Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Hiburan (Bilyard, Salon Kecantikan, Hiburan Umum, Warnet Dan Game Center) Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan efesiensi dan
efektivitas pelaksanaan Bidang Perizinan Umum,
dipandang perlu menetapkan Standar Operasional
Prosedur Izin Bidang Hiburan BiIyard, Salon Kecantikan,
Hiburan Umum, Warnet dan Game Center) Kabupaten
Barito Kuala.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016 ; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 53 tahun 2017 .
Peraturan ini memuat tentang SOP Izin Bidang Hiburan BiIyard, Salon Kecantikan,
Hiburan Umum, Warnet dan Game Center Kabupaten Barito Kuala, dengan sistematika: Ketentuan Umum; SOP Izin Bidang Hiburan BiIyard, Salon Kecantikan,
Hiburan Umum, Warnet dan Game Center; Tata Kerja; Sarana dan Prasarana; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2018.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 21 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2018/NO.21, TBD. 2018, LL SETDA KAB. KEPULAUAN ARU : 21 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Izin Pemanfaatan Ruang
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 34
huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
Nomor 3 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Kepulauan Aru Tahun 2013-2033, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Izin Pemanfaatan Ruang.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 148
Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2013.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Izin Pemanfaatan Ruang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka semua Peraturan
Bupati yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran 21 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pegawai Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah, Dalam Penyelenggaraan PTSP wajib
diterapkan etika pelayanan yang merupakan sikap
aparatur penyelenggara dalam pelaksanaan pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan;
b. bahwa agar penerapan etika pelayanan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dapat terlaksana, perlu
menyusun kode etik penyelenggaraan PTSP;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menyusun
Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai dalam
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2015
Terdiri dari 10 pasal, 6 bab yaitu ketentuan umum, etika pelayanan, pelayan publik dan penyelenggara pelayanan, majelis kode etik, rehabilitasi, ketentuan penutup,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2018.
mengatur mengenai kode etik dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu
13 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 21 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA KELOLA SISTEM SATU DATA SEKTORAL PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
ABSTRAK:
a. bahwa data merupakan aspek penting dalam perencanaan, perumusan kebijakan dan program, serta pengukuran capaian dan kinerja pembangunan di daerah;
b. bahwa untuk mensinergikan perencanaan pembangunan antar sektor, serta memaksimalkan manfaat yang diterima masyarakat, maka diperlukan tata kelola dan penyelenggaraan forum data;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Sistem Satu Data Sektoral Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286).
Peraturan Bupati ini mengatur tentang: ketentuan umum, maksud dan tujuan, kebijakan dan pembiayaan, tata kelola, Aplikasi Tata Kelola Satu Data Sektoral, sumber daya manusia dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2018.
5 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 21 Tahun 2018
SISTEM INFORMASI PELAPORAN DATA PELANGGARAN TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BULUNGAN
2018
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, BD 2018/NO 23
Peraturan Bupati (Perbup) tentang SISTEM INFORMASI PELAPORAN DATA PELANGGARAN TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BULUNGAN
ABSTRAK:
ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Bulungan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Bulungan, maka salah satu tugas dan fungsinya penegakan peraturan perundangundangan daerah, meningkatkan kualitas Sistem informasi dan pengolahan data untuk penegakan peraturan perundang-undangan
daerah dalam Wilayah Kabupaten Bulungan, perlu di dukung ketersediaan Data dan Informasi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang terpadu, cepat, tepat, akurat, dinamis, mudah diakses dan dapat dipertanggung jawabkan, pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bulungan tentang Sistem Informasi Pelaporan Data Pelanggaran Terhadap Produk Hukum Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bulungan.
UU No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan,UU No 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, UU No 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, PP No 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah, PERMENDAGRI No 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, PERDA Kabupaten Bulungan No 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan, Peraturan Bupati Bulungan Nomor 40 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bulungan.
Peraturan ini mengenai mekanisme pelaporan dan pengelolaan data terkait pelanggaran terhadap produk hukum daerah yang ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Bulungan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum daerah dengan menyediakan sistem yang terstruktur dan sistematis untuk melaporkan dan menangani pelanggaran terhadap produk hukum daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2018.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN SEKADAU
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap, yang pembiayaannya tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanaja Daerah, perlu pengaturan mengenai biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang dikenakan kepada masyarakat
UU No.5 Tahun 1960, Uu No.34 Tahun 2003, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.24 Tahun 1997, PP No.19 Tahun 2008, PP No.43 Tahun 2014, Perka BKN No.3 Tahun 1997, Perka BKN No.35 Tahun 2016, Perda No.4 Tahun 2016, Perbup No.43 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Tujuan dan Ruang Lingkup; Biaya dan Rincian Pembiayaan Kegiatan; Pengelolaan dan pertanggungjawaban
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2018.
9 halaman dan 5 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maros Nomor 20 Tahun 2018
Standar Operasional, Prosedur, Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2018/No.20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional, Prosedur, Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros
ABSTRAK:
dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas serta menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat di bidang pelayanan perizinan, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7).
1. Ketentuan Umum
2. SOP Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Perizinan
3. Klasifikasi dan Jenis Pelayanan
4. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2018.
139
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 20 Tahun 2018
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2018 Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bengkulu Tengah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
1. Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia 1945
2. UU Nomor 25 Tahun 2007
3. UU Nomor 24 Tahun 2008
4. UU Nomor 25 Tahun 2009
5. UU Nomor 23 Tahun 2014
6. PP Nomor 18 Tahun 2016
7. PP Nomor 97 Tahun 2014
8. Permendagri Nomor 24 Tahun 2008
9. Permendagri Nomor 20 Tahun 2008
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016
Ruang Lingkup Pendelegasian Kewenagan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala DPMPTSP meliputi :
a. Pendelagasian Kewenangan
b. Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan
c. Layan Perizinan dan Non Perizinan
d. Jenis Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2018.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil
ABSTRAK:
Bahwa kegiatan usaha mikro dan kecil sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha dan perekonomian masyarakat;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.35 Tahun 2007, UU No.20 Tahun 2008, UU No.3 Tahun 2014, UU No.7 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.17 Tahun 2013, Perpres No.98 Tahun 2014, Permendagri No.83 Tahun 2014, Perbup No.30 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan umum; Pelaksanaan IUMK; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2018.
8 halaman dan 2 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
