Peraturan Bupati (Perbup) NO. 6, BD Kab. probolinggo Tahun 2024 Nomor 6 Seri G; https://jdih.probolinggokota.go.id/
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi
Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Probolinggo
ABSTRAK:
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 11
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah serta mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang efektif dan efisien untuk peningkatan kinerja
pemerintahan dan pelayanan publik di bidang kesehatan, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi
Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Probolinggo.
peraturan ini mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 15 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit
Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Probolinggo. nataran lain tipe/kelas rumah sakit; perubahan struktur; perubahan tugas direktur, kabag umum, Kasubag Umum dan kepegawaian; Kasubag perencanaan dan progran; kepala bidang pelayanan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2024.
mengubah Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 15 Tahun 2022
jumlah 17 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2024
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
ABSTRAK:
a. bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada
pegawai Aparatur Sipil Negara diberikan berdasarkan
prinsip proporsional antara tugas, hak dan kewajiban
pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa pengaturan dalam Peraturan Bupati Tanjung
Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur, perlu disesuaikan dengan
dinamika kondisi kerja Aparatur Sipil Negara sehingga
perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur
Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai Apataur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur;
UU No 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 14 Tahun 2000; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; UU No 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 6 Tahun 2023; UU No 20 Tahun 2023; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Perda Tanjabtim No 6 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur mengenai Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2024.
8
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bungo Nomor 6 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka sinkronisasi dan optimalisasi ketersediaan
data nama jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bungo sesuai surat Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi birokrasi Republik Indonesia Nornor
B/22/M.SM.02.00/2024 hal Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di
Lingkungan Instansi Daerah, perlu dilakukan perubahan dan
penyesuaia terhadap narna jabatan dan kelas jabatan sebagaimana
telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bungo Nomor 26 Tahun
2021 tentang Nama Jabatan clan Kelas Jabatan Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bungo;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Nama
Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bungo;
UU No 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 1965; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; Permendagri No 12 Tahun 2008; Permenpan RB No 34 Tahun 2011; Permendagri No 35 Tahun 2012; Permenpan RB No 39 Tahun 2013; Permenpan RB No 41 Tahun 2018; Peraturan Kepala BKN No 12 Tahun 2011; Permenpan RB No 1 Tahun 2020; Perda No 5 Tahun 2016 sebagiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda No 6 Tahun 2022; Perbup No 33 Tahun 2012.
Peraturan ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2024.
5
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2024
PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, HONORARIUM, DAN PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH BAGI APARATUR PEMERINTAH DESA, TUNJANGAN BAGIANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, INSENTIF / BANTUAN OPERASIONAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT DESA SERTA HONORARIUM TIM PELAKSANA PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, HONORARIUM, DAN PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH BAGI APARATUR PEMERINTAH DESA, TUNJANGAN BAGIANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, INSENTIF / BANTUAN OPERASIONAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT DESA SERTA HONORARIUM TIM PELAKSANA PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 81 ayat (4) peraturan pemerintah republik indonesia No 43 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 tentang desa, kepala desa dan perangkat desa segai penyelenggaraan pemerintah desa berhak menerima penghasilan tetap, tunjangan, honorarium dan penerimaan lainny yang sah setiap bulannya;
b. Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, anggota badan permusyawaratan desa berhak mendapatkan tunjangan dan biaya operasional yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja desa;
c. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa sebagai pemberdayaan masyarakat desa, perlu diberikan insentif dan bantuan operasional bagi perangkat lembaga kemasyarakatan desa;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan peraturan bupati tentang penetapan besaran penghasilan tetap, tunjagan, honorarium, dan pemerimaan lainnya yang sah bagi aparatur pemerintah desa, tunjangan bagi anggota badan permusyawaratan desa, insentif/bantuan operasional kelembagaan masyarakat desa serta honorarium tim pelaksana pengadaan barang dan jasa di desa.
UU No 54 tahun 1999 telah diubah dengan UU No 14 tahun 2000; UU No 12 tahun 2011 telah diubah beberapa kali dengan UU No 13; UU No 6 tahun 2014; UU No 23 tahun 2014 telah diubah terakhir dengan UU No 9 tahun 2015; UU No 30 tahun 2014; Peraturan presiden No 103 tahun 2013; Peraturan pemerintah No 43 tahun 2014 telah diubah terakhir dengan peraturan No 11 tahun 2019; Peraturan pemerintah No 11 tahun 2021; Peraturan menteri dalam negeri No 80 tahun 2015 telah diubah demgam peraturan menteri dalam negeri No 120 tahun 2018; Peraturan menteri dalam negeri No 83 Tahun 2015;
Ketentuan umum, penghasilan tetap, tunjanagan, penerimaan lain yang sah kelpa desa dan perangkat desa, tunjangan BPD, insentif dan bantuan operasional, honorarium TIM pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa, pembiayaan, ketentuan lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2024.
