Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN PEMANFAATAN RUANG DI KABUPATEN BANYUWANGI
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemanfaatan ruang, perlu mengubah Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Banyuwangi, dengan menetapkan perubahannya dalam Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 3/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 6); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13); 6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 23).
Mengatur tentang jenis perkembangan kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2017.
ERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN PEMANFAATAN RUANG DI KABUPATEN BANYUWANGI
35 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 43 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Dalam Penyelenggaraan Perizinan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur No. 42 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 42 Tahun 2017
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2017/No.42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Pengaturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 96 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Karanganyar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2017.
25 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara No. 42 Tahun 2017
PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI SINTANG DI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A/I DAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A/II KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Sintang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/1 dan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan A/11 Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Sintang yang berakibat kepada berubahnya nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/1 dan pelayanan perizinan dan non perizinan A/II;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.1 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, UU No.25 Tahun 2007, UU No.25 Tahun 2009, PP No.58 Tahun 2005, PP No.65 Tahun 2005, PP No.96 Tahun 2012, Perpres No.27 Tahun 2009, Perda No.7 Tahun 2016, Perbup No.122 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; bidang pelayanan perizinan dan non perizinan A/1 dan pelayanan perizinan dan non perizinan A/II; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 42 Tahun 2017
STANDAR PELAYANAN MINIMAL-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN KABUPATEN BOALEMO-spm-rsud tani dan nelayan
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2017/NO.652
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Tani Dan Nelayan Kabupaten Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk agar rumah sakit merupakan badan layanan umum yang memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Boalemo disamping memiliki peralatan dan tenaga medis yang memadai, juga harus memiliki kualitas pelayanan yang baku sehingga masyarakat sebagai pengguna layanan merasa puas. Bahwa kualitas pelayanan baku harus dituangkan dalam prosedur pemberian layanan minimal yang memuat ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar dan merupakan urusan wajib badan layanan umum yang berhak diperoleh setiap warga. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 2000; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 23 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 65 Tahun 2005; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 228/Menkes/SK/2003; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/III/2008; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016; Surat Izin Operasional Rumah Sakit Tani dan Nelayan oleh Gubernur Gorontalo Nomor 440/GUB/027/2005 tanggal 29 April 2005; Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2009; Peraturan Bupati Boalemo Nomor 19 tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo, termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, standar pelayanan dan mekanisme kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 4 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor 42 Tahun 2017
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN TAMU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD 2017/NO. 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN TAMU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
ABSTRAK:
Dalam Rangka mendukung sikap profesionalisme dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan keamanan dan kenyamana, maka perlu di susun standart Operasional Prosedur (SOP) Penerima Tamu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
UU No. 22 Tahun 2008; UU No, 25 Tahun 2009; UU No. 5 tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No, 65 Tahun 2005; PP No, 18 Tahun 2016; PMNPAN No. PER/20/M.PAN/04/2005; PERMENDAGRI No. 52 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2011; PMNPAN dan Reformasi Birokasi NO. 35 Tahun 20112; PERDA Kab Labusel No. 9 Tahun 2016.
SOP dimaksudkan sebagai dasar dan acuan bagi OPD/ Unit kerja dan rumah dinas dalam memberikan pelayanan kepada setiap pengunjung. Ruang lingkup dan prinsip standar Oprasional penerima tamu, sarana dan prasarana, Monitoring, evaluasi, pengembangan dan pengawasan dari SOP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2017.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 16 Oktober 2017
Penjelasan: - hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 42 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomro 87 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Kesehatan Non Kelas III pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dengan bertambahnya jenis tindakan rehabilitasi pada pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara yang belum diatur besarnya tarif pelayanannya dan dengan bertambahnya jenis tarif layanan kesehatan tersebut, Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Kesehatan Non Kelas III pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Non Kelas III Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/ SK/VI/1997; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 938 Tahun 2011; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2012; Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada angka 2 huruf c dan d pada Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2017.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 42 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Ijin Usaha Mikro Kecil kepada Camat
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan PP No.98 Tahun 2014 Pasal 4 ayat (1) tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, perlu menetapkan PERBUP.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.20 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011; UU No.2 Tahun 2013; UU No.3 Tahun 2014; UU No.7 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.98 Tahun 2014; PP No.17 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.83 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup yang meliputi pemberian IUMK bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil; Pendelegasian Kewenangan; Pelaksanaan Wewenang dimana Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada Camat sebagai pelaksana IUMK, Camat melakukan pendataan PUMK melalui Lurah/ Kades berdasarkan : a. identitas pelaku UMK b. lokasi pelaku UMK yang berada diwilayah kecamatan c. jenis tempat usaha d. bidang usaha e. besarnya modal usaha. Camat memberikan IUMK dalam bentuk naskah satu lembar. IUMK diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap, dan benar. Pemberian IUMK tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya ; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2017.
5 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat