Peraturan Menag No. 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 68, BD 2017/No.68 E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2017.
Peraturan Menag No. 24 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekoah TInggi Agama Kristen Negeri Palangka Raya
Mencabut :
Keputusan Menteri Agama Nomor 347 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Palangkaraya dan Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Toraja
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa pemberantasan korupsi menitik beratkan pada pencegahan dengan pendidikan karakter antikorupsi; bahwa pendidikan karakter antikorupsi perlu ditanamkan muda sejak dini pada satuan pendidikan dasar di Kabupaten Klaten; bahwa untuk memberikan arah kebijakan pendidikan karakter antikorupsi sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan pengaturan implementasi pendidikan karakter antikorupsi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada
Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 44 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatut tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi
Bab V Pelaksana Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi
Bab VI Kerjasama
Bab VII Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Bab VIII Pembiayaan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SINTANG TAHUN 2018
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya pemerataan pembangunan di bidang pendidikan di kecamatan dan peningkatan daya tampung bagi lulusan sekolah dasar serta meningkatkan mutu dan efisiensi tingkat pendidikan sekolah menengah pertama dipandang perlu untuk mengatur pendirian unit sekolah baru sekolah menengah pertama negeri di kabupaten Sintang.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.20 Tahun 2003, UU No.23 Tahun 2014, PP No.19 Tahun 2005, PP No.17 Tahun 2010, PP No.12 Tahun 2017, Permendiknas No.20 Tahun 2010, Permendikbud No.36 Tahun 2014, Perda No.7 Tahun 2016, PErda No.16 Tahun 2017
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pendirian Sekolah; Rencana Induk Pengembangan Sekolah; Pembiayaan; Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2018.
Peraturan ini memiliki 9 halaman dan 2 halaman lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Di Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya
saing sumber daya manusia Indonesia, perlu dilakukan
revitalisasi sekolah menengah kejuruan melalui
penyempurnaan dan penyelarasan kurikulum dengan
kompetensi sesuai kebutuhan pengguna lulusan,
peningkatan kompetensi bagi pendidik dan tenaga
kependidikan, peningkatan kerja sama antar pemerintah
daerah, dan dunia usaha untuk peningkatan akses
sertifikasi lulusan, dan program lainnya;
b. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 13 ayat (2)
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun
2OI7 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, diperlukan
peran Pemerintah Daerah Provinsi, dunia usaha serta
peran serta masyarakat dalam merevitalisasi sekolah
menengah kejuruan agar dapat melaksanakan fungsi
pembekalan peserta didik dengan kemampuan ilmu
pengetahuan dan teknologi, kecakapan kejuruan, dan
kewirausdahaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Revitalisasi Sekolah Menengah
Kejuruan di Daerah Provinsi Jawa Barat
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2OlO , Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03/M-
IND/PER I I l2Ol7, Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 34 Tahun 2OI8 , Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun
2Ol7, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2O17 , Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun
2O19
terdiri dari 10 bab dan 20 pasal
KETENTUAN UMUM , GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN , KURIKULUM , KERJA SAMA , SARANA DAN PRASARANA , SERTIFIKASI PROFESI , KELEMBAGAAN , PEMBIAYAAN , DIGITALISASI , PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2019.
REVITALISASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
11 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian
Beasiswa
ABSTRAK:
a. bahwa pedoman pemberian beasiswa telah diatur
dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman
Pemberian Beasiswa;
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap
pelaksanaan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman
Pemberian Beasiswa, perlu dilakukan revisi terkait
persyaratan penerima beasiswa dan mekanisme
penyaluran beasiswa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian
Beasiswa;
Dasar hukum peraturan ini adalah:
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1955;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022;
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
Materi Pokok: mengubah ketentuan umum, persyaratan penerima beasiswa, penggunaan beasiswa, dan mekanisme penyaluran beasiswa.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2022.
Jumlah Halaman: 26 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
