Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PROGRAM PELAYANAN KARAWANG SEHAT TAHUN 2015
ABSTRAK:
Pengembangan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat miskin dan tidak mampu merupakan urusan Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam rangka pengembangan jaminan kesehatan daerah yang merupakan sub sistem jaminan kesehatan nasional, telah diselenggarakan Program Pelayanan Karawang Sehat di Kabupaten Karawang.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No 40 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 24 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 50 Tahun 2007; PP No 101 Tahun 2012; PERPRES No 87 Tahun 2014; PERPRES No 12 Tahun 2013; PERMENDAGRI No 22 Tahun 2009; PERMENDAGRI No 1 Tahun 2014; PERMENKES No 69 Tahun 2013; PERDA KAB.KARAWANG No 7 Tahun 2008; PERDA KAB.KARAWANG No 8 Tahun 2011; PERDA KAB.KARAWANG No 7 Tahun 2008; PERDA KAB.KARAWANG No 6 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Program Pelayanan Karawang Sehat Tahun 2015 Terkait Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Asas Dan Prinsip Penye1enggaraan, Ruang Lingkup, Kepesertaan, Manajemen Pelayanan, Tatalaksana Pendanaan, Pengorganisasian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2015.
Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2014
14 Halaman (Lampiran 5 hlm)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2016
kepegawaian - aparatur negara - jabatan/profesi/keahlian/sertifikasi
2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 31, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 22019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Formasi Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pembinaan dan pengisian Jabatan Fungsional tertentu di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sesuai Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010, formasi jabatan fungsional bidang kesehatan perlu ditata kembali dengan PERGUB.
PERGUB ini mengatur mengenai formasi jabatan fungsional bidang kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2016.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku seluruh ketentuan mengenai formasi jabatan fungsional bidang kesehatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang diatur dalam Keputusan Gubernur dan/atau peraturan Gubernur sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini.
75 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dharmasraya Nomor 31 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD Kab. Dharmasraya
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Permendagri No. 79 Tahun 2018 dan dengan memperhatikan Permenkes No. 85 Tahun 2015, perlu menetapkan Perbup tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD Sungai Dareh Kab. Dharmasraya
UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 29 Tahun 2004, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 44 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 12 Tahun 2019, Permenkes No. 85 Tahun 2015, Permendagri No. 79 Tahun 2018, Perbup Dharmasraya No. 10 Tahun 2014, Perbup Dharmasraya No. 31 Tahun 2019
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Nama, Obyek Tarif dan Subyek Tarif
4. Kegiatan yang Dikenakan Tarif
5. Komponen Tarif
6. Perhitungan Tarif
7. Kerjasama Pelayanan dengan Pihak Ketiga
8. Pengelolaan Pendapatan Rumah Sakit
9. Pembebasan dan Keringanan Biaya
10. Ketentuan Sanksi
11. Perubahan Tarif
12. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
41 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD Kabupaten Magelang Tahun 2020 No. 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang Tahun 2020-2025
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah
Sakit Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang Tahun 2020-2025.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 25 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 23 Tahun 2005 Sebagaimana telah diubah dengan PP No 74 Tahun 2012; PP No 8 Tahun 2008; PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 79 Tahun 2018; Perda Kab Magelang No 1 Tahun 2009; Perda Kab Magelang No 19 Tahun 2016; Perda Kab Magelang No 5 tahun 2019; Perbup Magelang 46 Tahun 2016; Perbup Magelang No 28 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Rencana Strategis UPTD RSD MERAH PUTIH Tahun 2020-2025 selanjutnya disebut Renstra UPTD RSD Merah Putih, adalah dokumen perencanaan srategis UPTD RSD MERAH PUTIH yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2020-2025 sebagai bagian dari Renstra Dinas Kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2020.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 31 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kegiatan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS )
ABSTRAK:
Pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS) diperlukan untuk mendukung penanggulangan kemiskinan bagi perempuan yang rentan terhadap masalah sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Kegiatan tersebut mendapatkan dana yang berasal dari alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Pemerintah Desa.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, P eraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015, Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015, Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2015.
Maksud diselenggarakannya Bantuan Keuangan Khusus Kegiatan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera adalah untuk meningkatkan kapasitas, wawasan dan ketrampilan warga binaan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan diselenggarakannya Bantuan Keuangan Khusus Kegiatan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera, adalah untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan serta sikap dan perilaku positif warga binaan dan meningkatkan produktifitas dan efektifitas kegiatan usaha kelompok. Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Kegiatan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera dilaksanakan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kapasitas dan kesejahteraan warga binaan. Sasaran Bantuan Keuangan Khusus Kegiatan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera difokuskan untuk pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung produktifitas dan efektifitas kegiatan usaha kelompok.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2018.
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur NegaraKesehatan
Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan :
Permenkes No. 41 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan KInerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan Mencabut Permenkes Nomor 38 Tahun 2014 sepanjang mengatur mengenai pengurangan tunjangan kinerja bagi pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin
Mengubah :
Permenkes No. 38 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Pemberian Penghargaan Dan Pengenaan Sanksi Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Kesehatan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Morowali Utara Nomor 31 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 9 huruf b, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Bersih Sehat, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayahnya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2013; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes /Per/XI/2011; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 1 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: pendelegasian kewenangan; Forum Komunikasi Germas; perencanaan; pelaksanaan; pemantauan, evaluasi dan pelaporan; pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2020.
10 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 31 Tahun 2012
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Merkuri Periode 2020 – 2025
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 huruf a Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Merkuri Periode 2020 – 2025.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019.
Materi pokok: Arah RAD-PM, Pembinaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan, dan Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2021.
Jumlah Halaman : 9 HLM; Lampiran : 14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana Nomor 31 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dan Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan
Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993; Peraturan Gubenur Bali Nomor 19 Tahun 2017.
1.KETENTUAN UMUM; 2.BPJS KETENAGAKERJAAN DAN BPJS KESEHATAN; 3.PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL.; 4.KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2017.
-
4
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
