Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2012

Menemukan 8.956 peraturan dalam 0,04 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2012

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perbup Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2012.pdf

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2012/NO.16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; b. bahwa dengan semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi sejalan dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi di wilayah Kabupaten Luwu Timur, dipandang perlu untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Luwu Timur dalam rangka mencegah terjadinya pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, kelestarian lingkungan dan estetika serta untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); 7. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956); 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981); 4 18. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4737); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonmnesia Nomor 4741); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103 ); 23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2000 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP); 24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Tekekomunikasi; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 26. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi; 5 27. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daeranh Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 10); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 15); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 57);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI; BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 2. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. 3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. 6 4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Luwu Timur. 5. Instansi Teknis adalah 6. pemerintah kabupaten yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan komunikasi dan informatika. 7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 8. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang , fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 9. Jasa umum adalah pelayanan yang sediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 10. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanahatau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi;. 11. Portable Guyed Towerdan Tower Combatatau Menara Telekomunikasi portabel adalah Menara Telekomunikasi yang dapat berdiri tanpa pondasi beton karena didesain menggunakan landasan trailer yang dapat dipindahkan kemanapun dan kapanpun. 12. Menara bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh operator penyelenggara telekomunikasi. 13. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara. 14. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. 15. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC)/ Radio Network Controller (RNC), dan jaringan transmisi utama (backbone transmission). 7 16. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia. 17. Penetapan Zona Pembangunan Menara Telekomunikasi adalah kajian penentuan lokasi-lokasi yang diperuntukkan bagi pembangunan menara telekomunikasi. 18. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi. 19. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus. 20. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi. 21. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain. 22. Perusahaan nasional adalah badan usaha yang berbentuk badan usaha atau tidak berbadan usaha yang seluruh modalnya adalah modal dalam negeri dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia. 23. Badan Usaha adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan dan beroperasi di Indonesia. 24. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 25. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah terkait pengelolaan persampahan, untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 26. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi yang dibangun khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 8 27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 28. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 30. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 32. Surat Setoran Retribusi Daearah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah; 33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang; 34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 35. Izin mendirikan bangunan menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Timur kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi clan persyaratan teknis yang berlaku. 9 BAB II TATA CARA PELAPORAN KELAIKAN FUNGSI BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI Pasal 2 (1) Setiap Pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara wajib melakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan kelaikan fungsi dan Operasional bangunan menara secara berkala setiap tahun. (2) Hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui instansi teknis. (3) Instansi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Dinas Tata Ruang dan Permukiman (4) Pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara wajib melaporkan perubahan kepemilikan menara kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan Dinas Tata Ruang dan Permukiman, disertai dokumen pendukung. (5) Penyedia Menara wajib melakukan penyesuaian izin Mendirikan Bangunan dalam hal terjadi perubahan konstruksi bangunan maupun peralatan. BAB III PERSEBARAN DAN KETENTUAN TEKNIS Pasal 2 Penetapan pembangunan menara telekomunikasi dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan ruang wilayah yang ada, kepadatan/populasi pemakai jasa telekomunikasi serta disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah, estetika, keamanan dan ketertiban lingkungan, serta kebutuhan komunikasi pada umumnya. BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 3 (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan serta pemanfaatan menara telekomunikasi. 10 (2) Kegiatan pengawasan penyelenggaraan menara telekomunikasi diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi terhadap penerbitan izin serta pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan operasional menara telekomunikasi oleh penyedia, pemilik dan atau pengelola menara telekomunikasi. (3) Pengendalian penyelenggaraan menara telekomunikasi meliputi penertiban pembangunan dan pemeliharaan menara telekomunikasi serta penyelenggaraan menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (4) Kegiatan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini terhadap penyelenggaraan menara telekomunikasi, diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi, berupa pencabutan izin hingga pembongkaran menara telekomunikasi yang ternyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Bupati ini. (5) Dalam rangka penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,Bupati membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (TP2MT). (6) Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana disebutkan pada ayat (2) pasal ini terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yaitu Instansi teknis terkait, Camat dan Kepala Desa Se Kabupaten Luwu Timur: BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 7 Retribusi Pengendalian Menara Komunikasi dipungut oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur. BAB VI PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI Bagian Kesatu Pembangunan Menara Telekomunikasi Yang Memerlukan Kriteria Khusus Pasal 8 Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang memerlukan kriteriakhusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, radio siaran, navigasi,penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, radio amatir, TV, komunikasi antarpenduduk dan 11 penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta serta keperluan jaringan utama dikecualikan dari ketentuan Peraturan Bupati ini. Bagian Kedua Pembangunan Menara Telekomunikasi Diatas Bangunan Pasal 9 Pembangunan menara telekomunikasi diatas bangunan dapat dilakukan apabila konstruksi gedung mampu mendukung beban dan ketinggian Menara serta sesuai peraturan yang berlaku. Bagian Ketiga Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kawasan Tertentu Pasal 10 Pembangunan Menara Telekomunikasi di kawasan tertentu harus dengan pertimbangan hasil kajian secara teknis dari Pemerintah Daerah sedangkan bentuk dan desain menara wajib berwujud Menara Telekomunikasi Kamuflase dengan bangunan pendukung bercirikan arsitektur setempat. Pasal 11 (1) Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan tertentu selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 10 dan 13 juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kawasan dimaksud. (2) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang sifatdan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain : a. kawasan bandar udara/ pelabuhan; b. kawasan cagar budaya; c. kawasan pariwisata; d. kawasan hutan lindung e. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dankerahasiaan yang tinggi; f. kawasan pengendalian ketat lainnya. 12 Bagian Keempat Pembangunan Menara Telekomunikasi Tambahan Penghubung Pasal 12 Pembangunan menara telekomunikasi mobile yang berfungsi sebagai menara tambahanpenghubung diizinkan apabila digunakan hanya untuk meningkatkan kehandalan cakupan(coverage) dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi. Bagian Kelima Penempatan Portable Guyed Towerdan Tower Combat atau Menara Telekomunikasi Portabel Pasal 13 (1) Penempatan Portable Guyed Towerdan Tower Combat atau Menara Telekomunikasi Portabeldiizinkan untukmemenuhi keadaan darurat, insidentil, dan keperluan mendesak lainnya. (2) Izin diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang untuk tiga bulan berikutnya. (3) Permohonan penempatan Portable Guyed Towerdan Tower Combat atau Menara Telekomunikasi Portabeldiajukan kapada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum penempatan menara, dengan dilampiri posisi lokasi dan keterangan lainnya yang dipandang perlu. (4) Pembangunan Portable Guyed Towerdan Tower Combat atau Menara Telekomunikasi Portabeltetap melalui persetujuan warga dan radius setinggi menara , sebagai persyaratan pengurusan perizinan . (5) Portable Guyed Towerdan Tower Combat atau Menara Portabeldikenakan retribusi setara dan proporsional dengan menara permanen sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagian Keenam Asuransi Pasal 14 (6) Setiap menara telekomunikasi yang dibangun wajib diasuransikan oleh pemilik, Penyedia dan/atau pengguna menara. 13 (7) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menanggung semuakerugian yang diderita oleh korban yang berada pada radius setinggi menara telekomunikasi, apabila terjadi kecelakaan yang timbul akibatdibangunnya menara telekomunikasi. BAB V KETENTUAN PERIZINAN Pasal 15 (1) Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi harus memiliki Izin dariBupati. (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi : a. Izin Prinsip; b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB). (3) Untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a, selain memenuhi syarat ketentuan bangunan sebagaimana diatur dalamPeraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB), juga harus memenuhi syaratsebagai berikut : a. memiliki Rekomendasi dari Instansi terkait yang terdiri dari : 1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 2) Bappeda; 3) Bappedalda; dan 4) Dinas Kehutanan. b. berita acara sosialisasi kepada warga sekitar dalam radius sesuai denganketinggian menara telekomunikasi yang dimungkinkan terkena dampak bagipembangunan menara telekomunikasi ; c. klarifikasi konstruksi menara telekomunikasi; d. klarifikasi kontruksi bangunan gedung apabila pendirian menara telekomunikasi di atas gedung; e. surat pernyataan penggunaan menara bersama atau perjanjian kerjasama penggunaan infrastruktur menara telekomunikasi bersama; f. bukti asuransi perlindungan masyarakat dan harta benda di sekitar menara; g. melengkapi data dan persyaratan pada formulir yang telah disediakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika; 14 h. bukti asuransi perlindungan masyarakat dan harta benda di sekitar menara. (4) Untuk memperoleh izin menirikan bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf b wajib dilengkapi Izin Gangguan. BAB VI Program Corporate Social Responsibilty atau Tanggung Jawab Sosial Pasal 16 (1) Pelaksanaan program Corporate Social Responsibilty atau Tanggung Jawab Sosial wajib dilakukan oleh pemilik, Penyedia dan/atau pengguna menaraTelekomunikasi baik berupa partisipasi maupun peran serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan di Daerah berupa infrastruktur lingkungan atau sarana prasarana untuk kepentingan umum atau pelayanan umum yang dilaksanakan secara tertib dan koordinatif guna memperoleh hasil yang optimal dan tepat sasaran. (2) Tertib dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. pemilik, Penyedia dan/atau pengguna menaraTelekomunikasi yang akan melaksanakanprogram CSR atau TSL, terlebih dahulu memberitahukansecara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika; b. guna tercapainya program CSR atau TSL sebagaimanadimaksud pada huruf a tepat sasaran dari pelaksanaan programtersebut, Bupati memberikan rekomendasi mengenai jenisprogram serta sektor prioritas yang sesuai dan tepat sasaran, untuk mendukung akselerasi Pembangunan di daerah setempat; c. hasil dari program CSR atau TSL sebagaimana dimaksud pada atau akta hibah sebagai wujud pelaksanaan CSR atau TSL dari Penyelenggara Telekomunikasi di Daerah. d. penyelenggara Telekomunikasi dalam rangka ikut berpartisipasi pada pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dapat memberikan kontribusi dalam bentuk sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah dan atau melalui program Corporate Social Responsibilty atau Tanggung Jawab Sosial. 15 BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 17 (1) Setiap pemilik, Penyedia dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan dan/atau penyelenggaraan menara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi adminitratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. pembekuan dan/atau pencabutan izin; b. denda administratif; dan/atau c. sanksi polisional. (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara : a. pemberian teguran tertulis pertama; b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan; c. pemberian teguran tertulis ketiga; d. penindakan dan/atau pencabutan izin. (4) Teguran tertulis ke satu, kedua dan ketiga , masing-masing dengan interval waktu 5 (lima) hari kerja dan Teguran ditujukan kepada pemilik, Penyedia dan/atau pengguna menara yang tecantum dalam papan identitas menara melalui surat pos tercatat. (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibayarkan langsung ke rekening Kas Daerah. (6) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa : a. penyegelan; b. pembongkaran. (7) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dengan cara menghentikan pasokan aliran listrik atau sumber energi lain ke menara telekomunikasi atas permintaan instansi teknis dan atau Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu timur. 16 BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dan penempatannya Dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2013.
16

