Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Komite Nasional Perumusan Visi Dan Agenda Pembangunan Pasca Sasaran Pembangunan Milenium Tahun 2015 (Post 2015 Development Agenda)
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2012.
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2012
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral NO. 29, BN 2012/ NO 1255; PERATURAN.GO.ID : 3 HLM
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2012.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29 Tahun 2012
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika NO. 29, BN.2012/No.1013, jdih.kominfo.go.id : 9 hlm.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Prosedur Koordinasi Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.3 Ghz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) Berbasis Netral Teknologi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan pasar Tradisional Kabupaten Purbalingga dan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada para pedagang dan pengunjung di Pasar Kabupaten, serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu diatur pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Purbalingga
Urdang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah KabrJpaten Pubalingga Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah KabrJpaten Pubalingga Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Daerah KabrJpaten Pubalingga Nomor 8 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ketentuan Pemungutan Retribusi
Bab III Besarnya Tarif Retribusi
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2012.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 29 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappeda menyusun Rancangan Akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang dan RKPD dimaksud ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah (Bupati). Oleh karena itu, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013.
UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 5 Tahun 2010; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 37 Tahun 2012; Perda Kab. Penajam Paser Utara No. 1 Tahun 2009.
Peraturan ini memuat RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2012.
105 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 29 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Tugas Belajar Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
halmo Milan !Anglo inenIngkaukan L1.141111.1 sumberdma oparatur scouts dengan kompernsi kcilmuart yang diperlukan dl lingkungan Pemennuth Koss flaniarbani dipandang perdu usual mengembangkan program rums belajar, bahwa dalam upas a mcncapai basil yang morn!. Mani. elision dm Adamant!, mama pelaksanaan pendiddan lmuaaa belajar Pcjwnat Negni whagannans dinuktud pada perninhangan bumf a pm lu Maur dengan Nylon-An Wal ikons Iltunarkuu
updppg.updaps Noma g rakun1074;Undang - Undang Humor Tabun 2003;Undang.Undang Namur 20 Tabun 2003;Undang Undang Nomor 0 Tabun 1999;Undang-I ridingNomor 32 Tatum 2004;Undang-Undang Nomor 33 'Tabun 2004;"'transom Eiconenestah Nomen 9 Tabun 2003;Ptraiunui Pernerintah Nomor 40 I /bun 2010;Ptrantnin Pcmcnnuili `Omni 58 Tabun 2005;Peemuran Menton Dot= Newts Nomor 13 lahun 2006;Peraturan liatrah /e.t.a flon2..vboiv Somor ;2 [alum 2007;Persturan Dacrah Kota Itaniarbou Niwebn 1 Tahun 2008;Kimura° l'iatrali Kota Roma-bane Nemo( 10 laluin 20011;l'oeuturan Datrah Kow Flanjarteru Manor I 1 Tabun :nog;Prraiunue Myst' Kota Ltaniarlmau tiomne 12 (shun 20041;Pcraturan Ihrrah Klita Iinuarbaru Noma 11 Tabun 2008;Pcrai te inn Via I k Ranjarbani Namur 06 I ahun 2011;Penton:us Wa 1 dots Ranjarharo Noun 18 Tabun 20)2
Peraturan Walikota ini Mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Tugas Belajar Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Maksud dan Tujuan;Pokok-Pokok Kerliakan;Seleksi Calon Pegawai Fix ias Belmar;Penerapan PNS Sebagai Pegawai Tugas Belmar;Penyelegaraan 71/GAS Belmar;Kcwaiiiian.i.arangan dan sanksi;Laangan dan Sanksi;Ama Pendidikan;Penyelesaian Uazaii Ragi Pegawai Negeri sipil Tugas Belajar;Pendidikan I Amman;Pembiyaan Tugas Belajar;Pembinaan Mom Belajar;Ketentuan Peralihan;Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2012.
13 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 29 Tahun 2012
PERWALI Kota Depok No. 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Depok Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penggunaan Belanja Tidak Terduga
PERWALI Kota Depok No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penggunaan Belanja Tidak Terduga
PERWALI Kota Depok No. 17 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
PERWALI Kota Depok No. 17 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
PERWALI Kota Depok No. 55 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
APBDPengelolaan Keuangan Negara/DaerahPajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERMENDAGRI No. 26 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014
Diubah dengan :
PERMENDAGRI No. 75 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
PERMENDAGRI No. 50 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
PERMENDAGRI No. 38 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Mencabut :
PERMENDAGRI No. 23 Tahun 2011 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 29, BN.2012/NO.341, kemendagri.go.id : 8 hlm.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2012.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
