Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR PELAYANAN MINIMUM PEMBUATAN DAN PERPANJANGAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK, KARTU KELUARGA, KARTU IDENTITAS ANAK DAN AKTA PENCATATAN SIPIL GRATIS
ABSTRAK:
dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
PASAL 18 AYAT (6) UUD 1945; UU NO. 1 TAHUN 1974; UU NO. 9 TAHUN 1992; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 12 TAHUN 2006; UU NO. 23 TAHUN 2006; UU NO. 25 TAHUN 2009; UU NO. 52 TAHUN 2009; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 40 TAHUN 2019; PERPRES NO. 96 TAHUN 2018; PERPRES NO. 96 TAHUN 2018; PERMENDAGRI NO. 28 TAHUN 2005; PERMENDAGRI NO. 11 TAHUN 2010; PERMENDAGRI NO. 12 TAHUN 2010; PERMENDAGRI NO. 14 TAHUN 2015; PERMENDAGRI NO. 2 TAHUN 2016; PERMENDAGRI NO. 8 TAHUN 2016; PERMENDAGRI NO. 119 TAHUN 2017; PERMENDAGRI NO. 120 TAHUN 2017; PERMENDAGRI NO. 19 TAHUN 2018; PERMENDAGRI NO. 7 TAHUN 2019; PERMENDAGRI NO. 53 TAHUN 2019; PERMENDAGRI NO. 95 TAHUN 2019; PERMENDAGRI NO. 102 TAHUN 2019; PERMENDAGRI NO. 104 TAHUN 2019; PERMENDAGRI NO. 108 TAHUN 2019; PERMENDAGRI NO. 109 TAHUN 2019; PERDA KAB. NATUNA NO. 6 TAHUN 2019
PERATURAN INI MEMUAT STANDAR PELAYANAN MINIMUM PEMBUATAN DAN PERPANJANGAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK, KARTU KELUARGA, KARTU IDENTITAS ANAK DAN AKTA PENCATATAN SIPIL GRATIS
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Natuna Nomor 52 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum ( SPM ) Tata Cara Pembuatan Dan Perpanjangan KTP-eL, KK dan Akta Pencatatan Sipil Gratis (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 52)
34
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 23 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengendalian dan pengawasan serta untuk menjaga kelestarian lingkungan usaha sarang burung wallet di Kota Palopo, dipandang perlu adanya pedoman dalam pemberian lzin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4268);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perirnbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor
Pemerintahan Daerah 23 Tahun 2014 tentang
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Daerah Kot.a Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 12 Tahun 2012
tentang Rencana Tat.a Ruang Wilayah Kota Palopo Tahun
2012-2032 ( Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2012
Nomor 12)
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III LOKASI DAN TEMPAT SARANG BURUNG 'WALET
BAB IV KETENTUAN PERIZINAN
BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VI SANKSI ADMINISTRASI
BAB VII PENYIDIKAN
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2018.
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 23, BN.2014/No.898, jdih.dephub.go.id : 4 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 01 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2014.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 23 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada
masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi
guna mewujudkan smart city Kota Palembang;
bahwa untuk melindungi transaksi elektronik dari
risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan
data dan penyangkalan terhadap data yang
ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik
milik pemerintah dalam pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik diperlukan upaya
pengamanan yang memadai dan andal;
bahwa upaya pengamanan sebagaimana dimaksud
dalam huruf b dapat dilakukan melalui skema
kriptografi
infrastruktur kunci publik yang
diwujudkan dalam bentuk penggunaan Sertifikat
Elektronik
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95
Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 11 Tahun 2018; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7
Tahun 2017; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10
Tahun 2017; Peraturan Badan Siberdan Sandi Negara Nomor 10
Tahun 2019
Peraturan ini memuat mengenai penyelenggaraan sertifikat elektronik; tanda tangan elektronik; kewajiban, larangan, dan sanksi elektronik bagi pemilik sertifikat elektronik, penyelenggaraan operasional dukungan sertifikat elektronik untuk pengamanan informas
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2020.
14 hlm; dan 1 lampiran
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia NO. 23, BN 2016/NO 1042; ATRBPN 10 HLM
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Pembentukan Kantor Layanan Pertanahan Bersama Dan Pelimpahan Kewenangan Pengesahan Catatan Pada Buku Tanah Elektronik Yang Tervalidasi Dan Penandatangan Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Rangka Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu Pada Kantor Layanan Pertanahan Bersama Terintegrasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2016.
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kupang Nomor 23 Tahun 1997
Peraturan Daerah (PERDA) tentang IJIN TRAYEK, IJIN INSIDENTIL DAN IJIN PENUTUPAN/PENGGUNAAN JALAN BAGI KENDARAAN BERMOTOR DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
ABSTRAK:
Bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya Pemakai Jasa Angkutan Jalan serta menjamin ketertiban dan keamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan serta dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka dipandang perlu mengatur ketentuan ijin trayek, ijin insidentil, ijin penutupan/penggunaan jalan di Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang; bahwa sehubungan denganhal tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang tentang ijin trayek, ijin insidentil, ijin penutupan/penggunaan jalan bagi kendaraan bermotor di Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No 5 Tahun 1974; UU No 64 Tahun 1958; UU No 5 Tahun 1996; UU No 12 Tahun 1957; UU No 13 Tahun 1980; UU No 14 Tahun 1992; UU No 8 Tahun 1981; PP No 27 Tahun 1983; PP No 22 Tahun 1990; PP No 41 Tahun 1993; Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri No: KM Tahun 1990 dan No95 Tahun 1990; Keputusan Menteri Perhubungan No 68 Tahun 1993; Instruksi Menteri Dalam Negeri No 11 Tahun 1969; Perda Kotamadya Tingkat II Kupang No 16 Tahun 1997
Peraturan Daerah ini terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Ketentuan Ijin Trayek; BAB III Ketentuan Ijin Insidentil; BAB IV Ketentuan Ijin Penutupan/Penggunaan Jalan; BAB V Tata Cara Permohonan, Bentuk, Jenis, Warna dan Jumlah Formulir; BAB VI Ketentuan Retribusi; BAB VII Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran; BAB VIII Ketentuan Pidana; BAB IX Ketentuan Penyidikan; BAB X Ketentuan Lain-lain; BAB XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2009/No.22 Seri E Nomor 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
bahwa di Kabupaten Purworejo dewasa ini banyak terdapat menara telekomunikasi/radio base station, yaitu bancunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan ketentuan jaringan telekomunikasi; bahwa dalam rangka penertiban, keserasian, keindahan, keamanan ketentraman dan keselamatan penduduk dan lingkungan, perlu mengatur pembangunan dan keberadaan
menara telekomunikasi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Menara Telekomunikasi;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 10 Tahun 1995; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang persebaran, bentuk dan ketinggian menara telekomunikasi, pembangunan menara telekomunikasi, menara bersama, perizinan, pembongkaran menara telekomunikasi, kontribusi penyelenggara telekomunikasi kepada daerah, sanksi administrasi, pelaksanaan, pengawasan dan penegakan peraturan bupati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2009.
17 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 23 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan yang Menjadi Urusan Pemerintah Daerah Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Daerah Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3;
7. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 65);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG
BAB III PENERBITAN IZIN DAN REKOMENDASI TEKNIS
BAB IV TIM TEKNIS PERIZINAN
BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2020.
11 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