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2012

Abstrak

Dana Desa

Download file:

Perbup Kab Kebumen Tahun 2012 No 16_ocr.pdf

Alokasi Dana Desa

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2012/NO.16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2012

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa, perlu mengatur pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2012; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2012;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 35 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2012 yang meliputi Maksud Dan Tujuan, Sumber Dan Rumus Penetapan, Mekanisme Pencairan, Penggunaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan, dan Pembinaan Dan Pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2012.
20 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Prosedur Pemungutan Pajak Parkir

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Standar/Pedoman

Download file:

Perbup KBB 16 2012 Prosed...tan Pajak Parkir.pdf

prosedur - pemungutan - pajak - parkir

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD Kab. Bandung Barat Tahun 2012 No. 16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur Pemungutan Pajak Parkir

ABSTRAK:

Bhawa kewenangan pemungutan Pajak Parkir diutetapkan berdasarkan Perda bno. 27 TRahun 2011 maka perlu diatur dengan Perbup tentang Prosedur Pemungutan Pajak Parkir.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 16 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 12 Tahun 2011; PP No. 135 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 91 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kab. Bandung Barat No. 3 Tahun 2008; Perda Kab. Bandung barat No. 7 Tahun 2008; Perda Kab. Bandung Barat No. 4 Tahun 2010; Perda Kab. Bandung Barat No. 27 Tahun 2011; Perda kab. Babdung Barat No. 3 Tahun 2012.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umunm, Objek Dan Subjek Pajak, Tata Cara Pemungutan Pajak, Tata Cara Pemungutan dan Masa Pajak, Tata Cata Pembayaran Angsuran Dan Penundaan Pembayaran, Tata Cara Penagihan Pajak, Penyitaan, Lelang, Tata Cara Pengurangan Keringanan Dan Pembebasan Pajak, Pembetulan Pasmbatalan Pengurangan Ketatpan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi, Tata Cara Keberatan Dan Banding, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Jenis Formulir, Tata Cara Pembukuan Dan Pemeriksaan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2012.
32 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Rencana Penempatan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Temanggung

Abstrak

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Download file:

perbup 2012 16 ocr.pdf

MENARA TELEKOMUNIKASI - RENCANA PENEMPATAN

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2012/No. 16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Penempatan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Temanggung

