Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.327 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 84 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Lombok-Gili Tramena Tahun 2020-2044

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perpres Nomor 84 Tahun 2021.pdf

Perpres Nomor 84 Tahun 2021 - Lampiran.pdf

Rencana Induk - Destinasi Pariwisata - Nasional - Lombok - Gili Tramena - Tahun 2020-2044

2021

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 84, LN.2021/No.210, jdih.setneg.go.id : 8 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Lombok-Gili Tramena Tahun 2020-2044

ABSTRAK:

Untuk mempercepat pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional Lombok-Gili Tramena perlu dilakukan perencanaan secara terpadu dan menyeluruh terhadap aspek kepariwisataan, infrastruktur, kehutanan, kemaritiman, tata ruang, investasi, dan pengembangan wilayah.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 10 Tahun 2009; dan PP Nomor 50 Tahun 2011.
Perpres ini mengatur mengenai Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIPDN) Lombok-Gili Tramena yang merupakan pedoman bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pada Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Lombok-Gili Tramena dalam menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian Kepariwisataan secara terpadu di DPN Lombok-Gili Tramena. Pemda pada DPN Lombok-Gili Tramena terdiri atas Pemprov NTB, Pemkab Lombok Barat, Pemkab Lombok Tengah, Pemkab Lombok Utara, Pemkab Lombok Timur, dan Pemkot Mataram.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2021.
Pelaksanaan pengembangan DPN Lombok-Gili Tramena meliputi: 1) perwilayahan pembangunan DPN Lombok-Gili Tramena; 2) pembangunan daya tarik wisata; 3) pembangunan aksesibilitas Pariwisata; 4) pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas Pariwisata; 5) pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisataan; 6) pengembangan investasi di bidang Pariwisata; dan 7) pengelolaan DPN Lombok-Gili Tramena.
Lampiran: 277 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 62 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Pendidikan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perpres No. 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Mencabut

PERPRES No. 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2020 tentang Kementerian Riset dan Teknologi

Download file:

Perpres Nomor 62 Tahun 2021.pdf

Kementerian - Pendidikan - Kebudayaan - Riset - Teknologi

2021

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 62, LN.2021/No.156, jdih.setkab.go.id : 26 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

ABSTRAK:

Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; dan Perpres Nomor 68 Tahun 2019.
Perpres ini mengatur mengenai : 1) kedudukan, tugas dan fungsi; 2) organisasi; 3) Unit Pelaksana Teknis; 4) tata kerja; dan 5) pendanaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kementerian ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden yang dipimpin oleh Menteri. Dalam memimpin kementerian, Menteri dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukkan presiden. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian dibebankan kepada APBN.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2021.
Perpres ini mencabut Perpres Nomor 82 Tahun 2019 dan Perpres Nomor 50 Tahun 2020.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 19 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Pendidikan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan

Mencabut sebagian

KEPPRES No. 51 Tahun 1977 tentang TAMAN MINI INDONESIA INDAH DIMILIKI NEGARA DAN DIKELOLA OLEH YAYASAN HARAPAN KITA
Pada saat Perpres ini mulai berlaku, Diktum Kedua dan Diktum Ketiga Keppres Nomor 51 Tahun 1977, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Download file:

Perpres Nomor 19 Tahun 2021.pdf

Pengelolaan - Taman Mini Indonesia Indah - TMII

2021

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 19, LN.2021/No.88, jdih.setkab.go.id : 5 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah

ABSTRAK:

Dalam rangka menjadikan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) sebagai kawasan pelestarian dan pengembangan budaya bangsa serta sarana wisata edukasi bermatra budaya nusantara, untuk mempertebal rasa cinta tanah air dan membina rasa persatuan serta kesatuan bangsa, perlu mengoptimalkan daya guna dan hasil guna pengelolaan TMII.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Keppres Nomor 51 Tahun 1977.
Perpres ini mengatur mengenai penguasaan dan pengelolaan TMII yang terletak di Daerah Kelurahan Bambu Apus, Kelurahan Dukuh, Kelurahan Lubang Buaya, dan Kelurahan Ceger, Kecamatan Kramat Jati dan Kecamatan Pasar Rebo, Wilayah Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada 6 (enam) bidang tanah dengan luas keseluruhan 1.467.704 meter persegi dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara. Dengan ditetapkannya penguasaan dan pengelolaan TMII oleh Kementerian Sekretariat Negara, penguasaan dan pengelolaan TMII oleh Yayasan Harapan Kita berdasarkan Keppres Nomor 51 Tahun 1977 dinyatakan berakhir.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.
Pada saat Perpres ini mulai berlaku Diktum Kedua dan Diktum Ketiga Keppres Nomor 51 Tahun 1977, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 32 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pelaksanaan Kampanye Pencitraan Indonesia

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

Perpres Nomor 32 Tahun 2019.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 9 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pengembangan Taman Bumi (Geopark)

Abstrak

Lingkungan Hidup Pariwisata dan Kebudayaan Pendidikan Teritorial Indonesia

Download file:

Perpres Nomor 9 Tahun 2019.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 101 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Pendidikan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERPRES No. 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Mengubah

PERPRES No. 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Download file:

Perpres Nomor 101 Tahun 2018.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 65 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Download file:

Perpres Nomor 65 Tahun 2018.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 32 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

Perpres Nomor 32 Tahun 2018.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 14 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Diubah dengan

PERPRES No. 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Kepariwisataan

Mengubah

PERPRES No. 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 64 tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan
PERPRES No. 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan

Download file:

Perpres Nomor 14 Tahun 2018.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 40 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 64 tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Status Peraturan

Diubah dengan

PERPRES No. 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Kepariwisataan
PERPRES No. 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan

Mengubah

PERPRES No. 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan

Download file:

Perpres Nomor 40 Tahun 2017.pdf

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2018.