Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 972 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2020

Pedoman Pemberian Tambahan Kesejahteraan Bagi Guru Lembaga Pendidikan Al-Qur’an, Guru Diniyah Takmiliyah Dan Imam Masjid

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Abstrak

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2017

Pedoman Pengadaan Tenaga Pendukung Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Kesehatan Haji Di Arab Saudi

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Kesehatan Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkes No. 3 Tahun 2018 tentang Rekrutmen Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji Arab Saudi Bidang Kesehatan, Tim Kesehatan Haji Indonesia, dan Tenaga Pendukung Kesehatan dalam Penyelenggaraan Kesehatan Haji

Mencabut :

Permenkes No. 98 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Musim Bidang Kesehatan di Arab Saudi (BN. 2014/35)

Download :
Permenkes Nomor 21 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 21 Tahun 2016

Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Sarana Dan Prasarana Keagamaan Di Desa Tahun Anggaran 2016

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Desa

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2010

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download :
Perbup No. 21.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2022

Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Menag No. 37 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya

Download :
Permenag Nomor 21 tahun 2022.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2019

Jasa Pelayanan Keagamaan Masyarakat Kota Banjarmasin

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download :
PERWAL NO 21 TAHUN 2019 edit searchable.pdf

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 21, BD.2019/No.21

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jasa Pelayanan Keagamaan Masyarakat Kota Banjarmasin

ABSTRAK:

Bahwa sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah untuk mewujudkan Banjarmasin Baiman, Banjarmasin barasih wan nyaman di bidang keagamaan diperlukan Jasa Pelayanan Keagamaan masyarakat, sebagai upaya membangun dan membentuk kualitas manusia, menanamkan kecintaan terhadap agama, berakhlak mulia, patuh melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama yang dianutnya, untuk selanjutnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari; Bahwa salah satu potensi efektif didayagunakan dalam pelaksanaan jasa pelayanan keagamaan masyarakat adalah para marbot / kaum masjid, bilal, imam, khatib, penceramah, gori/goriah, group maulid/Seni Islami dan MC keagamaan; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jasa Pelayanan Keagaraan Masyarakat.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2018
Peraturan Walikota Tentang Jasa Pelayanan Keagamaan Masyarakat Kota Banjarmasin, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum, 2. Ruang Lingkup dan Tujuan, 3. Tata Cara Pemberian Uang Jasa Pelayanan Keagamaan, 4. Monitoring, 5. Pembiayaan, 6. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2019.
6 halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 21 Tahun 2016

Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1437H/2016M

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download :
Keppres Nomor 21 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Lubuk Linggau No. 21 Tahun 2012

Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Jemaah Haji

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download :
Perwali Nomor 21 Tahun 2012.pdf

Abstrak

PEMERIKSAAN-KESEHATAN-CALON-JEMAAH-HAJI

2012

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 21, BD.2012/NO.21

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Jemaah Haji

ABSTRAK:

Untuk mewujudkan pelaksanaan ibadah haji, diperlukan kesiapan baik fisik maupun mental dari tiap calon jemaah haji, sehingga para jemaah dapat melaksanakan rangkaian ibadah secara optimal; Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan terhadap kondisi kesehatan calon jemaah haji agar kondisi kesehatannya dapat dideteksi secara lebih dini, sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 442/Menkes/SK/VI/2009 dan Buku Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji Tahun 2012; Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Jemaah Haji.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini, yaitu sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 11 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Jemaah Haji Kota Lubuklinggau, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai jenis pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji; tempat pemeriksaan kesehatan haji; tim pemeriksa kesehatan calon jemaah haji; prosedur pemeriksaan kesehatan haji; serta pembiayaan pemeriksaan kesehatan haji.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2012.
5 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 21 Tahun 2021

Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Guru Ngaji Dan Tokoh Agama Non Muslim

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
Perbup Kobar No. 21 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya-Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji-Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2021/21

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Guru Ngaji Dan Tokoh Agama Non Muslim

ABSTRAK:

Bahwa sebagai wujud kepedulian dan penghargaan terhadap Guru Ngaji dan Tokoh Agama Non Muslim yang turut serta berperan dalam meningkatkan dan terpeliharanya kualitas Sumber Daya Manusia serta meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat yang religius sesuai dengan agama dan kepercayaannya, maka Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat memberikan insentif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019
Untuk meningkatkan kesejahteraan dan sebagai penghargaan atas peran serta Guru Ngaji dan Tokoh Agama Non Muslim dalam meningkatkan pembinaan \dan pengembangan kehidupan beragama menuju masyarakat daerah yang religius

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2021.
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomo 21 Tahun 2021
8 Halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 22 Tahun 1969

Keseluruhan Penyelenggaraan Haji Hanya Dilaksanakan Oleh Pemerintah Sesuai Dengan Ketentuan-Ketentuan Dalam Keputusan Presiden Ini

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 53 Tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji

Download :
Kepres No.22 Tahun 1969.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2022.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2016.