PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 870 peraturan dalam 0,012 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 35 Tahun 2022
Perubahan atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan
Mengubah :
  1. Peraturan Bupati Semarang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 35 Tahun 2000
Pembentukan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 36 Tahun 1960
Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan
Mengubah :
  1. UUDrt No. 8 Tahun 1958 tentang Penambahan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 27) tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
  2. UUDrt No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 36 Tahun 2000
Pembentukan Kejaksaan Negeri Sarolangun, Kejaksaan Negeri Muaro Tebo, Kejaksaan Negeri Sengeti, Dan Kejaksaan Negeri Muaro Sabak

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 1947
Mempercepat Peradilan Pada Pengadilan Tentara

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. UU No. 5 Tahun 1950 tentang Menetapkan “Undang-Undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan” (Undang-Undang Darurat Nr 16. Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang Federal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 37 Tahun 2021
Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Hukum Acara dan Peradilan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PERBUP Kab. Karawang No. 47 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 37 Tahun 2019
PELAKSANAAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Hukum Acara dan Peradilan Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 37 Tahun 2000
Pembentukan Kejaksaan Negeri Menggala Dan Kejaksaan Negeri Kota Agung

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan