PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NO. 14 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBPRNUR SUMATERA UTARA NO. 14TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 12 Tahun 2017
PERBUP Kab. Pohuwato No. 2 Tahun 2017 tentang Penetapan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota Bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya dan Masyarakat Tahun Anggaran 2017
PERJAlanan dinas-PEJABAT NEGARA-PNS-dprd-pegawai tidak tetap
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2017/NO.12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penetapan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota Bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya dan Masyarakat Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk meningkatkan efektifitas, transparansi, dan tertib pelaksanaan perjalanan dinas dalam dan luar daerah bagi Pejabat Negara, PNS, DPRD, Pegawai Tidak Tetap, dll.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.28 Tahun 1999 ; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003 ; UU No.17 Tahun 2003 ; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004 ; UU No.12 Tahun 2011 ; UU No.5 Tahun 2014 ; UU No.23 Tahun 2014 ; PP No.109 Tahun 2000 ; PP No. 58 Tahun 2005 ; PEMENDAGRI No.13 Tahun 2006 ; PEMENDAGRI No.31 Tahun 2016 ; PERDA No.8 Tahun 2007 ; PERDA No.11 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur beberapa perubahan atas beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penetapan Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Kota Bagi Pejabat Negara, DPRD,PNS,PTT, Lembaga lainnya dan masyarakat Tahun anggaran 2017, yaitu: menyisipkan Pasal 3A dan 3B diantara Pasal 2 dan Pasal 3, dan mengubah Pasal 4.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 7 Halaman.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dairi Nomor 12 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Putussibau
ABSTRAK:
bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dokter Achmad Diponegoro Putussibau merupakan rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang bertugas sebagai unit pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dengan prioritas kuratif, rehabilitiatif, promotif dan preventif
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.44 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.71 Tahun 2010, Perpres No.54 Tahun 2010, PMK No 8/PMK.02/2006, PMK No.10/PMK.02/2006
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Tujuan; Pola Pengelolaan Keuangan; Pelaksanaan Anggaran; Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Dewan Pengawas; Remunerasi; Pembinaan dan Pengawasan; Evaluasi dan Penilaian Kinerja; Ketentuan dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2016.
40 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan No. 12 Tahun 2015
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PIMPINAN/ANGGOTA BADAN PEMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN BONE BOLANGO
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2016/NO.12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Pimpinan/Anggota Badan Pemusyawaratan Desa Di Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka efektivitas dan efisiensi serta tertib administrasi pelaksanaan Perjalanan Dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 22 Tahun 2015; Permendagri No. 113 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pimpinan/Anggota Badan Pemusyawaratan Desa di Kabupaten Bone Bolango termasuk di dalamnya mengatur tentang tujuan, biaya perjalanan dinas, perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah, prinsip pelaksanaan belanja perjalanan dinas, ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 19 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pariaman Nomor 12 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Biaya TA 2019
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka pengendalian dan keseragaman dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda No. 8 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang standar biaya tahun anggaran 2019 termasuk di dalamnya mengatur tentang standar biaya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2019.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Gorontalo No. 31 Tahun 2017 tentan Standar Biaya Tahun Anggaran 2018 dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 21 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BELANJA TIDAK TERDUGA
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 360/2903/SJ tentang Pedoman Pendanaan Tanggap Darurat Bencana yang Bersumber dari Belanja Tidak Terduga;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf aperlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Tidak Terduga;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2);
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 360/2903/SJ tentang Pedoman Pendanaan Tanggap Darurat Bencana yang Bersumber dari Belanja Tidak Terduga;
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Ruang Lingkup Peraturan;
3. Tanggap Darurat Bencana;
4. Waktu Penggunaan Belanja Tidak Terduga pada Keadaan Darurat Bencana;
5. Prosedur dan Mekanisme Pencairan Dana;
6. Pelaporan dan Pertanggungjawaban;
7. Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian atas Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun-Tahun Sebelumnya Telah di tutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
23 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
