Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peningkatan Pola Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Melalui Satuan Tugas (SATGAS) Mandara Mendidoha
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan masyarakat di tingkat lapangan perlu adanya penggerakan dan pemberdayaan masyarakat.
b. bahwa dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat, dalam bidang kesehatan, serta terwujudnya kesejahteraan kabupaten, kecamatan, dan desa, masyarakat yang efektif dan efisien diperlukan dasar normatif sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan program di bidang kesehatan.
c. bahwa dalam rangka mewujudkan dan menjamin pelayanan Indonesia Tahun 1945, perlu disusun rencana pelayanan kesehatan bagi masyarakat untuk berpola hidup bersih dan sehat.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5063);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5495);
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Desa Mandara Mendidoha (Desa Sehat Cordas) Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 22);
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1).
BAB I
KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN TUJUAN BAB III PENINGKATAN POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) MELALUI
SATUAN TOGAS (SATGAS) MANDARA MENDIDOHA BAB IV BENTUK PERlLAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DALAM TATANAN RUMAH
TANGGA YANG MENJADI ACUAN PENINGKATAN POLA HIDUP BERSIH
DAN SEHAT (PHBS) MELALUI SATUAN TUGAS (SATGAS) MANDARA
MENDIDOHA TINGKAT KABUPATEN, KECAMATAN DAN DESA BAB V PENGAWASAN DAN MEKANISME KOMPLAIN BAB VI TOLAK UKUR DAN KATEGORI RUMAH TANGGA MISKIN (RTM) BAB VIII SANKSI BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2016.
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 32 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, yaitu BLUD
mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Majene tentang Tarif Layanan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana diubaha beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 44 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permenkes No. 85 Tahun 2015; Permenkes No. 129/PMK.05/2020 Tahun 2020
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penentuan besarnya tarif yang dikenakan dengan pengguna jasa layanan BLUD RSUD Kabupaten Majene dan Pelayanan yang dikenakan tarif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2022.
37
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin No. 32 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ( GERMAS ) dalam Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
Dalam rangka mendukung program prioritas nasional bidang kesehatan, salah satunya yaitu Promotif dan Preventif
melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat berupa peningkatan lingkungan sehat, pernahaman hidup sehat dan konsumsi pangan sehat. Untuk menginternalisasi .program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui kegiatan Lintas Program dan Lintas Sektor dalam dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD/RKPD) dan Dokumen Penganggaran (APBD) mulai tahun 2018.
Dasar Hukum Peraturan Bupati adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 66 Tahun 2014; Perpres No. 42 tahun 2013; Inpres No. 1 Tahun 2017; Permenkes No. 2269/ Menkes /Per/XI/2011; Permenkes No. 1 tahun 2013; Permenkes No. 3 tahun 2014; Permenkes No. 41 tahun 2014; Permenkes No. 41 tahun 2014; Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 9 Tahun 2016; Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 11 Tahun 2016; Perbup Kabupaten Musi Banyuasin No. 59 Tahun 2016.
Materi Pokok dalam Peraturan Bupati ini antara lain mengatur mengenai Pengertian, Definisi dan Istilah, Tugas Pokok,Fungsi dan Kewenangan OPD Kabupaten Musi Banyuasin dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Perencanaan dan Penganggaran Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2017.
17 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 32 Tahun 2021
tugas - fungsi - dan - rincian - tugas - dinas - kesehatan
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD 2021/32 SERI D
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi Dan Rincian Tugas Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Perda Kab. Bandung Barat No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bandung Barat No. 8 Tahun 2020 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Perbup Bandung Barat No. 58 Tahun 2020 maka perlu menetapkan Perbup tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinkes.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permenkes No. 49 Tahun 2016; Perda Kab. Bandung Barat No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bandung Barat No. 8 Tahun 2020; Perbup Bandung Barat No. 58 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tugas Fungsi Dan Rincian Tugas, Tata Kerja, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2021.
