Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN SIDOARJO
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana jaminan
persalinan bagi masyarakat miskin ibu hamil, bersalin, dan nifas
serta bayi baru lahir yang tidak memiliki jaminan kesehatan,
atau sumber pembiayaan lain, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Sidoarjo tentang Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan
di Kabupaten Sidoarjo;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang
Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan
dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan; Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 138 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan
Bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur
mengatur mengenai peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir yang tidak memilki jaminan kesehatan. pengaturan meliputi : tujuan, ruang lingkup, pemanfaatan, persyaratan, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2018.
jumlah 9 halaman dan 13 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 30 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Buntok
ABSTRAK:
bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan Rumah Sakil
agar dapat berjalan efektif, efisien dan berkualitas
dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, maka
diperlukan suatu tatanan peraturan yang mcngatur
kewajiban, kewenangan, hak dan tanggung jawab
antara Pemilik Rumah Sakit atau yang mewakili,
Direktur Rumah Sakit dan Tenaga Medis di Rumah
Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Buntok
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor Tahun 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; eraturan
Menteri
Kesehatan
Nomor
1419 / Menkes/Per /X/2005; Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor
61
2007; Peraturan
Menteri
Kesehatan
Nomor
269/Menkes/Per/111/2008; eraturan
Menteri
Kesehatan
Nomor
755/MENKES/PER/IV /2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80
Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor
3 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 8
Tahun 2014; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor
27
2018
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
RUANG LINGKUP;
BAB III
PERATURAN INTERNAL KORPORASI ;
BAB IV
PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS ;
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN ;
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2018.
Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barito
Selatan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Rumah Sakit Umum
Daerah Buntok (Serita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2012
Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
21 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 30 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sertifikasi Imunisasi Dasar Lengkap
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 36 Tahun 2014; UU No. 38 Tahun 2014; PP No. 40 Tahun 1991; PP No. 72 Tahun 1998; Permenkes No. 290/ MENKES / PER/1II /2008; Permenkes No. 25 Tahun 2014; Permenkes No. 45 Tahun 2014; Permenkes No. 75 Tahun 2014; Permenkes No. 82 Tahun 2014; Permenkes No. 53 Tahun 2015; Permenkes No. 12 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang sertifikasi imunisasi dasar lengkap.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
Peraturan Bupati ini terdiri dari 9 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 30 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Public Safety Center 119 Kabupaten Kolaka Utara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan pelayanan
kesehatan masyarakat khususnya dalam penanganan
pasien gawat darurat medis, diperlukan sarana pelayanan
prafasilitas pelayanan kesehatan melalui Sistem
Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang terintegrasi
dan berbasis call center dengan menggunakan kode akses
telekomunikasi 119;
b. babwasesuaiketentuanPasal 5 ayat (3) danPasal 27 ayat
(3) huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun
2016 tentang SistemPenanggulangan Gawat Darurat
Terpadu, Pemerintah Daerab bertugas dan bertanggung
jawab membentuk Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu
(Public Safety Center);
c. babwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf adanhuruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembentukan Public Safety Center119
Kabupaten Kolaka Utara (PSC 119 Kab. Kolaka Utara) ;
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003,tentang
Keuangan Negara ( Lembaran Negara RI Tabun2003
Nomor 47, Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355 );
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
pembentukan Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Bombana,
Kabupaten Kolaka Utara Propinsi Sulawesi Tenggara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 114);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara RI Nomor 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014
TentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4570);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat
Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 802);
BAB I KETENTUAN UMUM,
BAB II PEMBENTUKAN PSC 119,
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI,
BAB IV STRUKTUR PSC 119 KAB. KOLAKA UTARA,
BAB V PENYELENGGARAAN PSC 119 KAB. KOLAKA UTARA,
BAB VI PEMBIAYAAN,
BAB VII PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN,
BAB VIII PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2018.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 30 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Prembun Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
a. bahwa agar Rumah Sakit Umum Daerah Prembun
Kabupaten Kebumen dapat memberikan pelayanan prima
kepada masyarakat, perlu menyusun Standar Pelayanan
Minimal;
b. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah, untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan
dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh Badan
Layanan Umum Daerah, kepala daerah menetapkan
standar pelayanan minimal Badan Layanan Umum Daerah
dengan peraturan kepala daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
Umum Daerah Prembun Kabupaten Kebumen;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No, 13 Tahun 1950; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 23 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; Kepmenkes No. 129/Menkes/SK/II/2008; Perda Kab Kebumen No. 2 Tahun 2007;
Dalam peraturan ini diatur mengenai Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Permbun Kabupaten Kebumen yang meliputi: Jenis Pelayanan; Standar Pelayanan Minimal; Pengorganisasian; Pelaksaan; Pembiayaan; Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2018.
113 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi Nomor 30 Tahun 2018
Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2018 NOMOR 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan
pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015,
perlu mengubah kembali Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor
35 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik
Pemerintah Daerah dengan menetapkannya dalam Peraturan
Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya
Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik
Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas; 7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 35 Tahun 2014
tentang Pelaksanaan Pelayanan Jaminan Kesehatan
Nasional Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik
Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali
dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 30 Tahun
2017.
Mengatur tentang perubahan pada beberapa ketentuan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 35 Tahun 2014 yaitu pada bagian pengadaan barang/jasa obat dan bahan medis melalui mekanisme e-purchasing.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2018.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 30 Tahun 2018
PEDOMAN - PELAKSANAAN DANA JAMINAN PERSALINA - KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN ANGGARAN 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2018/NO.30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Jamınan Persalınan kKbupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu dan
Bayi serta mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik
dalam persalinan atau pun masa nifas, maka Pemerintah
Kabupaten Empat Lawang menyelenggarakan Program
Jaminan Persalinan;
UU No 17 Tahun 2003;UU No 1 Tahun 2004;UU No 15 Tahun 2004;UU No 33 Tahun 2004;UU No 36 Tahun 2009;UU no 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 58 Tahun 2005;Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Permendagri No 21 Tahuun 2011;Permenkes No 61 Tahun 2017
Sasaran dan Tujuan Jampersal,Penyelengaraan Jampersal,Mekanisme Pelaksanaan Jampersal,Pengahargaan dan Sanksi Administratif,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2018.
10 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 29 Tahun 2018
Kepegawaian, Aparatur NegaraKesehatanStruktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Karawang No. 69 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada DInas Kesehatan Kabupaten Karawang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 29 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
ABSTRAK:
bahwa Negara menjamin dan mewujudkan
perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan
hak asasi manusia serta kebebasan dasar sebagai
martabat yang melekat pada diri setiap warga negara
termasuk penyandang disabilitas secara penuh dan
setara; bahwa kurangnya pemahaman baik dari masyarakat
maupun dari aparatur pemerintah terkait arti
disabilitas dan keberadaan penyandang disabilitas
sebagai bagian dari warga negara, dimana
penyandang disabilitas disamakan dengan orang
sakit dan tidak berdaya, sehingga hak penyandang
disabilitas untuk berkembang dan berkreasi tidak
dapat terpenuhi; bahwa guna mewujudkan kesamaan hak dan
kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju
kehidupan yang mandiri dan tanpa diskriminasi,
maka diperlukan dukungan kelembagaan dan
peraturan perundang-undangan yang dapat
menjamin pelaksanaannya; bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The
-2-
Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai
Hak-hak Penyandang Disabilitas) dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Klaten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kesetaraan,
Kemandirian, dan Kesejahteraan Difabel, maka perlu
disesuaikan dengan perkembangan peraturan
perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf
d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang
Disabilitas;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun
2016;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ragam Penyandang Disabilitas
Bab III Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang DIsabilitas
Bab IV Peran Serta Masyarakat
Bab V Koordinasi
Bab VI Kerja Sama
Bab VII KP2HPD
Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan
Bab IX Penghargaan
Bab X Pembiayaan
Bab XI Larangan
Bab XII Ketentuan Peralihan
Bab XIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
