 sesuai Ketentuan
Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, huruf c,
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang, Sub Urusan Sumber Daya
Air, Pemerintah Daerah mempunyai Kewenangan
Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder, maka
perlu mengatur Pola Tanam dalam bentuk Rencana
Jadwal Pola Tata Tanam dan Kebutuhan Air untuk
Musim Tanam Rendeng Tahun 2021/2022 dan Musim
Tanam Gadu Tahun 2022; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Jadwal Pola Tata Tanam dan
Kebutuhan Air untuk Musim Tanam Rendeng Tahun
2021/2022 dan Musim Tanam Gadu Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pertanian Nomor
79/Permentan/OT.140/12/2012; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Jadwal Pola Tata Tanam dan Kebutuhan Air untuk Musim Tanam Rendeng Tahun 2021/2022 dan Musim Tanam Gadu Tahun 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2021.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 33 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 - 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 342 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana kerja Pemerintah Daerah, dan berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupatenn Aceh Utara Tahun 2017 – 2022 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022, maka perlu menetapkan peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 – 2022;
UU Nomor 7 (Drt) Tahun 1956; UU nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 17 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Permendagri Nomor 17 Tahun 2021; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2018; Perbub Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur Perubahan Pasal 1, Pasal 5, Pasal 6
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2021.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 33 Tahun 2021
perubahan atas peraturan bupati pohuwato nomor 47 tahun 2020 tentang rencana kerja pemerintah daerah kabupaten pohuwatro tahun 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2021/NO.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pohuwato nomor 47 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan ini di bentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 342 ayat (1) huruf a, Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No. 12 tahun 2011; UU No.23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.20 Tahun 2004; PP No.8 Tahun 2008; Permendagri No.86 Tahun 2017; Permendagri No.80 Tahun 2015; Perda No.1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.1 Tahun 2020; Perda No.8 Tahun 2012; Perda No.4 Tahun 2021; Perda No.4 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 47 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2021.
Perubahan atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 47 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2021.
Terdiri dari 5 halaman Tanpa lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
