PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1956

Menemukan 162 peraturan dalam 0,009 detik

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1956
Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. UUDrt No. 9 Tahun 1957 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Masa Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan Dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan
  2. UUDrt No. 1 Tahun 1957 tentang Pengubahan Jumlah Maksimum Anggota Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Yang Dimaksud Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Nomor 30 Tahun 1956) tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1956
Dewan Ekonomi dan Perencanaan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 34 Tahun 1957 tentang Dewan Ekonomi dan Pembangunan
Mencabut :
  1. PP No. 2 Tahun 1952 tentang Dewan Perancang Negara
  2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 51 tahun 1955 (Berita-Negara tahun 1955 No. 30) yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 192 tahun 1955 (Berita-Negara tahun 1955 No. 84).
Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1956
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. UU No. 23 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 20 Tahun 1957 Tentang Penambahan Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Irian Barat (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 76), Sebagai Undang-Undang
  2. UUDrt No. 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat Ke I Maluku
  3. UUDrt No. 20 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 15 Tahun 1956
Surat Bandingan Tertanggal 25 Djuni 1955 dari Soon Tjoon Hwa

Transportasi Darat/Laut/Udara

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 16 Tahun 1956
Surat Bandingan Tertanggal 18 Mei 1955 dari Tan Bi Seng

Transportasi Darat/Laut/Udara

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1956
Pengubahan dan Penambahan Ordonansi Cukai Tembakau (Staatsblad 1932 No. 517)

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 1956
Penetapan Kota Besar Bandung sebagai Tempat Rapat-Rapat Konstituante

Kebijakan Pemerintah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 1956
Pengubahan dan Penambahan "Scheepvaartverordening 1936"

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PP No. 46 Tahun 1958 tentang Pengubahan dan Penambahan "Scheepvaartverordening 1936"
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 17 Tahun 1956
Surat Bandingan Tertanggal 4 Desember 1954 dari A. Turmudzie

Transportasi Darat/Laut/Udara

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 1956
Perubahan dan Tambahan Indische Tariefwet (Staatsblad 1942 No. 487)

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan