Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana, serta dalam rangka melaksanakan kegiatan yang bersumber Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2021; Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur ketentuan tentang:
BAB I Ketentuan Umum;
BAB II Ruang Lingkup;
BAB III Uang Transport Lokal;
BAB IV Biaya Honorarium Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli/Fasilitator;
BAB V Biaya Perjalanan Dinas;
BAB VI Biaya Operasional Pengganti Biaya Hidup;
BAB VII Biaya Operasional Jasa Medis;
BAB VIII Operasional Penanganan Stunting;
BAB IX Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2022.
Isi 8 Halaman, Lampiran 5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Program Jaminan Persalinan di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
Bahwa Program Jaminan Persalinan bertujuan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi serta mencegah terjadinya komplikasi pada ibu hamil , bersalin, nifas serta bayi baru lahir dengan mendekatkan akses dan mencegah keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir terutama untuk penduduk yang tidak memiliki biaya untuk bersalin di fasilitas kesehatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Permenkes No. 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan antara lain terdiri atas Jaminan Persalinan. Dalam rangka memberi kepastian hukum dan kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Program Jaminan Persalinan sesuai dengan Permenkes No. 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan perlu adanya regulasi tentang petunjuk teknis penggunaan dana program jaminan persalinan di Kabupaten Cilacap
Dasar hukum dari peraturan bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubaha Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP No. 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP No 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan; PP No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perpres No 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat PErtama Milik Pemerintah Daerah; Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; Perda Kab Cilacap No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap; Perda Kab Cilacap No. 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Kebijakan Operasional Jampersal; dan Penyelenggara Jampersal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur Nomor 16 Tahun 2019
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 C, Pasal 68 dan
Pasal 69 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019
tentang Retribusi Jasa Umum perlu diatur tentang
penghitungan tarif retribusi pengendalian menara
telekomunikasi dan tata cara pembayaran, penyetoran,
tempat pembayaran retribusi, tata cara pemberian
pengurangan, keringanan, dan pernbebasan retribusi
dengan Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Und.ang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5
Tahun 2011; Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 23 Tahun 2016
Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan
ini adalah untuk memberikan
petunjuk pelaksanaan bagi Pemerintah
Daerah dalam melaksanakan pemungutan retribusi atas jasa pengendalian
menara telekomunikasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2019.
28 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam
Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur pedoman Pengadaan, persyaratan, Pengangkatan, Penempatan batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian pegawai yang berasal dari profesional lainnya;
b. bahwa Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non PNS pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah sudah tidak sesuai dengan Dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Layanan Umum Daerah sehingga perlu dicabut
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 36 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 44 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 36 Tahun 2016 ;PP No 32 Tahun 1996; PP No 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 74 Tahun 2012; PP No 67 Tahun 2019; PP No 47 Tahun 2021; Permendagri No 79 Tahun 2018; Perda Kab Karanganyar No 3 Tahun 2016; Perda Kab Karanganyar No 16 Tahun Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Karanganyar No 22 Tahun 2019; Perbup karanganayara No 65 Tahun 2019; Perbup Karanganyara No 80 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Pedoman Pengadaan Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2021.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 36 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 9 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2014
Petunjuk Teknis-Penggunaan-Dana Alokasi Khusus-Non Fisik Bidang Kesehatan-Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur-Tahun Anggaran 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2018/NO.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non-Fisik Bidang Kesehatan tahun anggaran 2018, maka perlu ditetapkan petunjuk teknis sebagai pedoman penggunaannya
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 15 Tahun 2017; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 1 Tahun 2017; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 21 Tahun 2017; Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No. 33 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No. 8 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus meliputi bantuan operasional kesehatan, jaminan persalinan dan akreditasi puskesmas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
43 hlm
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2015
Agraria, Pertanahan, Tata RuangProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana KerjaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
Permen Agraria/Kepala BPN No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia NO. 16, BN.2018/No.1308, peraturan.go.id: 14 hlm.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 16 Tahun 2019
RSUD AJI MUHAMMAD PARIKESIT-MINIMAL-PELAYANAN-STANDAR
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2019/No.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit
ABSTRAK:
Untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara merata yang bersifat sederhana, terbuka, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian sesuai dengan kebutuhan, pnontas dan kemampuan keuangan, kelembagaan dan personil Daerah, perlu mengatur mengenai Standar Pelayanan Minimal
penyelenggaraan kesehatan. Permendagri No.79 Tahun 2018 Pasal 43 ayat (2) tentang Badan Layanan Umum Daerah, Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Dinas/Badan di Daerah yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; Permenkes No.741 Tahun 2008; Permendagri No.79 Tahun 2018; Kepmenkes No.129 Tahun 2008; Perda Kab. Kukar No.12 Tahun 2011
Dalam peraturan ini diatur tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit, termasuk juga mengatur tentang: Ketentuan Umum; Jenis Pelayanan, Indikator, Standar, Batas Waktu Pencapaian dan Uraian Standar Pelayanan Minimal; Pelaksanaan; Penerapan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2019.
Peraturan yang Dicabut: Perbup No.10 Tahun 2013
74 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 16 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Pembinaan, Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan program / kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada, diperlukan adanya koordinasi, sinkronisasi, integrasi, kerjasama dan keterpaduan pembinaan dan pengendalian untuk mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada yang berkualitas, tepat waktu dan berdayaguna; bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada perlu adanya pedoman umum pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 106 Tahun 2007; Perpres No. 54 Tahun 2010; Perpres No. 123 Tahun 2016; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada No. 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Ngada No. 7 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada No. 29 Tahun 2013; Peraturan Bupati Ngada No. 29 Tahun 2016
Peraturan tersebut berisi tentang Pedoman Umum Pembinaan, Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2017.
6 halaman; 15 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