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2010 ten tang Penyelenggaraan dan Tata Cara Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi menyatakan bahwa Rencana Penempatan dan Persebaran Menara Telekomunikasi diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penempatan dan Persebaran Menara Telekomunikasi di Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.Kominfo/04/09; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINF0/3/2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang rekomendasi, pembangunan menara buku dan penempatan BTS, penempatan lokasi menara bersama, penggunaan dan pelaporan menara, pemeliharaan menara telekomunikasi, pengawasan, pengenalian dan perlindungan, sanksi administratif.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2012.
17 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis 2013

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERBUP 16 TAHUN 2012.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepahyang No. 16 Tahun 2012

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepahiang

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

PerBup 16 2012.pdf

penjabaran-tupoksi-satuan polisi Pamong Praja

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah 2012

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepahiang

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan polisi Pamong Praja dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 20 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepahiang, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepahiang tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepahiang. maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepahiang
Dasar Hukum: UU 8/1974; UU 39/2003; UU 32/2004; UU 33/2004; PP 38/2007; PP 41/2007; PP 6/2010; Perda Kepahiang 4/2008; dan Perda Kepahiang 20/2010.
Materi Pokok: Susunan Organisasi Satuan Polosi Pamong Praja Kabupaten Kepahiang adalah terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretaris; 1. Sub Bagian Program 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian c. Bidang Sumber Daya Aparatur; 1. Kasi. Pelatihan Dasar 2. Kasi. Teknis Fungsional d. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah; 1. Kasi. Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan 2. Kasi. Penyelidikan dan Penyidikan e. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; 1. Kasi. Kerjasama 2. Kasi. Operasional dan Pengendalian f. Bidang Perlindungan Masyarakat; 1. Kasi. Satuan Linmas 2. Kasi. Pembinaan Potensi Masyarakat g. Kelompok Jabatan Fungsional

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Kepahiang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Kepahiang dinyatakan tidak berlaku lagi.
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
18 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Perubahan Ketiga atas Perbup Pamekasan No 66 A Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pembuatan Kartu Keluarga

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan

Download file:

PERBUP NOMOR 16 TAHUN 201...N KARTU KELUARGA.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi No. 16 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2012

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

Salinan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 16 Tahun 2012

PERSYARATAN, MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERATURAN BUPATI TULANG B... PAJAK AIR TANAH.pdf

PAJAK-AIR-TANAH

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERSYARATAN, MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

ABSTRAK:

bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Air Tanah.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undangan Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undanga Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934); 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5162); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 05); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 16).
Didalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Pelaksanaan Pemungutan 3. Pengusaha Kena Pajak 4. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak 5. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 6. Pembayaran dan Ketetapan Pajak 7. Masa Pajak dan saat Pajak Terutang 8. Perhitungan dan Ketetapan Pajak 9. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan 10. Pengurangan, Keringanan dan Penghapusan Pajak 11. Sistem Pemungutan Pajak 12. Mekanisme dan Prosedur Tetap 13. Pengawasan dan Penertiban 14. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
18 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 16 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pemberian Bantuan Sosial Logistik Permakanan dan Non Permakanan Serta Bahan Bangunan Rumah AKibat Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

Perbup No.16 thn 2012 - P...H AKIBAT BENCANA.pdf

Pemberian-Bantuan-Sosial-Logistik-Permakanan-dan-Non-Permakanan-Serta-Bahan-Bangunan-Rumah-AKibat-Bencana-oleh-Badan-Penanggulangan-Bencana-Daerah-Kabupaten-Polewali-Mandar

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2012/NO.16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Sosial Logistik Permakanan dan Non Permakanan Serta Bahan Bangunan Rumah AKibat Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar

ABSTRAK:

a. bahwa salah satu tugas Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana adalah memberikan bantuan kepada korban yang terkena musibah akibat bencana; b. bahwa dalam Pengesahan APBD Kabupaten Polewali Mandar telah dialokasikan anggaran untuk bantuan sosial logistik permakanan dan non permakanan serta bahan bangunan rumah akibat bencana di Kabupaten Polewali Mandar ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial; 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Polewali Mandar; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 8. Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; 9. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
Mengatur tentang kriteria bantuan sosial yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat/lembaga di kabupaten polewali mandar yang diberikan dalam bentuk uang dan atau barang kepada anggota masyarakat yang terkena bencana atau ahli warisnya.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2012.
4

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2012

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2012.