PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH DI KABUPATEN CILACAP
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BD.2018/NO.72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan, mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik yang memperhatikan perilaku dan lingkungan hidup yang sehat, perlu pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah/madrasah di setiap sekolah/madrasah; berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014 dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah, menyebutkan bahwa Pembinaan dan pengembangan UKS/M dilaksanakan pada Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu diatur tentang Pembinaan dan Pengembangan
Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di Kabupaten Cilacap;
undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang : Ketentuan Umum; Tujuan dan Sasaran; Ruang Lingkup; Pendidikan Kesehatan; Pelayanan Kesehatan; Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat; Pelaksanaan; Pengawasan dan Pelaporan; Monitoring, Evaluasi, Koordinasi dan Kerjasama; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2018.
19 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 72 Tahun 2019
PERWALI Kota Bekasi No. 54 Tahun 2019 tentang TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2019/2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2019/2020
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lahat Nomor 72 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Besaran/Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dan Program Sekolah Gratis (PSG)
ABSTRAK:
Guna efektivitas dan optimalisasi serta akuntabilitas pelaksanaan Program Sekolah Gratis Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK dalam Kabupaten Lahat, sejalan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan perlu menetapkan peraturan bupati ini.
Dasar hukum : UU Nomor 28 Tahun 1959, UU Nomor 20 Tahun 2003, UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 tahun 2015, Perpres Nomor 19 Tahun 2005, PP Nomor 17 Tahun 2010, Permendikbud Nomor 19 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penetapan besaran/satuan biaa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Sekolah Gratis (PSG) di Kabupaten Lahat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum antara lain menetapkan definisi Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Program Sekolah Gratis (PSG) adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya personalia dan non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Diatur tentang tujuan dan prinsip, prosedur penetapan penggunaan dana BOS, besaran/satuan biaya kegiatan insentif kepanitiaan, besaran/satuan biaya personalia, pelaporan, penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2016.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran/Satuan Biaya Dana Operasional Sekolah (BOS) dan Program Sekolah Gratis (PSG)
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 72 Tahun 2020
pendidikan - dasar - PINGGIRAN - MUTU - PEMeRATAAN - PERCEPATAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BD.2020/72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Pemerataan Mutu Pendidikan pada Pendidikan Dasar di Wilayah Pinggiran
ABSTRAK:
Salah satu peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya dalam bidang pendidikan yaitu memberikan perhatian yang sangat besar terutama yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar wilayah pinggiran. Dalam upaya percepatan pemerataan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar wilayah pinggiran, perlu adanya komitmen dan dukungan penuh dari berbagai stakeholder dalam pengalokasian anggaran. Untuk memberikan arah kebijakan implementasi terhadap percepatan pemarataan mutu pendidikan perlu disusun regulasi sebagai landasan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Pemerataan Mutu Pendidikan pada Pendidikan Dasar di Wilayah Pinggiran.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 32 Tahun 2013; Perda Kab. Berau No. 31 Tahun 2011
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Pembentukan Tim; Pemetaan Mutu Pendidikan; Pendidikan dan Pelatihan serta Pembinaan; Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan; Pengendalian dan Pengawasan; Pembiayaan; serta Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2020.
Pedoman dan Instrumen Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BD 2017/ No. 72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman dan Instrumen Penilaian Kinerja Pengawas
Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan
penilaian kinerja Pengawas Sekolah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kebumen, perlu mengatur pedoman
dan instrumen penilaian kinerjanya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman dan Instrumen Penilaian Kinerja Pengawas
Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun
2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010; Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011,
Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143
Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22
Tahun 2012;
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman dan Instrumen Penilaian Kinerja Pengawas
Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2016.
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku,
Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2OO4 tentang
Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Malikussaleh Lhokseumawe, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat