Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2016.
Peraturan ini Tentang Uraian Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
Ketentuan Umum;
Uraian Tugas;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2020.
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 65 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan kebijakan dan petunjuk teknis perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa berpedoman pada Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 20 Tahun 2018 tentang Pengelola Keuangan Desa, Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaks d huruf a dan huru.f b, perlu rnenetapkan Peraturan Bup ti tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan d Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020; Peratu.ran Bupati Wonogiri Nomor 25 Tahun 2018; Peratu.ran Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2019; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 27 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021, meliputi:
a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerin Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah;
b. prinsip penyusunan APB Desa;.
c. kebijakan penyusunan APBDesa;
d. telmis penyusunan APBDesa; dan
e. hal-hal khusus lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2021.
29 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 65 Tahun 2020
PERBUP Kab. Banjarnegara No. 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman
Mengubah
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN - PEDOMAN PENYERAHAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, BD 2020/ No. 65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan Perumahan dan Permukiman yang tertib, teratur, serasi, terencana dan terpadu melalui pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang sesuai standar dan berkualitas baik, maka Perbup Banjarnegara No 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan atas Perbup Banjarnegara No 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan utilitas Umum Perumahan dan Permukiman;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 1960; UU No 28 2002; UU No 26 Tahun 2007; UU No 1 Tahun 2011; UU No 12 Tahun 2011; UU No 20 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 32 Tahun 1950; PP No 9 Tahun 1987; PP No 40 Tahun 1996; PP No 36 tahun 2005; PP No 27 Tahun 2014; PP No 88 Tahun 2014; PP No 14 Tahun 2016; Permendagri No 9 Tahun 2009; Permendagri No 19 Tahun 2016; Perda Prov Jateng No 3 Tahun 2008; Perda Kab Banjarnegara No 3 Tahun 2009; Perda Kab Banjarnegara No 11 Tahun 2011; Perda Kab Banjarnegara No 7 Tahun 2016; Perda Kab Banjarnegara No 20 Tahun 2017; Perda Kab Banjarnegara No 2 Tahun 2019; Perbup banjarnegara No 45 tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyisipan Pasal 10A, Pasal 10B, Pasal 10C, dan Pasal 10D; penyisipan Pasal 13A, penambahan huruf d pada Pasal 16 ayat (3).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 45 Tahun 2018 diubah.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 65 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Dan Non Kesehatan Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Penyelenggaraan, Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Menular Dan Wabah Covid-19 Di Lingkungan Rsud Teluk Kuantan Tahun 2020
ABSTRAK:
Bahwa jangka waktu pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah diperpanjang oleh Menteri Keuangan melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-612/MK.02/2020 tanggal 15 Juli 2020 hal Perpanjangan Insentif Bulanan dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19 dan untuk meningkatkan percepatan, efektivitas dan efisiensi pencairan insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19, Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Insentif Bagi Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Penyelenggaraan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah Covid-19 di
Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan perlu diubah.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang–Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/278/2020; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomo HK.01.07/Menkes/447/2020; Peraturan Gubernur Riau Nomor 26 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 2 (dua) Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo Nomor 65 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, BD Kabupaten Situbondo Tahun 2020 Nomor 65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi
Pemerintah Desa dalam menyusun Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019, perlu disusun Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2021.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 ten tang Pengelolaan Keuangan Desa.
Mengatur tentang Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran
2021, yang meliputi :
a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah
dengan Kewenangan Desa dan RKP Desa;
b. Prinsip Penyusunan APBDesa;
c. Kebijakan Penyusunan APBDesa;
d. Teknis Penyusunan APBDesa;
e. Standar Biaya; dan
f. Hal-Hal Khusus Lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2020.
34 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 65 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemanfaatan Ruang Dalam Pembangunan Perumahan
ABSTRAK:
bahwa Pedoman Pemanfaatan Ruang dalam Pembangunan Perumahan di Kabupaten Ciamis telah diatur dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemanfaatan Ruang dalam Pembangunan Perumahan, Dan bahwa sehubungan adanya substansi materi yang belum terakomodir sesuai peraturan perundang-undangan maka Peraturan Bupati perlu ditinjau dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2018, Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016,
Ketentuan Umum, Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup, Pemanfaatan, Proses dan Mekanisme, Persyaratan Pengajuan Rencana Tapak (SITE PLAN), Perubahan Rencana Tapak (SITE PLAN), Jangka Waktu Rekomendasi dan Pengesahan Rencana Tapak (SITE PLAN), Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2020.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 64 Tahun 2020
PERBUP Kab. Blora No. 69 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2021.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006.
Peraturan ini mengatur tentang standar harga satuan yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora, diatur terkait batas tertinggi dan berfungsi sebagai estimasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2020.
190 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 64 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan Di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
Dengan telah ditetapkannya Perda Kab Pemalang No 13 Tahun 2018 dan PP No 55 tahun 2016, maka Perbup Pemalang No 8 Tahun 2012 perlu ditinjau kembali
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2104 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU NO 9 Tahun 2015; UU No 28 Tahun 2009; PP No 32 Tahun 1950; PP No 55 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2019; permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011; perda Kab pemalang No 1 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Pemalang No 13 Tahun 2018; Perda Kab Pemalang No 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab pemalang No 13 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2021.
Perbup Pemalang No 8 Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
25 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bungo Nomor 64 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2020 NOMOR 66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN BUNGO
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bungo.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 ten tang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Indonesia Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 2. Uridang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2017 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 12).
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN BUNGO
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
27
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 64 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan arsip autentik dan terpercaya untuk melindungi kepentingan Pemerintah Kabupaten Sekadau perlu dilakukan pengelolaan secara terprogram terhadap Mengingat dokumen/arsip yang sangat penting sebagai bukti penyelenggaraan kegiatan organisasi yang berfungsi sebagai bukti akuntabilitas, alat bukti hukum, dan memori organisasi yang merupakan dokumen/arsip vital bagi suatu organisasi;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 ; Peraturan KepaJa Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sekadau Nomor 41 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Pedoman Pengelolaan Arsip; Pelaporan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2020.
8 halaman peraturan dan 17 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
