Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.085 peraturan dalam 0,03 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 7 Tahun 2021

Penerapan Sistem Online Terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Ngada

Perpajakan

Download :
PERBUP NGADA NO 7 TAHUN 2021.PDF

Abstrak

pajak - online

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD. 2021/No. 7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Sistem Online Terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Ngada

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan, pelaporan, transaksi pembayaran dan penatausahaan penerimaan pajak daerah yang terintegrasi dan terkoordinasi dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel dan informatif, perlu menerapkan sistem online terhadap pajaka daerah dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud oada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Sistem Online Terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Ngada.
Peraturan tersebut berisi tentang Undang-Undang No. 69 Tahun 1958; Undang-Undang No. 11 Tahun 2008; Undang-Undang No. 28 Tahun 2009; Undang-Undang No. 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012; Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.05/2014; Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-05/PJ/2017; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada No. 10 Tahun 2011
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Sistem Online Pajak Daerah; IV. Penunjukan Bank Persepsi; V. Sistem Pelaporan Pajak Online; VI. Tata Cara Pelaporan, Pembayaran dan Penyetoran Pajak Online; VII. Penempatan Alat/Sistem Perekam Data Transaksi Usaha; VIII. Hak, Kewajiban dan Larangan; IX. Sistem Terintegrasi Pajak dan Sistem Lain; X. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2021.
10 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 7 Tahun 2014

Tata Cara Penghapusan dan Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2021

Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah Perpajakan

Abstrak

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah-Perpajakan

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2021/7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Pasal 168 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2018 Pajak Sarang Burung wallet / sriti, Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pajak Rekalame, pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pajak Parkir, Pasal 22 Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pajak Hotel, Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pajak Restoran, Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pajak Hiburan, Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Air Tanah, Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pajak Mineral Bukan Logarn dan Batuan, Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pajak Penerangan Jalan, dan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 27 Tahun 2018 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan,bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; PeraturanMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/ PMK.07/20; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 21 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 23 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 26 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 27 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 70 Tahun 2016
Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang pajak daerah untuk meningkatkan Akuntabilitas dalam Penghapusan Piutang Daerah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2021.
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 36 Tahun 2015
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2021
16 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2014

Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha Dan/Atau Pekerjaan Di Kota Cirebon

Perpajakan

Download :
PERWAL72014.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Tengah No. 7 Tahun 2012

Sistem Dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Kabupaten Tapanuli Tengah

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download :
PERBUP TAPANULI TENGAH NO. 7 TAHUN 2012_ok.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 7 Tahun 2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 07/PER/M.KUKM/VI/2017 tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak bagi Layanan Publik di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Perizinan, Pelayanan Publik Perpajakan

Status Peraturan

Mengubah :

Permenkop UKM No. 7/PER/M.KUKM/VI/2017 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak bagi Layanan Publik di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Download :
Permen Koperasi dan UKM Nomor 7 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1995

Perubahan Tarif Bea Meterai

Perpajakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai

Mencabut :

PP No. 13 Tahun 1989 tentang Perubahan Besarnya Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai Atas Cek Dan Bilyet Giro

Download :
PP No. 7 Th 1995.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1952

Menetapkan Undang-Undang Darurat Nr 14 Tahun 1951 tentang Pemungutan Pajak Verponding atas Tahun 1951 Sebagai Undang-Undang

Perpajakan

Status Peraturan

Diubah dengan :

UU No. 33 Tahun 1953 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1952, untuk Pemungutan Pajak Verponding untuk Tahun-Tahun 1953 dan Berikutnya" (Lembaran-Negara Nomor 90 Tahun 1952) Sebagai Undang-Undang

Download :
UU Nomor 7 Tahun 1952.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 1999

Kriteria Penilaian Pemberian Fasilitas Perpajakan Dibidang Usaha Industri Tertentu

Perpajakan

Download :
Ke_Pres No.7 Tahun 1999.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020

Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah Dari Pemohon Perizinan dan Pemohon Pelayanan Perpajakan Daerah

Perpajakan

Download :
PERWAL NO 7 TAHUN 2020 edit searchable.pdf

Abstrak

Perpajakan

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 7, BD.2020/No.7

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah Dari Pemohon Perizinan dan Pemohon Pelayanan Perpajakan Daerah

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemberian Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; Perda Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2019.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah Dari Pemohon Perizinan dan Pemohon Pelayanan Perpajakan Daerah, yang Memuat Ketentuan Umum; Sumber Pembiayaan; Pemberian Kerlnganan dan/atau Pembebasan Retribusi; Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan; Tata Cara Pengajuan Klaim Dana Pendamping; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2020.
10 halaman; Lampiran 5 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 1995.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 1952.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 1999.