Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 11.717 peraturan dalam 0,017 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1993
• Berlaku mulai 31 tahun yang lalu
Pembentukan Kota Administratif Batu
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Mengubah sebagian
  1. UU No. 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur
Download file:
PP No. 12 Th 1993.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 1992
• Berlaku mulai 32 tahun yang lalu
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PP NO 69 TH 1992.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 59 Tahun 1992
• Berlaku mulai 32 tahun yang lalu
Pembentukan 10 (Sepuluh) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar, Jember, Bondowoso, Pamekasan, Situbondo, Dan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Timur
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PP NO 59 TH 1992.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 1992
• Berlaku mulai 32 tahun yang lalu
Pembentukan Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, Dan Kendal Serta Penataan Kecamatan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PP NO 50 TH 1992.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 1992
• Berlaku mulai 32 tahun yang lalu
Pembentukan 8 (Delapan) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang, Alor, Manggarai, Dan Sumba Timur Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PP NO 48 TH 1992.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1992
• Berlaku mulai 32 tahun yang lalu
Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PP NO 45 TH 1992.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 1992
• Berlaku mulai 32 tahun yang lalu
Pembentukan 27 (Dua Puluh Tujuh) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak, Pandeglang, Ciamis, Sukabumi, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Tasikmalaya, Bogor, Garut, Subang, Karawang, Bandung, Tangerang, Cianjur, Serang, Dan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PP NO 44 TH 1992.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 1992
• Berlaku mulai 32 tahun yang lalu
Pembentukan 6 (Enam) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari, Bungo Tebo, Tanjung Jabung, Dan Sarolangun Bangko Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PP NO 42 TH 1992.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 1992
• Berlaku mulai 32 tahun yang lalu
Pembentukan Kecamatan Soibada Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Manatuto Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PP NO 41 TH 1992.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 1992
• Berlaku mulai 32 tahun yang lalu
Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat, Dan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PP NO 35 TH 1992.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan