PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.242 peraturan dalam 0,016 detik

Undang-undang Darurat No. 10 Tahun 1954
Nasionalisasi Bataviasche Verkeers Maatschappj (B.V.M.) NV

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan
Ditetapkan dengan :
  1. UU No. 71 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1954 Tentang Nasionalisasi Bataviasche Verkeers Matschappij N.V. (B.V.M.) (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 67
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 10 Tahun 2014
DOKUMEN KAPAL DAN SURAT KETERANGAN KECAKAPAN

Transportasi Darat/Laut/Udara

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2022
Penyelenggaraan Perhubungan

Transportasi Darat/Laut/Udara

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2018
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan

Transportasi Darat/Laut/Udara Struktur Organisasi

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2001
Penyelenggaraan Perhubungan Di Kota Bandung

Transportasi Darat/Laut/Udara

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Nomor 10 Tahun 2021
Penyelenggaraan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Buru

Transportasi Darat/Laut/Udara

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2010
Rencana Induk Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Transportasi Darat/Laut/Udara

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 2000
Perubahan atas Perda Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Retribusi Izin Trayek di Kabupaten Daerah Tingkat II

Pajak dan Retribusi Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi lzin Trayek di Kabupaten Daerah Tingkat 11 Asahan dinyataknn dicabut dan tidak berlaku lagi.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2022
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2017 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170 {Civil Aviation Safetyregulation Part 170) Tentang Peraturan Lalu Lintas Penerbangan (Air Traffic Rules)

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan
Mengubah :
  1. Permenhub No. 65 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170 (Civil Aviation Safety Regulation Part 170) Tentang Peraturan Lalu Lintas Penerbangan (Air Traffic Rules)
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2016
Tarif Angkutan Barang di Laut Dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (Publik Service Obligation)

Transportasi Darat/Laut/Udara Subsidi, PSO

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenhub No. 29 Tahun 2018 tentang Tarif Angkutan Barang di Laut Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)
Diubah dengan :
  1. Permenhub No. 71 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Barang di Laut Dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)
  2. Permenhub No. 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Barang di Laut Dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)
  3. Permenhub No. 114 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Barang di Laut Dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)
Mencabut :
  1. Permenhub No. 168 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Barang di Laut Dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan