Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD Kabupaten Sumenep No 17 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
ABSTRAK:
a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk pelindungan kepada masyarakat dan kewajiban bagi Pemerintah;
b. bahwa bahwa pengaturan terhadap pelaksanaan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana diatur dalarn Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah perlu ditindaklanjuti dengan pedoman teknis sebagai acuan evaluator dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumenep tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
PP No 8 Tahun 2006;
Perpres No 29 Tahun 2014;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Permenpan RB No 88 Tahun 2021;
Perda Kab. Sumenep No 15 Tahun 2020.
Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada lnstansi Pemerintah. Pelaksanaan evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk:
a. memperoleh infonnasi mengenai implementasi SAKIP;
b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
e. memonitor tindak lanjut rekomendasi basil evaluasi periode sebelumnya.
Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi penyelenggaraan SAKIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2022
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KAB. BANJARNEGARA NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2022/NO.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3),
Pasal 7 ayat (7), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (3),
Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (4), Pasal 18 ayat (2),
Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 35 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 21
Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Pasar Rakyat;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2017
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Golongan Pasar; Tipe dan Prototipe Pasar; Fasilitas Bangunan dan Tata Letak Pasar; Perencanaan Non Fisik; Pembangunan Pasar Diatas Lahan Milik Pemerintah Daerah; Pemanfaatan Bangunan Pasar dan Sarana Pendukung Lainnya; Tata Cara Permohonan Hak Pakai; Masa Berlakunya Hak Pakai; Tertib Bangunan dan Penempatan Barang Dagangan; Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2022.
21
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pola Hubungan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung
ABSTRAK:
1. Dalam rangka optimalisasi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu disusun hubungan kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pola Hubungan Kerja Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pola Hubungan Staf Ahli Gubernur dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diganti.
1. UU Nomor 14 Tahun 1964
2. UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019
3. UU Nomor 5 Tahun 2014
4. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali terkahir dengan UU 9 Tahun 2015
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 120 Tahun 2018
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019
1. Bab I : Ketentuan Umum
2. Bab II : Pola Hubungan Kerja Staf Ahli
3. Bab III : Pola Hubungan Kerja Perangkat Daerah
4. Bab IV : Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2020.
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pedoman Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang bebas korupsi, adil dan transparan diperlukan penanganan dan tindakan yang tepat, cepat dan bertanggung jawab atas pengaduan masyarakat dan aparatur sipil negara terhadap dugaan adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 31 Tahun 1999, UU Noor 14 Tahun 2008, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 68 Tahun 1999, PP Nomor 79 Tahun 2005, PP Nomor 60 Tahun 2008, PP Nomor 53 Tahun 2010, Permendagri Nomor 25 Tahun 2007, Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/4/2009, Permen Pendayagunaan Reformasi Birokrasi dan Aparatur Negara Nomor 52 Tahun 2014, Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, Permendagri Nomor 35 Tahun 2018, Perda Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016, Perbup Rembang Nomor 48 Tahun 2016 dan Perbup Rembang Nomor 28 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, tujuan, lingkup dan batasan, susunan tim da mekanisme pengaduan, tindak lanjut pengaduan, paparan dan laporan hasil pemeriksaan, pemantauan dan pemutakhiran, perlindungan terhadap pengadu dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2019.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 yang efisien dan efektif, telah disusun Peraturan Bupati Magelang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020; bahwa dengan dilaksanakannya pengadaan barang dan jasa melalui Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah dan penambahan belanja barang dan jasa dalam rangka penanganan Corona Virus Disease (covid-19), Peraturan Bupati Magelang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Bupati Magelang Nomor 31 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyisipan Pasal 1A mengenai strutur organisasi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, perubahan ketentuan honorarium ULP dalam Lampiran angka romawi I, penambahan rincian pada Ketentuan Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bahan Pakai Habis yaitu Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Belanja Bahan Kimia, Belanja Kelengkapan Pakaian Dinas/Atribut Lainnya, dan Belanja Bahan/Alat Kedokteran Pakai Habis sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka romawi II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2020.
Peraturan Bupati Magelang Nomor 31 Tahun 2019
5 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu Nomor 17 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17, BD TAHUN 2020 NOMOR 17/A
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 83 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA DAN STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya standar satuan harga dan standar biaya umum yang sudah tidak sesuai
lagi dengan harga pasar yang berlaku di Kota Batu dan untuk mengakomodir beberapa komponen harga satuan
yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan/pekerjaan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Batu Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Satuan Harga Barang/Jasa dan Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2020;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Walikota Batu Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Satuan Harga Barang/Jasa dan Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Walikota Batu Nomor 96 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Satuan Harga Barang/Jasa dan Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2020;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Satuan Harga Barang/Jasa dan Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 96 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Satuan Harga Barang/Jasa dan Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2020 diubah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2020.
Lampiran I Standar Satuan Harga Barang/Jasa dengan kode tertentu diubah; Lampiran II Standar Biaya Umum dengan kode tertentu diubah.
tidak ada
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 17 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 60 Tahun 2018.
Peraturan ini Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2020.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 17 Tahun 2020
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia - Standar/Pedoman
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2020/No.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan dan Panitia Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas-tugas umum
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta berorientasi kepada hasil/target kinerja, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan atau Panitia Kegiatan. Untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, perlu sebuah pedoman dalam pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan atau Panitia
Kegiatan.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan dan Panitia Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman
Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan dan Panitia Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang memuat: Ketentuan Umum; Tata Cara Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan; Pembentukan Panitia Kegiatan; Pemberian Honorarium; dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2020.
Mencabut Peraturan Bupati BalanganNomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan dan Panitia Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
7 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
