PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG MEKANISME PENCAIRAN DANA DESA SECARA BERTAHAP DARI REKENING KAS DES
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pencairan Dana Desa Secara Bertahap dari Rekening Kas Desa,dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Utara.
ABSTRAK:
Dalam rangka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pegelolaan Dana Desa, untuk Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lampung Utara, dipandang perlu pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme pencairan Dana Desa secara bertahap dari rekening kas desa; pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, pcrlu di lakukan Peru bahan atas Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 28 Tahun 20I8 tentang Mekanisme Pencairan Dana Desa Secara Bertahap dari Rekening Kas Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Utara.
Dasar Hukum ini adalahUU NO 28 Tahun 1959; UU NO 6 Tahun 2014; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 43 Tahun 2014; PEMENDAGRI NO 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023; PEMENKEU NO 145 Tahun 2023; PERDA NO 4 Tahun 2023; PERBUP NO 28 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai perubahan atas peraturan bupati lampung utara nomor 28 tahun 2018 tentang mekanisme pencairan dana desa secara bertahap dari rekening kas desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2024.
Lampiran File: 3 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buru Nomor 5 Tahun 2024
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Buru Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Buru Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Bahwa adanya keadaan darurat dan mendesak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; bahwa pelaksanaan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 bagian C.3.c.7).b).(4) menjelaskan bahwa dalam hal untuk kebutuhan pra bencana dan pascabencana belum cukup tersedia anggarannya dan/atau belum tersedia anggarannya, dapat dilakukan pergeseran anggaran dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang
perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024; bahwa ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 01 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2024 menyatakan bahwa dalam keadaan
darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Buru tahun
anggaran 2024, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
bahwa untuk melaksanakan amanat Surat Gubernur Maluku Nomor 200.2/2243 perihal Kegiatan Prioritas dalam rangka sukses Pemilu 2024; bahwa dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024 belum tersedia baju linmas sebagai kelengkapan dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024; bahwa telah terjadi bencana banjir di desa lala, sehingga perlu penanganan pada aliran sungai penyebab
banjir; dan berdasarkan pertimbangan tersebut perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Buru Nomor 01 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2024.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang–Undang Nomor 46 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023; Keputusan Gubernur Maluku Nomor 2363 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 12 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 43 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 01 Tahun 2024; dan Peraturan Bupati Buru Nomor 01 Tahun 2024.
Peraturan ini mengatur mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Buru Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buru Selatan Nomor 5 Tahun 2024
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BURU SELATAN NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2024
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, BD. NO. 2024/5, LL KAB. BURU SELATAN : 4 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Aggaran 2024 secara efesien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab serta tertip administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu melakukan penyesuaian dan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor
28 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 ; Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;
Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 4
Tahun 2016 ;
Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 1
Tahun 2017 ;
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2024.
PERATURAN BUPATI BURU SELATAN NOMOR 28 TAHUN 2023
4 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, BD Tahun 2024 Nomor 5
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan rumah layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sehingga menjadi perumahan yang sehat, aman, serasi dan teratur serta berkelanjutan, perlu didukung dengan kegiatan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan, kemudahan tersebut dapat berupa bantuan stimulan rumah swadaya.
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2021; Permen PUPR No. 7 Tahun 2022.
Didalam Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Bentuk Pemberian BSRS Bab III Jenis Kegiatan Bab IV Persyaratan Penerima BSRS Bab V Tahap Penyelenggaraan BSRS Bab VI Penetapan Lokasi dan Penerima BSRS Bab VII Penyaluran BSRS Bab VIII Pertanggungjawaban Penerima Bantuan Bab IX Pembinaan dan Pendampingan Bab X Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Bab XI Ketentuan Lain-Lain Bab XII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2024.
Peraturan Bupati ini mencabut Perbup Lebak Nomor 41 Tahun 2019
19 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2024
retribusi pelayanan kesehatan - badan layanan umum daerah
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, BD.2024/No.5
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyesuaian Detail Rincian Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya penambahan detail rincian objek
Retribusi Jasa Umum berupa pelyanan kesehatan pada Badan
Layanan Umum Daerah, perlu menyesuaikan detail rincian
objek Retribusi; bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (4) Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, dalam hal tedapat penyesuaian
detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD,
penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan
Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagiamana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Detail Rincian Objek Retribusi Pelayanan
Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten
Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Detail rincian objek Retribusi Daerah atas Pelayanan Kesehatan pada Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2024.
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 diubah.
73 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Arsip Dinamis
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin terciptanya arsip yang autentik dan terpercaya, serta untuk mewujudkan pengelolaan arsip yang andal, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu;bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan suatu sistem kearsipan daerah yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan;bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara berwenang menetapkan kebijakan daerah dalam rangka Pengelolaan Kearsipan;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Arsip Dinamis;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2015;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP;ORGANISASI KEARSIPAN;PENCIPTAAN ARSIP DINAMIS;PENGGUNAAN ARSIP;PEMELIHARAAN ARSIP;PEMELIHARAAN ARSIP INAKTIF;PROGRAM ARSIP VITAL;PENYUSUTAN ARSIP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2024.
51 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pringsewu Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Naskah Dinas
ABSTRAK:
Dalam rangka dalam upaya memberikan kemudahan, kepastian dan efektivitas dalam penyelenggaraan tata naskah dinas dapat dipertanggungjawabkan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang balk diperlukan pedoman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu; Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 47 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang-undangan, dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga perlu diganti;berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas;
Dasar Hukum ini adalah UU NO 11 Tahun 2008; UU NO 48 Tahun 2008; UU NO 43 Tahun 2009; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 28 Tahun 2012; PERPRES NO 95 Tahun 2018; PERMENDAGRI NO 1 Tahun 2023; PERDA NO 16 Tahun 2016; PERBUP NO 40 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Tata Naskah Dinas
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2024.
Lampiran File: 76 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2024
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Way Kanan No. 8 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
TEKNISI PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAB GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024.
2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten way Kanan Tahun 2023 Nomor 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 204
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024 trntang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2924, perlu menetapkan peraturan bupati tentang teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 12 Tahun 1999; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 14 Tahun 2024.
Peraturen PERBUP ini menetapkan mengenai peraturan bupati tentang tenis pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2024.
Lampiran File: 5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3), Pasal 73, Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat (5), Pasal 94, Pasal 96, Pasal 99 ayat (5), Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:
a. struktur anggaran;
b. perencanaan dan penganggaran;
c. pelaksanaan anggaran
d. penatausahaan anggaran;
e. pelaporan dan pertanggungjawaban;
f. penyelesaian kerugian;
g. sistem informasi pengelolaan keuangan BLUD; dan
h. pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2024.
32 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 Nomor 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Budaya Kerja Berakhlak Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
ABSTRAK:
a. Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara, sehingga peraturan ini perlu dibuat;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Budaya Kerja Berakhlak Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 121);
14. Surat Edaran Bupati Konawe Selatan Nomor 800/345 Tanggal 01 Juli 2022 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
BAB I KETENTUAN UMUM, MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
BAB II Core Values dan EmploYyer Branding BerAkhlak ASN
BAB III ORGANISASI KELOMPOK BUDAYA KERJA
BAB IV PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
BAB V KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2024.
Budaya Kerja BerAKHLAK ASN
11
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