25 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 32 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal (Hospital by Laws) RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiarjo Purwodadi Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1)
huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit dan BAB II Angka 2.6.1 Lampiran Keputusan
Menteri Kesehatan Nomor : 772 / MENKES/SK/VI/2002
tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital by
Laws), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan
Internal (HOSPITAL BY LAWS) RSUD Dr. R. Soedjati
Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 772/Menkes/SK/VI/2002; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 631/Menkes/SK/IV/2005; Peratuan Bupati Grobogan Nomor 95 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup dan Prinsip
Bab III Peraturan Internal Korporasi
Bab IV Peraturan Internal Staf Medis
Bab V Tuntutan Hukum dan Pemberian Bantuan Hukum
Bab VI Pelaksanaan Peraturan Pola Tata Kelola
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2022.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2020 dicabut.
61 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Nomor 32 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 32, Berita Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 32
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
bahwa penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Padang semakin meningkat yang menimbulkan korban jiwa dan melumpuhkan sendi-sendi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
bahwa dalam rangka pencegahan dan menekan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) semakin meluas perlu dibatasi pergerakan sosial berskala besar di Kota Padang;
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 perlu dibuatkan peraturan pelaksana;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2019, Peraturan Gubemur Propinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2020, Peraturan Wali Kota Nomor 108 Tahun 2019.
PERATURAN WALl KOTA INI MENGATUR TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA SESAR DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT :
1. KETENTUAN UMUM
2. PENETAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
3. PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERKSALA BESAR
4. HAK DAN KEWAJlBAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT
5. PENCATATAN DAN PELAPORAN
6. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
7. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2020.
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim No. 32 Tahun 2016
- DANA - NON - KAPITASI - PROGRAM- JAMINAN KESEHATAN NASIONAL - PADA - PUSKESMAS-
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, LD.2016/NO.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas
ABSTRAK:
Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan BAB V Huruf D Angka 2.b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di pandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas
Dasar Hukum dalam Peratiuran ini adalah : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, UU No 40 Tahun 2004, UU No 36 Tahun 2009, UU No 24 Tahun 2O11, UU No 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan UU No 9 Tahun, 2015, PP No 32 Tahun 2014, Permenkes No 71 Tahun 2013, Permenkes No 19 Tahun 2014, Pemenkes No 28 Tahun 2014 .
Materi pokok dalam Peraturan ini adalah : PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN PENCANGGARAN, PENGGUNAAN DANA,
PELAPORAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PENGAV/ASAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 32 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PUSKESMAS, PUSKESMAS RAWAT INAP DAN PUSKESMAS PEMBANTU
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2007 tentang Puskesmas,Puskesmas Rawat Inap dan Puskesmas Pembantu;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676).
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :
a. Peraturan Bupati Nornor 2 Tahun 2007 tentang Puskesmas, Puskesmas Rawat !nap dan Puskesmas Pembantu;
b. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2007 tentang Puskesmas, Puskesmas Rawat !nap dan Puskesmas Pembantu;
c. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2007 tentang Puskesmas, Puskesmas Rawat !nap dan Puskesmas Pembantu;
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2017.
2 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Magelang;
UU Nomor 17 Tahun 1950, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 18 Tahun 2016, PP Nomor 47 Tahun 2016, Perda Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016, Permenkes Nomor 49 Tahun 2016, Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 dan Peraturan Walikota Magelang Nomor 27 Tahun 2021
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, pembagian wilayah kerja, tugas dan fungsi, jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, tata kerja, kepegawaian dan jabatan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021.
17 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bima Nomor 32 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 32, Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kota Bima
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting Tingkat Kota Bima.
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019, Dan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016
Materi Pokok : Pilar Penanganan Stunting, Ruang Lingkup, Pendekatan,Edukasi Pelatihan Dan Penyuluhan Gizi, Penelitian Dan Pengembangan, Penguatan Kelembagaan, Penajaman Sasaran Wilayah Penanganan Stunting, Peran Serta Masyarakat, Pencatatan Dan Pelaporan, Penghargaan, Dan Pendanaan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2022.
Jumlah Halaman : 15 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
