Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.242 peraturan dalam 0,021 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2016

Penyelenggaraan Transportasi Darat

Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penataan Transportasi Darat
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Jalan
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Terminal

Download :
16pdpekalongankab002.pdf

Abstrak

PENYELENGGARAAN-TRANSPORTASI-DARAT

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2016/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perda ini adalah: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan perundang-undangan teknis turunannya, maka guna penyelenggaraan transportasi darat di wilayah Kabupaten Pekalongan perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat;
Dasar Hukum Perda ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722); 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5245); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Derah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Derah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Derah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 2);
Materi Pokok Perda ini adalah: KETENTUAN UMUM, RUANG LINGKUP, PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN LLAJ, JARINGAN LLAJ: Rencana Induk Jaringan LLAJ, Penggunaan Jalan, Perlengkapan Jalan, Sistem Kecerdasan Transportasi, Pengendalian Lingkungan Jalan, Dispensasi Penggunaan Jalan, Fasilitas Pejalan Kaki, Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki dalam Berlalu Lintas, Fasilitas Difabel, PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR: Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Penilaian Teknis, Pemeriksaan Kendaraan Bermotor, Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak, Pemeliharaan, Perawatan, dan/atau Perbaikan Kendaraan Bermotor, BENGKEL: Klasifikasi, Perizinan dan Sertifikasi, Pembinaan Bengkel, Kerjasama, Sanksi Administratif, TERMINAL: Penyelenggaraan, Fungsi, Lokasi, Tipe Terminal, Pembangunan Terminal, Fasilitas Terminal, Lingkungan Terminal, Pengelolaan, Pemeliharaan dan Penertiban Terminal, Tata Tertib Terminal, Perizinan Penggunaan Fasilitas Terminal, Pengelolaan Kegiatan Usaha Penunjang, Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan,Larangan, Sanksi Administratif PEMBINAAN PEMAKAI JALAN: Budaya Tertib dan Keselamatan Berlalu Lintas, Pelatihan Mengemudi, Waktu Kerja Pengemudi, Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum, Sanksi Administratif, PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS: Program dan/atau Rencana Kerja Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas, MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS: Perencanaan, Pengaturan, Perekayasaan, Pemberdayaan, Pengawasan, ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS: Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas, Evaluasi dan Penilaian Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas, ANGKUTAN: Angkutan Orang, Perizinan, Peremajaan, Penggantian dan Penghapusan Kendaraan Bermotor Umum, Angkutan Barang, Tata cara Pengangkutan Barang, Penyelenggaraan Bongkar Muat Barang, Pool dan Agen Jasa Angkutan, Kendaraan Tidak Bermotor, Sanksi Administratif, PERPARKIRAN: Parkir Di luar ruang milik jalan, Tempat Parkir Khusus, Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik jalan, Tarif Parkir, Sanksi Administratif, PEMINDAHAN KENDARAAN, PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LLAJ, SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG TRANSPORTASI DARAT, PERKERETAAPIAN, PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI, FORUM LLAJ, KERJASAMA, PERAN SERTA MASYARAKAT, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN, PENYIDIKAN, KETENTUAN PIDANA, KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2016.
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penataan Transportasi Darat (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7); 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1); 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2); dan 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
81 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumenep No. 2 Tahun 2014

Pengadaan Kapal Motor Penumpang Tahun 2016

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
perda-2014-002.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2016

Tarif Dasar, Tarif Batas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Antar Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus Umum

Perlindungan Konsumen Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenhub No. 36 Tahun 2016 tentang Tarif Dasar, Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Antarprovinsi Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus Umum

Mencabut :

Permenhub No. 31 Tahun 2015 tentang Tarif Dasar, Tarif Dasar Batas Atas dan Tarif Dasar Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Antarprovinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum

Download :
PM_2_Tahun_2016.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau No. 2 Tahun 2005

Tarif Angkutan Penumpang Umum Di Jalan Dalam Daerah

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
Perbu_4_2005_ttg_Tarif_Angkutan_Penumpang_Jalan.pdf

Abstrak

PERATURAN BUPATI BERAU NO. 4 TAHUN 2005 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI JALAN DALAM DAERAH KABUPATEN BERAU

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Di Jalan Dalam Daerah

ABSTRAK:

Bahwa Berhubungan Dengan Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia Tanggal 03 Mei 2002 Tentang Perubahan Harga Jual Bahan Bakar Minyak (BBM) Dalam Negeri, Maka Dipandang Perlu Untuk Mengadakan Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Umum Di Jalan Dalam Daerah Kabupaten Berau
UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 33 Tahun 1964; UU No. 13 Tahun 1980; UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 6 Tahun 1963; UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 32 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 7 Tahun 1987; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Keppres 230 Tahun 1968; Perda Kabupaten Berau No. 24 Tahun 2002; Perda Kabupaten Berau No. 26 Tahun 2002; Perda Kabupaten Berau No. 7 Tahun 2004
1. Ketentuan Umum 2. Objek Dan Subjek Retribusi 3. Golongan Retribusi 4. Penetapan Retribusi 5. Jenis Pelayan 6. Tata Cara Pemungutan 7. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2005.
5 Hlm

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1969

Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 17 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut

Diubah dengan :

PP No. 25 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1969 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut

Mencabut :

PP No. 5 Tahun 1964 tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut

Download :
pp no 002 tahun 1969.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2019

PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DARAT

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
PERDA_2-2019.pdf

Abstrak

perda - transportasi darat

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DARAT

ABSTRAK:

perlu dilakukan penataan sistem transportasi guna menunjang dan menggerakkan pembangunan
Pasal 18 ayat (6) tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemereintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 10 Tahun 2012; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2017; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 98 Tahun 2017; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 108 Tahun 2017.
Aturan Pedoman terkait penyelenggaraan transportasi di Kabupaten Pesawaran dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat, berjutuan menunjang dan menggerakkan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
66 halaman, penjelasan 13 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2018

Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
Pergub Sumsel No 2 Tahun 2018.pdf

Abstrak

ANGKUTAN-KHUSUS

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 2, BD.2018/NO.2

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus

ABSTRAK:

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10S Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, telah diatur mengenai penyelenggaraan angkutan sewa khusus. Untuk memberikan kepastian hukum terhadap aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, keteraturan, dan menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan angkutan sewa khusus , perlu mengatur mengenai penyelenggaraan angkutan sewa khusus.
Dasar Hukum Peratuan Gubernur ini adalah : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 33 Tahun 1964; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 2011; PP No. 37 Tahun 2011; PP No. 55 Tahun 2012; PP No. 80 Tahun 2012; PP No. 82 Tahun 2012; PP No. 79 Tahun 2013; PP No. 74 Tahun 2014; PP No. 37 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 206 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 ; Permenhub No. PM 108 Tahun 2017; Perda No. 5 Tahun 2010; Perda No. 5 Tahun 2012; Perda No. 14 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai maksud, tujuan dan ruang lingkup Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, penetapan wilayah operasi angkutan sewa khusus, Kebutuhan kendaraan (kuota) untuk angkutan sewa, Penetapan tarif angkutan sewa khusus, Perizinan Angkutan, Pengawasan angkutan sewa khusus, peran serta Masyarakat, dan sanksi administratif.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2018.
30 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2002

Terminal Penumpang

Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1995

Download :
4710PERDA_NO_2_TAHUN_2002.pdf

Abstrak

Terminal Penumpang

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2002/NO.2 Seri B

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Terminal Penumpang

ABSTRAK:

bahwa dengan meningkatnya tuntutan masyarakat di bidang jasa transportasi di dalam terminal sekarang ini, maka pelayanan masyarakat di bidang jasa transportasi perlu ditingkatkan dengan menambah dan memperbaiki fasilitas sarana dan prasarana di Terminal; bahwa guna meningkatkan masyarakat di bidang jasa transportasi agar dapat diselenggarakan secara tertib dan teratur perlu penataan terminal penumpang; bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1995 tentang Terminal Bus dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal, perlu ditinjau kembali dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Terminal Penumpang;
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peratuan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peratuan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peratuan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peratuan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang fasilitas terminal penumpang, daerah kewenangan terminal penumpang, lokasi terminal penumpang, pembangunan terminal penumpang, penyelenggaraan terminal penumpang dan jasa pelayanannya, penyelenggara terminal penumpang, perizinan penggunaan kios terminal penumpang, tata tertib terminal penumpang, retribusi terminal, ketentuan pidana, penyidikan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2002.
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1995 dicabut.
22 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2012

Retribusi Izin Trayek

Pajak dan Retribusi Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perda-Nomor-02-Tahun-2012_tentang_Retribusi_Izin_Trayek.pdf

Abstrak

retribusi-izin-trayek

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2012/No.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Trayek

ABSTRAK:

a. bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang dibagi menjadi daerah-daerah provinsi yang terdiri atas daerah kabupaten dan kota yang mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya; b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang perlu didukung dengan adanya pendanaan, salah satunya daerah berhak mengenakan pungutan lainnya kepada masyarakat; c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan dalam rangka menghindari persaingan yang tidak sehat serta mencegah kecelakaan yang ditimbulkan oleh padatnya lalu lintas kendaraan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2000 Nomor 5 Seri B Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2003 Seri B Nomor 6) perlu disesuaikan dan diatur kembali; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek.
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2003, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010.
Peraturan ini mengatur tentang pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan terkait izin lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2012.
17 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2015

Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Umum Pedesaan Kelas Ekonomi Dalam Wilayah Kabupaten Rokan Hilir

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
Perbup No. 02 Tahun 2015.pdf

Abstrak

TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PEDESAAN KELAS EKONOMI DALAM WILAYAH KABUPATEN ROKAN HILIR

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR 2015 NOMOR 2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Umum Pedesaan Kelas Ekonomi Dalam Wilayah Kabupaten Rokan Hilir

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 1 Tahun 2015, tanggal 19 Januari 2015 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan umum Kelas Ekonomi terkait dengan kebijakan pemerintah mengenai penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi secara berkala sesuai dengan harga minyak dunia yang berpengaruh terhadap Biaya Operasional Kendaraan angkutan penumpang umum sehingga dipandang perlu untuk menetapkan tarif angkutan penumpang kelas ekonomi dengan bus umum dalam wilayah Kabupaten Rokan Hilir dan bahwa untuk memberikan suatu kepastian hukum dan terjaminnya hak dan kewajiban penumpang pemakai jasa angkutan umum kelas ekonomi Angkutan Pedesaan Kabupaten Rokan Hilir maka perlu dilakukan penataan tarif angkutan dengan memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat luas serta kelangsungan usaha jasa penyedia jasa angkutan.
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam : Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang; Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam; UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir; Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 1 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Kelas Ekonomi.
Dalam peraturan ini diatur tentang tarif batas atas dan tarif batas bawah angkutan penumpang umum pedesaan kelas ekonomi dalam wilayah kabupaten rokan hilir terkait dengan kebijakan pemerintah mengenai penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi secara berkala sesuai dengan harga minyak dunia yang berpengaruh terhadap Biaya Operasional Kendaraan angkutan penumpang umum.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2015.
6

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 1969.