Peraturan Bupati No 183 Tahun 2020 tentang penghasilan tetap, tunjangan, honorarium, dan penerimaan lainnya yang sah bagi pemerintah desa dan insentif/bantuan operasional kelembagaan (Berita Daerah Kab. Tebo tahun 2020 No 183), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
10 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan bersinergi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.3 Tahun 2022; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; Permendagri No.86 Tahun 2017; Perda Kabupaten Nunukan No.19 Tahun 2011; Perda Kabupaten Nunukan No.13 Tahun 2021; Perda Kabupaten Nunukan No.2 Tahun 2024;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Sistematika RKPD Tahun 2025; Perubahan RKPD; Waktu Pelaksanaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2024.
6 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2024
Perbup Kab. Rokan Hulu No. 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor
Kpts. 26/1/2024 tentang Penetapan Alokasi Bantuan
Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun
Anggaran 2024, Penyesuaian Dana Alokasi Khusu (DAK),
Penyesuaian Nomenklatur Pendapatan DBH Sawit,
Merinci Belanja Dana Desa, Penyesuaian Sumber Dana
DAU dan Pergeseran Anggaran sehingga perlu di tindak
lanjuti.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peratuan Presiden Nomor 53 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023; Peraturan Gubernur Riau Nomor 39 Tahun 2022; Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 7733/XII/2023; Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 26/I/2024; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2
Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2023; Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 51 Tahun 2023; Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 59 Tahun 2023;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 59 Tahun
2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 59)
diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Masterplan Smart City Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
a. bahwa Smart City merupakan konsep pengelolaan kota dengan memanfaatkan tekhnologi informasi dan komunikasi secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui program kerja dan kegiatan dirumuskan secara komprehensif dan integrative yang dapat meningkatkan fungsi pemerintahan dalam pelayanan publik yang dituangkan dalam sebuah Master Plan Smart City;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Masterplan Smart City Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 61 Tahun 2010; PP Nomor 96 Tahun 2012; Perpres Nomor 95 Tahun 2018; Perpres Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 Tahun 2010
Dalm Perbup ini diatur mengenai masterplan smart city Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026, sebagai pedoman dalam menjalani setiap siklus rencana dan transformasi pembangunan daerah menjadi Kabupaten Pintar serta merupakan panduan bagi segenap Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan untuk mewujudkan Lombok Tengah Smart City dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Masterplan ini meliputi BUKU I yang berisi tentang Analisis Strategis Smart City Daerah Kabupaten Lombok Tengah, BUKU II yang berisi tentang Masterplan Smart City Kabupaten Lombok Tengah, dan BUKU III yang berisi Executive Summary Masterplan Smart City Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2024.
5 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 6 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2024
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, menetapkan "Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya danjatau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam pergeseran setelah APBD Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2024", untuk itu perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenMuaro Jambi Tahun Anggaran2024;
UU No.54 Tahun Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.2 Tahun 2020; UU No.1 Tahun 2022; PP No.71 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2019; PP No.37 Tahun 2023; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permendagri No.15 Tahun 2023; Perda Kab.Muaro Jambi No.4 Tahun 2023;
Penjabaran APBD
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2024.
5 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 6 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 6, Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 Nomor 6
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
ABSTRAK:
bahwa sistem penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatus Sipil Negara serta adanya perubahan nomenkaltur dan penambahan perangkat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, berdampak pada mekanisme penilaian dan pembayaran
tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir perlu dilakukan penyesuaian.
UUD 1945, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 20 Tahun 2023, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 94 Tahun 2021, PermenPANRB No. 34 Tahun 2011, PermenPANRB No. 39 Tahun 2013, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Permendagri No. 6 Tahun 2021, PermenPANRB No. 6 Tahun 2022, Perda Kab. Rokan Hilir No. 11 Tahun 2016, Perbup Rohil No. 35 Tahun 2019, Perbup Rohil No. 8 Tahun 2022, Perbup Rohil No. 38 Tahun 2023
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir
Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 5):
1. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah
3. Lampiran IV dan Lampiran V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2024.
7 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Timur Nomor 6 Tahun 2024
Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.18/10-UK/2022 Tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-SubSubstansi dan Tugas Koordinator dan Sub-Koordinator Pada Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 6, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyederhanaan
birokrasi yang optimal bagi perangkat daerah perlu diatur
kedudukan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja
perangkat daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang PembentukanKabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten DaerahTingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Tingkat II Metro(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubahdengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, TambahanLembaran Negara 6398);3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234);4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintaanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6856);5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang PerangkatDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4468) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat2Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6402);6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokras Nomor 17 Tahun 2021 tentang PenyetaraanJabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokras Nomor 25 Tahun 2021 tentangPenyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintahuntuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2021 Nomor 546);8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentangPedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat DerahProvinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor 970);9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahKabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah KabupatenLampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung TimurNomor 07 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten LampungTimur Tahun 2021Nomor 07).
Tentang Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2024.
Halaman : 235
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
