Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 12, LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR 5
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTAPAYAKUMBUH
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 103 Tahun 2017 Tentang Penetapan Standar Biaya Umum Kota Payakumbuh BABII pasal 3 ayat (3) berbunyi "Nilai Standar Biaya yang belum tertuang dalam Standar Biaya Umum diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri yang diajukan oleh SKPD kepada Walikota melalui pertimbangan Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim Penyusunan Standar Biaya Kota Payakumbuh
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016,Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 91 Tahun 2016, Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 111 Tahun 2018, Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 103 Tahun 2017
KETENTUAN UMUM, STANDAR BIAYA KHUSUS, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur No. 12 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2018 NOMOR 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan program
dan kegiatan yang dibiayai dari dana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi
Tahun Anggaran 2018 serta menindaklanjuti ketentuan
dalam pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana diubah dua kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018, perlu mengubah Peraturan Bupati
Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Banyuwangi Tahun Anggaran 2018 dalam Peraturan
Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018; 5. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 55 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018.
1. Penambahan alokasi
belanja program dan kegiatan pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD).
2. Pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis
belanja berkenaan dan pergeseran anggaran antar rincian
objek belanja dalam objek belanja berkenaan.
3. Uraian pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada
angka 2 terinci dalam lampiran-lampiran yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2018.
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2018
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
hwa dalam rangka kelancaran penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(RKA-SKPD) Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan
Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sesuai
dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk
Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik
Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang
Kehutanan Tahun Anggaran 2022, maka perlu
meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun
2021 tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran
2022; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44
Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja Tahun
Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019; Peraturan Bupati Jepara Nomor 44 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2022.
Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 diubah.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, maka Bupati perlu menetapkan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Tata Cara pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2016
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 14 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Perda Kab. Timor Tengah Selatan No. 1 Tahun 2016; Perbup Timor Tengah Selatan No. 2 Tahun 2016;
Peraturan tersebut berisi tentang ketentuan umum; Tata Cara pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa; Penggunaan Dana Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2016.
5 halaman; 14 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bireuen Nomor 12 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DALAM KABUPATEN BIREUEN
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif yang dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan jaringannya, dipandang perlu menyelenggarakan program Bantuan Opersional Kesehatan (BOK); bahwa agar pelaksanaan program bantuan operasional kesehatan sebagaimana dimaksud diatas dapat terlaksana dengan efektif, efisien dan tepat sasaran, baik dari administrasi, operasional dan pertanggungjawabannya, perlu diatur pedoman penyelenggaraan program bantuan opersional kesehatan dalam kabupaten Bireuen.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 48 Tahun 1999; UU No. 33 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 11 Pasal yang terdiri BAB I Ketentuan Umum; BAB II Ruang Lingkup; BAB III Kegiatan yang Didanai BOK; BAB IV Pemanfaatan Dana BOK; BAB V Proporsi Pemanfaatan BOK; BAB VI Standar Satuan Biaya Pemanfaatan BOK; BAB VII Pembinaan, Pengawasan dan Pemeriksaan; BAB VIII Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2020.
10 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo No. 12 Tahun 2014
BESARAN BIAYA KEWAJIBAN ATAS PINJAMAN DAERAH KEPADA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH KEMENTRIAN KUANGAN REPUBLIK INDONESIA
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2014/NO.457
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Biaya Kewajiban Atas Pinjaman Daerah Kepada Pusat Investasi Pemerintah Kementrian Kuangan Republik Indonesia
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Akta Perjanjian Investasi dalam bentuk pemberian pinjaman pemerintah daerah dalam rangka pembangunan 3 ruas jalan kabupaten dan Pasal 5 ayat 4 Akta Perjanjian Investasi.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; PP No.58 Tahun 2005; PP No.1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 49 Tahun 2011; PP No.30 Tahun 2011; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda Kab.Boalemo No.3 Tahun 2012; Perda Kab.Boalemo No.5 Tahun 2013; Perbup Boalemo No.66 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang besaran biaya kewajiban atas pinjaman daerah kepada pusat investasi pemerintah kementrian kuangan republik indonesia termasuk didalamnya mengatur tentang tujuan biaya kewajiban atas pinjaman daerah, ruang lingkup penggunaan biaya kewajiban atas pinjaman daerah, nilai biaya kewajiban atas pinjaman daerah, tata cara penyetoran biaya kewajiban atas pinjaman daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 10 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 12, BD Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 79/D
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pengunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Kota Mojokerto Jenjang Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah serta Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah
ABSTRAK:
a. bahwa pelaksanaan program wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga masyarakat dan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan;
b. bahwa Pemerintah Kota Mojokerto telah mengalokasikan Bantuan Operasional Sekolah dari Pemerintah Kota Mojokerto (BOSKO) bagi siswa tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) untuk meringankan biaya pendidikan serta mendukung Kecakapan Dasar Keagamaan Khusus untuk Lembaga Sekolah Menengah Pertama (SMP) Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri dan Swasta;
c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b, serta untuk menunjang dan menjamin ·f., pelaksanaan Dana
Bantuan Operasional Sekolah dari Pemerintah Kota Mojokerto (BOSKO), maka perlu mengatur Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Kota Mojokerto Jenjang Sekolah Dasar Dan Madrasah Ibtidaiyah Serta Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Tahun
2020, yang dituangkan dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 99 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 92 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2020;
Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 74 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2020;
Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 89 Tahun 2017 tentang Sistem Penerimaan dan Pembayaran Non Tunai Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 89 Tahun 201 7 tentang Sistem Penerimaan dan Pembayaran Non Tunai dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Mojokerto;
Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 23 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 22 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
Ketentuan Umum;
Tujuan dan Susuran;
Alokasi Dana Bos;
Prosedur Pelaksanaan Kegiatan;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2020.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
